Kamus Hukum

Seperti amnesti, abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Menurut UU Darurat 11/1954, dengan abolisi penuntutan terhadap orang itu ditiadakan. Karena itu, abolisi relevan saat perkaranya masih berjalan, sebelum ada putusan final. KUHP baru menyebut abolisi sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan.

ContohSeorang terdakwa yang perkaranya sedang disidangkan menerima abolisi. Penuntutannya ditiadakan, dan perkara tidak dilanjutkan.

Dasar hukumUUD 1945 Pasal 14 ayat (2); UU Darurat 11/1954 Pasal 1 dan Pasal 4; UU 1/2023 (KUHP) Pasal 132 ayat (1) huruf h

Asal kataLatin: abolitio, artinya 'penghapusan'.

Istilah terkaitAmnestiGrasi

Rujukan: UUD 1945 dan Perubahannya (JDIH BPK) · UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Menurut KUHPerdata, pewarisan baru terjadi karena kematian. Ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Kalau tidak ada sama sekali, harta peninggalan jatuh ke negara. Di Indonesia hukum waris itu majemuk: yang beragama Islam umumnya memakai hukum waris Islam, sebagian masyarakat memakai hukum adat.

ContohPak Surya meninggal dan meninggalkan istri serta dua anak. Ketiganya adalah ahli waris yang berbagi harta peninggalan.

Dasar hukumPasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata

Istilah terkaitWasiatLegitieme portiePermohonan (voluntair)

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Contohnya surat perjanjian sewa antar tetangga, kuitansi, atau surat utang biasa. Kalau tanda tangannya diakui pihak lawan, kekuatan buktinya sama seperti akta otentik bagi para penandatangan. Kalau disangkal, pihak yang mengajukannya harus membuktikan keasliannya. Notaris bisa melegalisasi tanda tangan supaya posisinya lebih kuat.

ContohMira meminjamkan Rp10 juta ke sepupunya dengan surat perjanjian bermeterai yang mereka tanda tangani berdua. Itu akta di bawah tangan.

Dasar hukumPasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'onderhandse akte' (akta yang dibuat di bawah tangan para pihak sendiri).

Istilah terkaitAkta otentikNotaris

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Contoh pejabat umum: notaris, PPAT, dan pegawai pencatatan sipil. Bagi para pihak dan ahli warisnya, akta otentik adalah bukti sempurna tentang isinya. Artinya, hakim harus menganggap isinya benar sampai ada bukti sebaliknya. Kalau pejabatnya tidak berwenang atau bentuknya cacat, akta itu turun derajat jadi akta di bawah tangan.

ContohArman dan Kevin mendirikan perusahaan dengan akta notaris. Saat terjadi sengketa soal porsi saham, akta itu jadi bukti terkuat di pengadilan.

Dasar hukumPasal 1868, Pasal 1869, dan Pasal 1870 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'authentiek' (asli, sah).

Istilah terkaitAkta di bawah tanganNotarisPPAT

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Contohnya di KUHP baru: pelaku anak di bawah 12 tahun (Pasal 40) dan daya paksa (Pasal 42). Ada juga pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 43), serta perintah jabatan tanpa wewenang yang dijalankan dengan iktikad baik (Pasal 44). Perbuatannya tetap terlarang, tapi pelakunya tidak bisa dicela. Hasil akhirnya juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

ContohSeorang sopir dipaksa dengan todongan senjata untuk mengantar pelaku kabur dari lokasi kejahatan. Ia bertindak di bawah daya paksa, sehingga kesalahannya dihapus.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 40–44

Asal kataBelanda: schulduitsluitingsgrond, artinya 'dasar penghapus kesalahan'.

Istilah terkaitAlasan pembenarPembelaan terpaksa (noodweer)Putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)Kesengajaan (dolus)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Baru (Dandapala) · Halaman istilah →

KUHP baru menyebut lima: menjalankan undang-undang, menjalankan perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 31–35). Bedanya dengan alasan pemaaf: di sini perbuatannya sendiri dianggap tidak salah. Kalau terbukti di sidang, putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, bukan bebas.

ContohJuru sita yang mengosongkan rumah berdasarkan putusan pengadilan tidak bisa dipidana karena memasuki pekarangan orang. Ia sedang menjalankan undang-undang.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 31–35

Asal kataBelanda: rechtvaardigingsgrond, artinya 'dasar pembenaran'.

Istilah terkaitAlasan pemaafPembelaan terpaksa (noodweer)Putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Baru (Dandapala) · Halaman istilah →

KUHAP baru mengenal delapan alat bukti, dan 'petunjuk' dari KUHAP lama tidak lagi tercantum (Pasal 235). Isinya: keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, surat, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta hal lain yang diperoleh secara sah. Alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak punya kekuatan pembuktian. Keterangan satu saksi saja, atau pengakuan terdakwa saja, tidak cukup untuk menyatakan bersalah (Pasal 237 dan 240).

ContohRekaman yang diperoleh dengan meretas ponsel orang bisa dinyatakan hakim diperoleh secara melawan hukum. Akibatnya, rekaman itu tidak punya kekuatan pembuktian.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 235–242

Asal kataBelanda: bewijsmiddelen.

Istilah terkaitKeterangan ahliVisum et repertumSaksi mahkotaIn dubio pro reo

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

UU 27/2026 membatasi alih daya hanya untuk jasa penunjang: kebersihan, katering pekerja, satpam, dan angkutan pekerja. Ada aturan khusus untuk sektor tambang dan migas serta BUMN, yang harus lewat anak perusahaan. Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. Kalau pekerja outsourcing dipakai untuk kegiatan produksi inti, status hubungan kerjanya demi hukum beralih ke perusahaan pemberi kerja.

ContohPabrik garmen memakai satpam dari perusahaan alih daya, itu boleh. Kalau pabrik itu memakai pekerja outsourcing sebagai penjahit di lini produksi, status mereka beralih jadi pekerja pabrik.

Dasar hukumPasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (5) UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPKWTPerjanjian kerjaPHK

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN) · Halaman istilah →

UU Arbitrase menyebut lima bentuknya: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Semuanya berbasis kesepakatan, jadi lebih fleksibel dan biasanya lebih cepat dari sidang. Arbitrase diatur dalam undang-undang yang sama, tapi hasilnya berupa putusan yang mengikat. Mediasi di pengadilan berbeda karena diwajibkan dalam proses perkara.

ContohDua toko daring yang bersengketa soal kerja sama iklan memilih menunjuk mediator independen sebelum memikirkan jalur hukum.

Dasar hukumPasal 1 angka 10 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS

Istilah terkaitArbitraseBANIMediasi wajib di pengadilan

Rujukan: UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Amicus curiae bukan pihak berperkara, dan pendapatnya bukan alat bukti sah. Hakim boleh mempertimbangkannya, boleh juga tidak. Aturan khususnya belum ada di UU, tapi praktiknya sering disandarkan pada kewajiban hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

ContohDalam sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pihak lain mengajukan diri sebagai amicus curiae.

Dasar hukumTidak diatur tegas; biasanya disandarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009

Asal kataLatin: 'sahabat pengadilan'.

Istilah terkaitMahkamah Konstitusi (MK)Dissenting opinion

Rujukan: Menjadi Amicus Curiae di MK, Ini Fungsi dan Dasar Hukumnya — Klinik Hukumonline · Mengenal Amicus Curiae dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024 — Hukumonline · UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — JDIH BPK · Halaman istilah →

Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Aturan teknisnya masih UU Darurat 11/1954: amnesti diberikan demi kepentingan negara, dan semua akibat hukum pidananya dihapus. Bedanya dengan grasi: grasi cuma mengubah pelaksanaan hukuman, sedangkan amnesti menghapus akibat pidananya. KUHP baru juga menyebut amnesti sebagai alasan gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana.

ContohPemerintah memberi amnesti kepada sejumlah orang yang dipidana karena keterlibatan dalam sebuah konflik politik. Semua akibat hukum pidana mereka pun dihapus.

Dasar hukumUUD 1945 Pasal 14 ayat (2); UU Darurat 11/1954 Pasal 1 dan Pasal 4; UU 1/2023 (KUHP) Pasal 132 ayat (1) huruf h dan Pasal 140 huruf c

Asal kataYunani: amnestia, artinya 'melupakan'.

Istilah terkaitAbolisiGrasiRehabilitasi

Rujukan: UUD 1945 dan Perubahannya (JDIH BPK) · UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Yang bisa diselesaikan lewat arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai penuh oleh para pihak. Kalau para pihak sudah terikat klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pembatalannya hanya bisa dengan alasan terbatas, misalnya dokumen palsu atau tipu muslihat.

ContohKontrak suplai antara PT Andalas dan PT Borneo memuat klausul arbitrase. Saat terjadi sengketa harga, mereka menyelesaikannya di lembaga arbitrase, bukan di pengadilan negeri.

Dasar hukumPasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 60, dan Pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS

Asal kataDari bahasa Latin 'arbitrari' (memutus menurut pertimbangan).

Istilah terkaitBANIAlternatif penyelesaian sengketa (APS)Eksepsi

Rujukan: UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Asas ini biasa ditarik dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Tapi kebebasannya tidak mutlak. Isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di hukum konsumen, kebebasan ini dibatasi lagi lewat larangan klausula baku tertentu.

ContohLina dan Arif bebas sepakat bahwa sewa ruko dibayar per tiga bulan. Mereka tidak boleh sepakat menyewakan ruko untuk judi, karena sebabnya terlarang.

Dasar hukumPasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 1337 KUHPerdata

Istilah terkaitPacta sunt servandaSyarat sah perjanjianKlausula baku

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Di KUHP baru, asas ini ada di Pasal 1 ayat (1). Aturan tertulis di sini maksudnya undang-undang dan peraturan daerah. Ayat (2) tegas melarang analogi, yaitu memakai pasal pidana untuk kasus yang cuma mirip. Kalau aturan berubah setelah perbuatan terjadi, dipakai aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku (Pasal 3).

ContohAndi melakukan sesuatu yang baru dilarang oleh undang-undang yang terbit tiga bulan kemudian. Andi tidak bisa dipidana, karena larangannya belum ada saat ia berbuat.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 1 ayat (1) dan (2); Pasal 3 ayat (1)

Asal kataLatin: nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, artinya 'tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahuluinya'. Asas ini dipopulerkan ahli hukum Jerman Anselm von Feuerbach.

Istilah terkaitHukum yang hidup dalam masyarakatTindak pidana (delik)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

UUD 1945 menempatkan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. KUHP juga menegaskan tidak ada perbuatan yang bisa dipidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya. Pengecualian yang dinyatakan konstitusional oleh MK adalah Pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat.

ContohLewat Putusan 013/PUU-I/2003, MK menyatakan UU 16/2003, yang memberlakukan aturan antiterorisme secara surut untuk bom Bali 2002, bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar hukumPasal 28I ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 (KUHP); Pasal 4 UU 39/1999

Asal kataLatin retroagere: berlaku ke belakang; 'non' berarti tidak.

Istilah terkaitPengadilan HAM ad hocPelanggaran HAM beratStatuta RomaEquality before the law

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · Masalah Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

UU 30/2014 menyebut delapan: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas lain bisa diakui kalau dipakai hakim dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Di PTUN, keputusan yang bertentangan dengan AUPB bisa digugat agar dinyatakan batal atau tidak sah.

ContohPejabat yang mencabut izinmu tanpa memeriksa fakta dan tanpa memberimu kesempatan menjelaskan bisa dinilai melanggar asas kecermatan.

Dasar hukumPasal 10 UU 30/2014; Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana diubah UU 9/2004

Asal kataBelanda: algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Istilah terkaitDiskresiPenyalahgunaan wewenangKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Maladministrasi

Rujukan: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 5/1986 tentang PTUN — JDIH BPK · Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

KUHPerdata mengakui perkumpulan orang sebagai badan hukum dan memberinya kuasa melakukan perbuatan perdata. Contohnya perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Kuncinya: harta badan hukum terpisah dari harta pendiri atau pengurusnya. Karena itu, utang badan hukum pada dasarnya ditagih ke badan hukum itu, bukan ke kantong pribadi pemiliknya.

ContohPT Sinar Laut menunggak bayar pemasok. Pemasok menagih ke PT Sinar Laut, bukan ke rumah pribadi Budi selaku pemegang saham.

Dasar hukumPasal 1653 dan Pasal 1654 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'rechtspersoon' (pribadi hukum).

Istilah terkaitSubjek hukumPerseroan terbatas (PT)Piercing the corporate veil

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Banding bisa diajukan terdakwa, advokatnya, atau jaksa paling lama 7 hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 285 KUHAP baru). Pengadilan tinggi memeriksa ulang fakta dan hukumnya, sehingga disebut judex facti, yaitu pengadilan yang memeriksa fakta. Kalau tenggatnya lewat tanpa banding, para pihak dianggap menerima putusan (Pasal 286).

ContohBima divonis 3 tahun dan merasa hukumannya terlalu berat. Dalam 7 hari, advokatnya mendaftarkan banding lewat panitera pengadilan negeri.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 285–298

Asal kataBelanda: hoger beroep.

Istilah terkaitKasasiInkracht (berkekuatan hukum tetap)Putusan bebas (vrijspraak)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

BANI lahir atas prakarsa tokoh hukum seperti Profesor Subekti dan didukung KADIN Indonesia. Lembaga ini menangani arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama sengketa bisnis. UU Arbitrase membolehkan para pihak memilih lembaga arbitrase nasional maupun internasional. Sempat muncul dua lembaga yang sama-sama memakai nama BANI, jadi cek dulu lembaga mana yang disebut di klausul kontrakmu.

ContohKlausul kontrak sewa alat berat antara PT Cakra dan PT Delta menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa.

Dasar hukumPasal 34 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS

Istilah terkaitArbitraseAlternatif penyelesaian sengketa (APS)

Rujukan: BANI Riwayatmu Kini (Hukumonline) · UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Bisnis selalu berisiko, jadi kerugian tidak otomatis berarti direksi salah. Di UU PT, direksi lolos dari tanggung jawab pribadi kalau bisa membuktikan empat hal. Kerugian bukan karena kesalahannya, ia beritikad baik dan hati-hati, tidak ada benturan kepentingan, dan sudah berusaha mencegah kerugian berlanjut. Penerapannya di pengadilan, terutama perkara pidana, masih belum seragam.

ContohDireksi PT Samudra membuka cabang baru setelah riset pasar dan persetujuan internal, lalu pandemi membuat cabang itu rugi. Direksi bisa berlindung di balik BJR.

Dasar hukumPasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Asal kataDari bahasa Inggris: aturan tentang penilaian bisnis.

Istilah terkaitFiduciary dutyDireksi

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Perceraian hanya sah kalau diputus di sidang pengadilan, setelah hakim gagal mendamaikan. Harus ada alasan cukup bahwa suami-istri tidak bisa lagi hidup rukun. Bagi pasangan Muslim, istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Bagi non-Muslim, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri.

ContohSetelah bertahun-tahun ditinggal tanpa kabar, Fitri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di kota tempat ia tinggal.

Dasar hukumPasal 39 UU 1/1974 tentang Perkawinan; Pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Istilah terkaitCerai talakHarta bersama (gono-gini)Hak asuh anakNafkah

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Bentuknya permohonan, bukan gugatan: suami minta sidang untuk menyaksikan ikrar talak. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal istri, kecuali istri sengaja pergi tanpa izin. Talak yang diucapkan di luar sidang tidak memutus perkawinan secara hukum negara. Istri bisa mengajukan gugatan balik, misalnya soal nafkah atau harta bersama.

ContohHadi ingin bercerai dari Nisa. Ia mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama di kota tempat Nisa tinggal.

Dasar hukumPasal 39 UU 1/1974 tentang Perkawinan; Pasal 66 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama

Asal kataDari bahasa Arab 'thalaq' (melepaskan ikatan).

Istilah terkaitCerai gugatNafkahRekonvensi

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Ini pelengkap trias politica. Setiap cabang kekuasaan punya 'rem' terhadap cabang lain. Setelah amandemen UUD 1945, remnya makin jelas: Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR punya hak angket, dan UU bisa diuji di MK.

ContohUU dibuat DPR bersama Presiden, tapi MK bisa membatalkannya kalau bertentangan dengan UUD.

Dasar hukumPasal 7C, Pasal 20A ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Asal kataInggris: 'pemeriksaan dan penyeimbangan'.

Istilah terkaitTrias politicaHak angketJudicial reviewPemakzulan

Rujukan: Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia — Klinik Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Warga tidak perlu membuktikan kerugian pribadi; yang digugat adalah pembiaran oleh pemerintah atau lembaga negara. Petitumnya biasanya meminta negara membuat atau menjalankan kebijakan, bukan ganti rugi uang. Di Indonesia mekanisme ini lahir dari praktik pengadilan, mulai dari kasus buruh migran Nunukan. Untuk perkara lingkungan, PERMA 1/2023 kini mengaturnya, termasuk notifikasi 60 hari sebelum menggugat.

ContohSekelompok warga kota mengirim notifikasi ke pemerintah daerah soal polusi sungai yang dibiarkan. Setelah 60 hari tanpa tindakan, mereka mengajukan gugatan warga negara.

Dasar hukumPasal 1 angka 9, Pasal 35, dan Pasal 36 PERMA 1/2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (khusus perkara lingkungan)

Asal kataDari bahasa Inggris: gugatan oleh warga negara.

Istilah terkaitClass actionLegal standing (perdata)Perbuatan melawan hukum (PMH)

Rujukan: PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (JDIH BPK) · Pro-kontra Citizen Law Suit: Belajar dari Kasus Nunukan (Hukumonline) · Ini Cara Gugat Pemerintah atas Polusi Udara yang Kian Kritis (Hukumonline) · Halaman istilah →

Wakil kelompok menggugat untuk dirinya sekaligus anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Syaratnya, ada kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan. UU Perlindungan Konsumen juga mengakui gugatan oleh sekelompok konsumen. Kalau ganti rugi dikabulkan, hakim harus merinci jumlah dan cara pembagiannya.

ContohRatusan penghuni Perumahan Griya Asri kebanjiran akibat tanggul pengembang jebol. Lima warga maju sebagai wakil kelompok untuk menggugat pengembang.

Dasar hukumPasal 1 huruf a PERMA 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; Pasal 46 ayat (1) huruf b UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Asal kataDari bahasa Inggris: gugatan atas nama suatu kelas (kelompok).

Istilah terkaitCitizen lawsuitLegal standing (perdata)Konsumen dan pelaku usaha

Rujukan: Cara Pembagian Ganti Rugi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Klinik Hukumonline) · Bisakah Gugat Class Action atas Kasus BBM Oplosan? (Klinik Hukumonline) · UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Bedanya dengan dissenting opinion: hasil akhirnya sama, hanya jalan pikirnya yang beda. Karena itu concurring opinion tidak mengubah amar putusan. Istilah lain untuk konsep ini adalah consenting opinion.

ContohSeorang hakim ikut menolak permohonan, tapi menurutnya permohonan ditolak karena alasan yang lain dari mayoritas.

Asal kataInggris concurring: sejalan, setuju.

Istilah terkaitDissenting opinionRatio decidendi

Rujukan: Apa itu Dissenting Opinion? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Di beberapa negara, MK punya kewenangan ini, tapi MK Indonesia tidak. UUD 1945 membatasi MK pada empat kewenangan plus satu kewajiban, dan pengaduan konstitusional tidak termasuk. Perkara yang sebenarnya pengaduan konstitusional biasanya dinyatakan tidak dapat diterima. Kadang MK menyiasatinya lewat putusan inkonstitusional bersyarat.

ContohSeseorang merasa ditahan sewenang-wenang karena aparat salah menerapkan KUHAP. Karena normanya sendiri tidak bermasalah, MK menganggap perkara itu di luar kewenangannya.

Dasar hukumPasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945; Pasal 10 UU 24/2003 (daftar kewenangan MK, tanpa pengaduan konstitusional)

Asal kataInggris: 'pengaduan konstitusional'.

Istilah terkaitMahkamah Konstitusi (MK)Judicial reviewInkonstitusional bersyaratLegal standing (di MK)

Rujukan: Hakim Palguna: MK Potensial Kebanjiran Perkara Constitutional Complaint — Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Kalau RUU berasal dari DPR, Presiden yang menyusun DIM, dan sebaliknya. DIM dibahas di pembicaraan tingkat I, misalnya di komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. Kalau pembahasan DIM sudah dimulai tapi masa jabatan DPR habis, RUU-nya bisa diteruskan DPR periode berikutnya (carry over).

ContohUntuk RUU usul DPR, Presiden menugasi menteri membahasnya dengan membawa DIM, paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

Dasar hukumPasal 49 ayat (2) UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 13/2022; Pasal 68 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 12/2011; Pasal 71A UU 12/2011 sebagaimana disisipkan UU 15/2019

Istilah terkaitProgram Legislasi Nasional (Prolegnas)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Omnibus law

Rujukan: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK · UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 — JDIH BPK · UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 — JDIH BPK · Halaman istilah →

Batas waktu penuntutan tergantung berat ancaman: dari 3 tahun untuk ancaman penjara maksimal 1 tahun, sampai 20 tahun untuk ancaman terberat (Pasal 136). Hitungannya mulai keesokan hari setelah perbuatan, dan tindakan penuntutan memulai tenggang waktu baru. Untuk pelaku anak, tenggatnya dipotong jadi sepertiga. Pelaksanaan pidana mati tidak mengenal daluwarsa (Pasal 142 ayat (3)).

ContohSebuah delik dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun terjadi pada 2020 dan tidak pernah dituntut. Pada 2024, kewenangan menuntutnya sudah gugur karena daluwarsa.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 132 ayat (1) huruf c, Pasal 136–139 (Pasal 136 sebagaimana diubah UU 1/2026), dan Pasal 142

Asal kataBelanda: verjaring.

Istilah terkaitNe bis in idemSP3 (penghentian penyidikan)Delik aduan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Delik aduan absolut selalu butuh aduan, misalnya perzinaan (Pasal 411 KUHP baru). Delik aduan relatif sebenarnya delik biasa, tapi jadi delik aduan karena pelakunya keluarga korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 481). Aturan umumnya: aduan diajukan maksimal 6 bulan sejak pengadu tahu, dan bisa ditarik dalam 3 bulan. Beberapa delik punya aturan khusus, misalnya aduan perzinaan bisa ditarik selama sidang belum dimulai.

ContohDodi mencuri laptop milik kakaknya. Karena pelakunya saudara kandung, polisi baru bisa memproses kalau sang kakak mengadu.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 24–30; contoh: Pasal 411 dan Pasal 481

Asal kataBelanda: klachtdelict, artinya 'delik aduan'.

Istilah terkaitPengaduanLaporanTindak pidana (delik)Daluwarsa (kedaluwarsa)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Delik Aduan: Absolut dan Relatif (Hukumonline) · Halaman istilah →

Delik formil selesai begitu perbuatan terlarang dilakukan, tanpa menunggu akibat. Contoh klasiknya pencurian (Pasal 476 KUHP baru). Delik materiil baru selesai kalau akibat terlarang benar-benar terjadi, misalnya pembunuhan (Pasal 458 ayat (1)). Pembedaan ini menentukan kapan delik dianggap selesai, dan kapan baru berstatus percobaan.

ContohSeseorang menembak korban, tapi korban selamat. Karena pembunuhan delik materiil dan kematian tidak terjadi, perbuatannya paling jauh dinilai sebagai percobaan pembunuhan.

Asal kataIstilah dari doktrin hukum pidana Belanda: formeel delict dan materieel delict.

Istilah terkaitTindak pidana (delik)Percobaan

Rujukan: Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil? (Klinik Hukumonline) · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Indonesia memakai sistem dua dewan: direksi mengurus, komisaris mengawasi. Kalau komisaris lebih dari satu, mereka bertindak sebagai majelis, bukan sendiri-sendiri. Komisaris juga wajib beritikad baik dan berhati-hati. Komisaris yang salah atau lalai bisa ikut bertanggung jawab pribadi atas kerugian PT.

ContohDewan komisaris PT Arunika menemukan direksi belanja aset tanpa kajian. Mereka meminta penjelasan tertulis dan memberi nasihat untuk menunda pembelian.

Dasar hukumPasal 1 angka 6, Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Istilah terkaitDireksiRUPSFiduciary duty

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Jumlah anggota DPD tiap provinsi sama, dan totalnya tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bisa mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, misalnya soal otonomi daerah dan sumber daya alam. Tapi persetujuan akhir atas RUU tetap ada di tangan DPR dan Presiden.

ContohCalon anggota DPD maju tanpa partai. Di surat suara DPD, kamu memilih nama orang, bukan partai.

Dasar hukumPasal 20 ayat (2), Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945

Istilah terkaitMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · Halaman istilah →

Anggota DPR dipilih lewat pemilu, dengan partai politik sebagai peserta. DPR punya tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mengawasi, DPR punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Presiden tidak bisa membekukan atau membubarkan DPR.

ContohSetiap tahun DPR membahas RUU APBN yang diajukan Presiden. Kalau DPR tidak setuju, pemerintah memakai APBN tahun sebelumnya.

Dasar hukumPasal 7C, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 23 ayat (2)–(3) UUD 1945; Pasal 79 UU 17/2014 (MD3)

Istilah terkaitMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Hak interpelasiHak angketHak menyatakan pendapatProgram Legislasi Nasional (Prolegnas)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · Halaman istilah →

Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT dan sesuai maksud serta tujuannya. Setiap anggota direksi wajib bekerja dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kalau ia bersalah atau lalai sampai PT rugi, ia bisa bertanggung jawab secara pribadi. Kalau direksinya lebih dari satu, tanggung jawab itu berlaku tanggung renteng.

ContohSebagai direktur utama, Hana meneken kontrak sewa kantor atas nama PT. Kontrak itu mengikat PT, bukan Hana pribadi.

Dasar hukumPasal 1 angka 5, Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1) sampai (4) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Istilah terkaitDewan komisarisFiduciary dutyBusiness judgment rule (BJR)RUPS

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Diskresi bukan cek kosong. Ia hanya boleh dipakai pejabat yang berwenang dan untuk tujuan tertentu, misalnya mengisi kekosongan hukum atau mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi juga harus sesuai AUPB dan dilakukan dengan iktikad baik. Kalau melenceng, ia bisa dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

ContohPolisi lalu lintas menahan kendaraan meski lampu hijau, atau mempersilakan jalan meski lampu merah, demi mengurai kemacetan.

Dasar hukumPasal 1 angka 9 dan Pasal 22 UU 30/2014

Asal kataLatin discretio: kemampuan menimbang dan membedakan.

Istilah terkaitAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Penyalahgunaan wewenangUltra viresKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Rujukan: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Kalau majelis tidak mencapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dissenting opinion tidak mengubah kekuatan hukum putusan, tapi menunjukkan transparansi dan bisa memantik perdebatan hukum.

ContohDalam Putusan MK 36/PUU-XV/2017 soal hak angket KPK, lima hakim menolak permohonan, sementara empat hakim mengajukan dissenting opinion.

Dasar hukumPasal 45 ayat (7) dan (10) UU 24/2003; Pasal 14 ayat (3) UU 48/2009

Asal kataInggris: 'pendapat yang tidak setuju'.

Istilah terkaitConcurring opinionMahkamah Konstitusi (MK)Ratio decidendi

Rujukan: Apa itu Dissenting Opinion? — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — JDIH BPK · Halaman istilah →

Diversi wajib diupayakan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri (Pasal 7 UU SPPA). Syaratnya: delik diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan, sama seperti ditegaskan Pasal 112 KUHP baru. Prosesnya lewat musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, dan pihak terkait. 'Anak' di sini berarti anak berusia 12 sampai belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

ContohSeorang siswa 15 tahun mengambil sepeda temannya. Lewat musyawarah diversi, ia meminta maaf dan mengembalikan sepeda itu, dan perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang.

Dasar hukumUU 11/2012 (UU SPPA) Pasal 1 angka 3 dan 7, Pasal 7; UU 1/2023 (KUHP) Pasal 112

Asal kataBahasa Inggris: diversion, artinya 'pengalihan'.

Istilah terkaitKeadilan restoratifPengulangan (residive)

Rujukan: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Mardjono Reksodiputro menerjemahkannya sebagai 'proses hukum yang adil'. Isinya bukan cuma taat prosedur, tapi juga melindungi kemerdekaan warga, termasuk hak untuk didengar. Wujudnya antara lain praduga tak bersalah dan larangan menangkap atau menahan tanpa perintah tertulis yang sah.

ContohTersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meski kasusnya ramai di media sosial.

Dasar hukumPasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) UU 48/2009

Asal kataInggris: 'proses hukum yang semestinya'.

Istilah terkaitEquality before the lawRule of lawAsas non-retroaktif

Rujukan: Arti Due Process of Law — Klinik Hukumonline · UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — JDIH BPK · Halaman istilah →

Duplik adalah wujud prinsip bahwa terdakwa selalu bicara terakhir (Pasal 231 ayat (3) KUHAP baru). Seperti tuntutan dan pledoi, duplik dibuat tertulis setelah dibacakan. Setelah tahap ini, hakim menyatakan pemeriksaan ditutup lalu bermusyawarah untuk putusan.

ContohDalam duplik, advokat Bima menunjukkan bahwa rekaman CCTV yang dikutip jaksa tidak memperlihatkan wajah pelaku dengan jelas.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 231 ayat (3)–(5)

Asal kataBelanda: dupliek.

Istilah terkaitReplikPledoi (pembelaan)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Eksekusi dipimpin ketua pengadilan tingkat pertama. Pihak yang menang mengajukan permohonan, lalu pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (aanmaning) dan diberi waktu paling lama 8 hari. Kalau tetap membangkang, dilakukan sita eksekusi dan lelang, atau eksekusi riil seperti pengosongan rumah. Putusan yang bisa dieksekusi pada dasarnya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

ContohPengadilan memerintahkan Bayu mengosongkan rumah milik Indah. Setelah aanmaning tidak dihiraukan, juru sita melaksanakan pengosongan dengan bantuan aparat.

Dasar hukumPasal 195 dan Pasal 196 HIR

Asal kataDari bahasa Belanda 'executie' (pelaksanaan).

Istilah terkaitSita eksekusiUitvoerbaar bij voorraadVerstek

Rujukan: Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan (Klinik Hukumonline) · Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah (Klinik Hukumonline) · Perbedaan HIR dan RBg dalam Hukum Acara Perdata (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Contohnya pengadilan tidak berwenang, gugatan kabur, pihak yang digugat salah orang, atau pihaknya kurang lengkap. Tujuannya supaya gugatan tidak diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Menurut HIR, eksepsi pada umumnya diputus bersama pokok perkara. Pengecualiannya eksepsi soal kewenangan pengadilan, yang harus diputus lebih dulu.

ContohToni digugat di pengadilan negeri, padahal kontraknya memuat klausul arbitrase. Dalam jawabannya, Toni mengajukan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang.

Dasar hukumPasal 136 HIR

Asal kataDari bahasa Belanda 'exceptie', berakar dari bahasa Latin 'exceptio' (pengecualian, tangkisan).

Istilah terkaitGugatanRekonvensiArbitrase

Rujukan: Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, dan Provisi (Klinik Hukumonline) · Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya (DJKN Kemenkeu) · Apa Saja yang Harus Dimasukkan dalam Jawaban Gugatan? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Dasarnya biasanya perjanjian antarnegara. Kalau belum ada perjanjian, Indonesia tetap bisa mengekstradisi atas dasar hubungan baik, kalau kepentingan nasional menghendakinya. Ekstradisi jadi alat penting untuk memulangkan buronan yang kabur ke luar negeri.

ContohPerjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura ditandatangani di Bintan pada 25 Januari 2022, disahkan lewat UU 5/2023, dan berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.

Dasar hukumPasal 1 dan Pasal 2 UU 1/1979 tentang Ekstradisi

Asal kataLatin ex (keluar) + traditio (penyerahan).

Istilah terkaitYurisdiksiRatifikasiKedaulatan negara

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi — JDIH BPK · UU No. 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan RI–Singapura — JDIH BPK · Indonesia dan Singapura mulai berlakukan perjanjian tentang ekstradisi buronan — ANTARA · Halaman istilah →

Jabatan, kekayaan, atau latar belakang tidak boleh membuat seseorang diperlakukan lebih istimewa atau lebih buruk oleh hukum. Asas ini dijamin UUD 1945, dan pengadilan wajib mengadili tanpa membeda-bedakan orang. Ia juga salah satu unsur rule of law menurut A.V. Dicey.

ContohPejabat tinggi yang menjadi terdakwa tetap diperiksa dengan hukum acara yang sama seperti warga biasa.

Dasar hukumPasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009

Asal kataInggris: 'persamaan di hadapan hukum'.

Istilah terkaitRule of lawDue process of lawNegara hukum

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — JDIH BPK · Arti Due Process of Law — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Putusan pengadilan biasa umumnya hanya mengikat para pihak (inter partes). Putusan MK soal pengujian UU berbeda, karena yang diuji adalah norma yang berlaku umum. Akibatnya, semua lembaga negara dan warga wajib menaatinya. Asas ini juga dikenal dalam putusan PTUN.

ContohKalau MK menyatakan sebuah pasal tidak mengikat, pasal itu berhenti berlaku untuk semua orang, termasuk yang tidak ikut berperkara.

Dasar hukumDiturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah UU 8/2011

Asal kataLatin: 'terhadap semua orang'.

Istilah terkaitFinal and bindingMahkamah Konstitusi (MK)Res judicata pro veritate habeturJudicial review

Rujukan: Kenali Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi — Hukumonline · Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? — Klinik Hukumonline · UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · Halaman istilah →

Direksi dipercaya mengelola uang dan aset milik orang lain, yaitu PT dan pemegang sahamnya. Karena itu ia wajib bertindak untuk kepentingan PT, bukan kepentingan pribadi. Kewajiban ini biasa dipecah jadi kewajiban berhati-hati (duty of care) dan kewajiban setia tanpa benturan kepentingan (duty of loyalty). Melanggarnya bisa membuat direksi bertanggung jawab pribadi.

ContohDirektur PT Lestari memberi kontrak katering kantor ke usaha milik istrinya dengan harga di atas pasar. Itu melanggar fiduciary duty karena ada benturan kepentingan.

Dasar hukumPasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan (3), dan Pasal 114 ayat (2) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Asal kataDari bahasa Latin 'fiducia' (kepercayaan).

Istilah terkaitDireksiDewan komisarisBusiness judgment rule (BJR)

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Ini konsep dari UU PTUN 1986. Kalau aturannya tidak menentukan batas waktu, pejabat dianggap menolak setelah lewat empat bulan sejak permohonan diterima. 'Penolakan' itu diperlakukan seperti KTUN, sehingga bisa digugat ke PTUN. Sejak UU 30/2014, logika ini dibalik menjadi fiktif positif.

ContohKamu mengajukan permohonan izin, lalu instansinya tidak merespons sama sekali. Dalam rezim lama, diamnya instansi itu dianggap surat penolakan yang bisa kamu gugat.

Dasar hukumPasal 3 UU 5/1986

Asal kataLatin fictio: rekaan. Disebut fiktif karena keputusannya sebenarnya tidak pernah dibuat.

Istilah terkaitFiktif positifKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara — JDIH BPK · Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Perkembangannya dalam UU Cipta Kerja — Hukumonline · Halaman istilah →

UU 30/2014 awalnya memberi batas 10 hari kerja dan jalur ke PTUN untuk mengukuhkan 'kemenangan' itu. UU Cipta Kerja (kini UU 6/2023) mengubahnya: batasnya jadi 5 hari kerja, dan bentuk penetapannya diatur Peraturan Presiden. Jalur permohonan ke PTUN tidak lagi tercantum, sehingga cara menegakkannya masih diperdebatkan.

ContohKamu mengajukan izin dengan berkas lengkap. Kalau aturan sektornya tidak mengatur batas waktu dan pejabat diam lebih dari 5 hari kerja, permohonanmu dianggap dikabulkan secara hukum.

Dasar hukumPasal 53 UU 30/2014 sebagaimana diubah Pasal 175 angka 7 UU 6/2023

Asal kataLatin fictio: rekaan.

Istilah terkaitFiktif negatifKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Rujukan: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU — JDIH BPK · Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Perkembangannya dalam UU Cipta Kerja — Hukumonline · Halaman istilah →

MK mengadili di tingkat pertama sekaligus terakhir. Tidak ada banding, kasasi, atau upaya hukum lain atas putusannya. Kekuatan hukumnya lahir begitu putusan selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

ContohPutusan MK soal sengketa hasil Pilpres langsung berlaku saat dibacakan. Pihak yang kalah tidak bisa mengajukan banding ke mana pun.

Dasar hukumPasal 24C ayat (1) UUD 1945; Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 24/2003; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) sebagaimana diubah UU 8/2011

Asal kataInggris: 'akhir dan mengikat'.

Istilah terkaitErga omnesInkracht (berkekuatan hukum tetap)Mahkamah Konstitusi (MK)

Rujukan: Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? — Klinik Hukumonline · UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Bedanya dengan fidusia: dalam gadai, barangnya pindah ke kreditur. Kalau barang itu lepas dari penguasaan pemegang gadai, hak gadainya hapus. Kreditur boleh mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang dan didahulukan dari kreditur lain. Gadai paling akrab kamu temui di lembaga pegadaian.

ContohIbu Wati menyerahkan kalung emasnya ke lembaga pegadaian untuk pinjaman Rp3 juta. Kalung itu disimpan di sana sampai pinjamannya lunas.

Dasar hukumPasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'pand' (barang jaminan).

Istilah terkaitJaminan fidusiaJaminan umumHak kebendaan

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Untuk wanprestasi, KUHPerdata menyebut tiga komponen: biaya, kerugian, dan bunga. Yang bisa dituntut adalah kerugian nyata plus keuntungan yang semestinya bisa didapat. Untuk perbuatan melawan hukum, dasarnya Pasal 1365 KUHPerdata. Kamu tetap harus membuktikan besar kerugian dan hubungannya dengan perbuatan pihak lawan.

ContohTruk ekspedisi telat mengirim bahan baku, sehingga pabrik roti milik Yuni berhenti produksi dua hari. Yuni bisa menuntut biaya tambahan plus laba yang hilang selama dua hari itu.

Dasar hukumPasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata; Pasal 1365 KUHPerdata untuk perbuatan melawan hukum

Istilah terkaitWanprestasiPerbuatan melawan hukum (PMH)Somasi

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Kuncinya ada di niat khusus untuk memusnahkan kelompok. Bentuknya antara lain membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat, dan menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan. Mencegah kelahiran atau memindahkan paksa anak ke kelompok lain juga termasuk. Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, rumusan genosida di hukum nasional ada di KUHP dan juga mencakup kelompok kepercayaan.

ContohMembunuh warga sipil karena mereka anggota suku tertentu, dengan niat menghapus suku itu, memenuhi unsur genosida, bukan sekadar pembunuhan biasa.

Dasar hukumPasal 598 UU 1/2023 (KUHP); Pasal 7 huruf a UU 26/2000; Pasal 6 Statuta Roma

Asal kataYunani genos (bangsa, suku) + Latin caedere (membunuh).

Istilah terkaitKejahatan terhadap kemanusiaanPelanggaran HAM beratStatuta RomaInternational Criminal Court (ICC)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia — JDIH BPK · Rome Statute of the International Criminal Court (teks resmi, UN Legal) · Halaman istilah →

Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945). Grasi hanya untuk putusan final berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah 2 tahun, dan hanya bisa diajukan sekali. Grasi tidak menghapus kesalahan; yang berubah hanya pelaksanaan hukumannya. Untuk terpidana mati, keluarga boleh mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana.

ContohSeorang terpidana penjara seumur hidup mengajukan grasi. Setelah mendengar pertimbangan MA, Presiden mengubah hukumannya menjadi 20 tahun.

Dasar hukumUUD 1945 Pasal 14 ayat (1); UU 22/2002 tentang Grasi Pasal 1 angka 1, Pasal 2 (sebagaimana diubah UU 5/2010), dan Pasal 6 ayat (3)

Asal kataBelanda: gratie, artinya 'anugerah' atau 'pengampunan'.

Istilah terkaitAmnestiAbolisiRehabilitasiPidana mati (dengan masa percobaan)Terpidana

Rujukan: UUD 1945 dan Perubahannya (JDIH BPK) · UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (JDIH BPK) · UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Grasi (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Gratifikasi dianggap suap kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima (Pasal 12B UU Tipikor). Untuk nilai Rp10 juta atau lebih, penerima yang harus membuktikan itu bukan suap; di bawah itu, jaksa yang membuktikan. Penerima lolos dari ancaman pasal ini kalau melapor ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak menerima (Pasal 12C). Bedanya dengan suap: gratifikasi tidak butuh kesepakatan di awal.

ContohSeorang pejabat dinas fiktif menerima voucher liburan dari rekanan proyek. Ia melaporkannya ke KPK dalam 30 hari kerja, lalu KPK menetapkan voucher itu milik negara atau miliknya.

Dasar hukumUU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 12B dan Pasal 12C

Asal kataDari bahasa Belanda gratificatie, artinya 'hadiah' atau 'uang terima kasih'.

Istilah terkaitSuap (penyuapan)Uang pengganti

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK) · Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin (Hukumonline) · Halaman istilah →

Dalam gugatan selalu ada minimal dua pihak: penggugat dan tergugat. Isinya memuat identitas para pihak, posita (dasar fakta dan hukum), dan petitum (apa yang diminta ke hakim). Pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Hasilnya berupa putusan, bukan penetapan.

ContohLusi menggugat pemilik toko bangunan karena material yang dikirim rusak. Gugatannya ia daftarkan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemilik toko.

Dasar hukumPasal 118 HIR

Istilah terkaitPermohonan (voluntair)Legal standing (perdata)EksepsiGugatan sederhana

Rujukan: Perbedaan HIR dan RBg dalam Hukum Acara Perdata (Klinik Hukumonline) · Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya (DJKN Kemenkeu) · 5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Perkaranya diperiksa hakim tunggal dan harus selesai paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Sengketa hak atas tanah dan perkara pengadilan khusus tidak bisa lewat jalur ini. Pada dasarnya penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah pengadilan yang sama dan wajib hadir langsung. Upaya hukumnya hanya keberatan, dan putusan keberatan sudah final.

ContohLia sudah transfer Rp15 juta untuk pesanan kain, tapi barangnya tak pernah dikirim. Ia mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri di kotanya.

Dasar hukumPasal 1 angka 1 dan Pasal 3 PERMA 2/2015 sebagaimana diubah PERMA 4/2019; Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 30 PERMA 2/2015

Istilah terkaitGugatanWanprestasiPerbuatan melawan hukum (PMH)Mediasi wajib di pengadilan

Rujukan: PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (JDIH BPK) · PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Gugatan Sederhana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Angket lebih 'keras' dari interpelasi karena sifatnya penyelidikan, bukan sekadar bertanya. DPR membentuk panitia angket yang bisa memanggil pejabat dan pihak lain. Objeknya hal yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.

ContohDPR pernah memakai hak angket terhadap KPK. Lewat Putusan 36/PUU-XV/2017 (skor 5:4), MK menyatakan KPK bisa jadi objek angket, kecuali soal penanganan perkaranya.

Dasar hukumPasal 20A ayat (2) UUD 1945; Pasal 79 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 17/2014 (MD3)

Asal kataPrancis enquête: penyelidikan.

Istilah terkaitHak interpelasiHak menyatakan pendapatDewan Perwakilan Rakyat (DPR)Checks and balances

Rujukan: UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · Tok!!! Uji Hak Angket KPK Ditolak, Skor 5:4 — Hukumonline · Halaman istilah →

Setelah cerai, ayah dan ibu tetap wajib memelihara anak, dan ukurannya adalah kepentingan terbaik anak. Kalau ada sengketa soal siapa yang mengasuh, pengadilan yang memutus. Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam menyebut anak yang belum berumur 12 tahun pada dasarnya diasuh ibu. Aturan ini tidak mutlak; hakim bisa memutus lain kalau pengasuh dinilai tidak bisa menjamin keselamatan anak.

ContohRani dan Yoga bercerai saat anak mereka berusia 6 tahun. Pengadilan Agama menetapkan Rani sebagai pemegang hak asuh, sementara Yoga tetap wajib menanggung biaya anak.

Dasar hukumPasal 41 huruf a dan Pasal 45 UU 1/1974 tentang Perkawinan; Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Asal kata'Hadhanah' dari bahasa Arab: pemeliharaan anak.

Istilah terkaitNafkahCerai gugatCerai talak

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · Siapa yang Berhak atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian? (Klinik Hukumonline) · Setelah Cerai, Anak Ikut Bapak atau Ibu? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Pemegang HGB hanya WNI dan badan hukum Indonesia. UUPA mengatur jangka waktu 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun. Untuk HGB di atas tanah negara atau hak pengelolaan, PP 18/2021 menambahkan pembaruan 30 tahun. HGB bisa beralih, dialihkan, dan dijaminkan dengan hak tanggungan.

ContohBanyak unit ruko yang dijual pengembang bersertifikat HGB. Pembeli ruko perlu mencatat kapan HGB-nya habis dan mengurus perpanjangannya.

Dasar hukumPasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1960 (UUPA); Pasal 37 PP 18/2021

Istilah terkaitHak milik (atas tanah)Hak guna usaha (HGU)Hak tanggungan

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK) · PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (JDIH BPK) · Halaman istilah →

HGU diberikan atas tanah minimal 5 hektare. Yang boleh memegangnya hanya WNI dan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. UUPA mengatur jangka waktu awal 25 atau 35 tahun dan bisa diperpanjang. PP 18/2021 merinci: paling lama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun.

ContohPT Hijau Lestari mendapat HGU seluas 2.000 hektare untuk kebun kelapa sawit. Setelah waktunya habis dan tidak diperpanjang, tanahnya kembali dikuasai negara.

Dasar hukumPasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU 5/1960 (UUPA); Pasal 22 PP 18/2021

Istilah terkaitHak guna bangunan (HGB)Hak milik (atas tanah)Hak tanggungan

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK) · PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Interpelasi adalah 'bertanya secara resmi' sebagai lembaga, bukan pertanyaan pribadi seorang anggota. Pemerintah diminta menjelaskan kebijakannya di depan DPR. Hasilnya bisa berlanjut ke hak menyatakan pendapat.

ContohMisalnya, DPR meminta Presiden menjelaskan alasan sebuah kebijakan impor pangan yang memicu protes petani.

Dasar hukumPasal 20A ayat (2) UUD 1945; Pasal 79 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 17/2014 (MD3)

Asal kataLatin interpellare: menyela pembicaraan untuk bertanya.

Istilah terkaitHak angketHak menyatakan pendapatDewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rujukan: UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Hak kebendaan melekat pada bendanya dan mengikuti benda itu ke tangan siapa pun. Contohnya hak milik, hak gadai, dan hak hipotek. Bedanya dengan hak perorangan: hak perorangan hanya bisa ditagih ke pihak tertentu, misalnya debitur dalam kontrak. KUHPerdata juga membagi benda menjadi bergerak dan tidak bergerak, dan pembagian ini menentukan jenis jaminannya.

ContohMotor Andre dicuri lalu dijual ke Bayu. Dalam tiga tahun sejak motor dicuri, Andre bisa menuntutnya kembali dari Bayu, walau mereka tak pernah berkontrak.

Dasar hukumPasal 499, Pasal 504, Pasal 528, Pasal 570, dan Pasal 1977 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'zakelijk recht' (hak atas benda).

Istilah terkaitJaminan umumGadaiHipotekHak milik (atas tanah)

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Objeknya tiga: kebijakan atau kejadian luar biasa, tindak lanjut interpelasi dan angket, serta dugaan Presiden/Wapres melanggar hukum atau tak lagi memenuhi syarat. Objek ketiga inilah 'tombol' awal pemakzulan. Pendapat DPR soal itu wajib dibawa ke MK dulu sebelum diusulkan ke MPR.

ContohKalau DPR menduga Wapres terlibat korupsi, DPR bisa menyatakan pendapat itu lalu meminta MK memeriksanya.

Dasar hukumPasal 20A ayat (2) dan Pasal 7B ayat (1)–(3) UUD 1945; Pasal 79 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU 17/2014 (MD3)

Istilah terkaitPemakzulanHak interpelasiHak angketMahkamah Konstitusi (MK)

Rujukan: UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Hak milik bisa dijual, dihibahkan, diwariskan, dan dijaminkan dengan hak tanggungan. Pada prinsipnya hanya WNI yang boleh punya hak milik. Orang asing yang mendapatkannya lewat warisan atau percampuran harta perkawinan wajib melepasnya dalam satu tahun. Seperti semua hak atas tanah, hak milik punya fungsi sosial.

ContohPak Sapri membeli tanah ber-SHM dan rumah di atasnya. Sebagai WNI, ia boleh memegang hak milik itu tanpa batas waktu dan mewariskannya ke anak-anaknya.

Dasar hukumPasal 6, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 UU 5/1960 (UUPA)

Istilah terkaitHak guna bangunan (HGB)Hak guna usaha (HGU)Hak pakaiSertifikat tanah

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Wewenang dan kewajibannya ditentukan dalam keputusan pemberian hak atau perjanjian dengan pemilik tanah. Hak pakai bukan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Bedanya dengan hak lain: orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang punya perwakilan di sini boleh memegangnya. Hak pakai atas tanah negara tertentu juga bisa dibebani hak tanggungan.

ContohMr. Tanaka, WNA yang tinggal dan bekerja di Bali, membeli rumah di atas tanah hak pakai. Sebagai orang asing, ia tidak boleh memegang hak milik.

Dasar hukumPasal 41 dan Pasal 42 UU 5/1960 (UUPA); Pasal 4 ayat (2) UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan

Istilah terkaitHak milik (atas tanah)Hak guna bangunan (HGB)Hak tanggungan

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK) · UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Yang bisa dibebani adalah hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah negara tertentu. Pemberiannya dibuat lewat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, lalu wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Kalau debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama bisa menjual tanah lewat lelang atas kekuasaan sendiri. Hak tanggungan juga tetap mengikuti tanahnya walau tanah itu pindah tangan.

ContohNadia mengambil KPR di bank untuk membeli rumah. Sertifikat rumahnya dibebani hak tanggungan sampai cicilan lunas.

Dasar hukumPasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan

Istilah terkaitJaminan fidusiaHipotekPPATHak milik (atas tanah)

Rujukan: UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pemiliknya, selama para pihak tidak menentukan lain. Hadiah atau warisan yang diterima salah satu pihak selama menikah juga masuk kategori ini. Pemiliknya bebas melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan tanpa izin pasangan. Saat cerai, harta bawaan tidak ikut dibagi.

ContohDimas punya apartemen sebelum menikah dengan Laras. Saat mereka bercerai, apartemen itu tetap milik Dimas.

Dasar hukumPasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan

Istilah terkaitHarta bersama (gono-gini)Perjanjian perkawinan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Untuk menjual atau menjaminkan harta bersama, suami atau istri butuh persetujuan pasangannya. Kalau cerai, pembagiannya diatur menurut hukum masing-masing. Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam menetapkan janda atau duda cerai masing-masing dapat setengah, kecuali perjanjian perkawinan menentukan lain. Perjanjian perkawinan bisa mengubah atau meniadakan harta bersama.

ContohSelama 10 tahun menikah, Ayu dan Bima membeli rumah atas nama Bima. Saat bercerai, rumah itu tetap harta bersama dan dibagi berdua.

Dasar hukumPasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 UU 1/1974 tentang Perkawinan; Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Asal kata'Gono-gini' adalah istilah adat Jawa untuk harta bersama suami-istri.

Istilah terkaitHarta bawaanPerjanjian perkawinanCerai gugat

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · Pembagian Harta Bersama Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan (Klinik Hukumonline) · Mantan Suami Ogah Bagi Harta Gono-Gini, Tempuh Ini (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Hibah pada dasarnya wajib dibuat dengan akta notaris, kecuali hadiah barang bergerak yang langsung diserahkan dari tangan ke tangan. Barang yang dihibahkan harus sudah ada saat hibah dilakukan. Hibah hanya bisa dicabut dalam keadaan tertentu, misalnya penerima tidak memenuhi syarat hibah. Hibah juga bisa dikurangi kalau melanggar bagian mutlak ahli waris (legitieme portie).

ContohPak Darto menghibahkan sebidang tanah kepada keponakannya, Lutfi. Karena objeknya tanah, hibah itu dibuat secara resmi di hadapan pejabat berwenang, bukan cuma lisan.

Dasar hukumPasal 1666, Pasal 1667, Pasal 1682, Pasal 1687, dan Pasal 1688 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Arab 'hibah' (pemberian).

Istilah terkaitWasiatLegitieme portieAkta otentik

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Urutannya: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, lalu Perda Kabupaten/Kota. Kekuatan hukumnya mengikuti urutan itu, jadi aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Peraturan menteri dan lembaga lain tetap diakui, asal diperintahkan aturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

ContohPerda yang bertentangan dengan UU diuji ke Mahkamah Agung, sedangkan UU yang bertentangan dengan UUD diuji ke MK.

Dasar hukumPasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU 12/2011 (Pasal 9 sebagaimana diubah UU 13/2022)

Asal kataYunani hierarchia: tatanan bertingkat.

Istilah terkaitLex superior derogat legi inferioriJudicial reviewPerppuPositivisme hukumMahkamah Agung (MA)

Rujukan: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK · Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia — Klinik Hukumonline · UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 — JDIH BPK · Halaman istilah →

Dulu hipotek dipakai untuk tanah. Sejak UU Hak Tanggungan berlaku, aturan hipotek di KUHPerdata tidak berlaku lagi untuk pembebanan tanah. Sekarang hipotek paling relevan untuk kapal yang sudah terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia. Grosse akta hipotek kapal punya kekuatan eksekutorial seperti putusan berkekuatan hukum tetap.

ContohPT Bahari Jaya meminjam modal ke bank dengan menjaminkan kapal tanker yang sudah terdaftar. Jaminannya dipasang lewat hipotek kapal.

Dasar hukumPasal 1162 KUHPerdata; Pasal 29 UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan; Pasal 60 UU 17/2008 tentang Pelayaran

Asal kataDari bahasa Belanda 'hypotheek', yang berakar dari bahasa Yunani 'hypotheke' (sesuatu yang ditaruh di bawah, jaminan).

Istilah terkaitHak tanggunganJaminan fidusiaHak kebendaan

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (JDIH BPK) · UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Wikisource) · Halaman istilah →

Van Vollenhoven, sarjana Belanda, mendefinisikannya sebagai hukum asli yang tidak bersumber dari peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI. Hakim juga wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

ContohLewat Putusan 35/PUU-X/2012, MK menegaskan hutan adat bukan hutan negara.

Dasar hukumPasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009

Asal kataArab 'adah: kebiasaan.

Istilah terkaitPositivisme hukumLegal standing (di MK)Konstitusi

Rujukan: Putusan Adat dan Hukum Negara: Mana yang Didahulukan? — Klinik Hukumonline · Perlu Kebijakan Lanjutan Setelah Pengakuan Hutan Adat — Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Pasal 2 KUHP baru membuka pintu ini sebagai pengecualian asas legalitas. Syaratnya: hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, belum diatur KUHP, dan sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, serta HAM. Sanksinya berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 597, sebagaimana diubah UU 1/2026). Tata cara dan kriteria penetapannya diserahkan ke Peraturan Pemerintah, jadi penerapannya masih ramai dibahas.

ContohSebuah desa adat fiktif punya larangan yang tidak ada di KUHP. Jika larangan itu sudah ditetapkan sesuai aturan pelaksana, pelanggarnya bisa diwajibkan memenuhi kewajiban adat.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 2 dan Pasal 597 (sebagaimana diubah UU 1/2026)

Asal kataIstilah 'living law' dipopulerkan sosiolog hukum Austria Eugen Ehrlich.

Istilah terkaitAsas legalitasPidana tambahan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Diplomat tidak boleh ditangkap atau ditahan, dan kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima. Dari yurisdiksi perdata dan administratif juga kebal, dengan beberapa pengecualian seperti sengketa properti pribadi. Kekebalan ini bukan berarti bebas hukum: negara pengirim bisa mencabutnya atau mengadili diplomatnya sendiri.

ContohKalau diplomat asing di Jakarta diduga menganiaya orang, polisi tidak bisa menahannya. Indonesia bisa meminta kekebalannya dicabut, atau menyatakannya persona non grata.

Dasar hukumPasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang disahkan Indonesia lewat UU 1/1982

Asal kataLatin immunitas: bebas dari beban atau kewajiban.

Istilah terkaitPersona non grataKedaulatan negaraYurisdiksi

Rujukan: Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (teks resmi, UN Legal) · Dapatkah Utusan Diplomatik Negara Lain Dipidana di Indonesia? — Klinik Hukumonline · Beda Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik dengan Konsuler — Hukumonline · Halaman istilah →

Asas ini tidak tertulis dalam satu pasal khusus. Jejaknya ada pada aturan bahwa terdakwa diputus bebas jika dakwaan tidak terbukti 'secara sah dan meyakinkan' (Pasal 244 ayat (2) KUHAP baru). Artinya, keraguan tidak boleh ditutup dengan asumsi yang merugikan terdakwa. Asas ini sejalan dengan praduga tak bersalah, tapi bekerja saat hakim menilai bukti.

ContohDua saksi memberi keterangan yang bertolak belakang soal siapa pelakunya, dan tidak ada bukti lain yang menguatkan. Karena ragu, hakim memutus bebas terdakwa.

Asal kataLatin: in dubio pro reo, artinya 'dalam keraguan, untuk terdakwa'.

Istilah terkaitPraduga tak bersalahPutusan bebas (vrijspraak)Alat bukti

Rujukan: Mengenal Apa Itu Asas In Dubio Pro Reo (Klinik Hukumonline) · UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Ini kebalikan dari konstitusional bersyarat. Normanya dianggap inkonstitusional saat putusan dibacakan, dan baru konstitusional setelah syarat MK dipenuhi. Model ini pertama kali dipakai dalam Putusan 4/PUU-VII/2009. Belakangan, model ini juga dipakai dalam uji formil dengan memberi tenggat perbaikan.

ContohDalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki maksimal dua tahun. Selama masa itu, UU-nya tetap berlaku.

Istilah terkaitKonstitusional bersyaratUji formilOmnibus lawMahkamah Konstitusi (MK)Constitutional complaint

Rujukan: Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK — Klinik Hukumonline · Membedah Ambiguitas Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja — Hukumonline · Halaman istilah →

Putusan menjadi inkracht kalau upaya hukum biasa sudah habis atau tenggatnya lewat tanpa dipakai. Setelah inkracht, putusan bisa dieksekusi. Masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Khusus putusan MK, kekuatan hukum tetap lahir begitu putusan selesai diucapkan.

ContohTerdakwa dan jaksa sama-sama tidak banding sampai tenggatnya lewat. Putusan pengadilan negeri itu pun inkracht.

Dasar hukumUntuk putusan MK: Pasal 47 UU 24/2003

Asal kataBelanda in kracht van gewijsde: 'berkekuatan sebagai perkara yang sudah diputus'.

Istilah terkaitRes judicata pro veritate habeturFinal and bindingYurisprudensi

Rujukan: Arti Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Beda dengan ICC, pihak di ICJ hanya negara, bukan individu. Sumber hukum yang dipakai ICJ antara lain perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip hukum umum. Putusannya final, tapi hanya mengikat para pihak dalam perkara itu.

ContohPada 17 Desember 2002, ICJ memutus sengketa Sipadan-Ligitan dan menyatakan kedua pulau itu milik Malaysia, berdasarkan pendudukan efektif.

Dasar hukumPasal 92 Piagam PBB; Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 59, dan Pasal 60 Statuta ICJ

Asal kataInggris: 'Mahkamah Internasional'.

Istilah terkaitInternational Criminal Court (ICC)Kedaulatan negaraStare decisis

Rujukan: Statute of the International Court of Justice — United Nations · United Nations Charter (full text) — United Nations · Sengketa Sipadan dan Ligitan — Wikipedia bahasa Indonesia · Halaman istilah →

Yang diadili ICC adalah orang, bukan negara. ICC bersifat pelengkap (komplementer): perkara baru diterima kalau negara yang berwenang tidak mau atau tidak mampu mengadilinya dengan sungguh-sungguh. Jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab di ICC.

ContohKalau sebuah negara pihak sudah mengadili sendiri pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan secara sungguh-sungguh, ICC menyatakan perkara itu tidak dapat diterima.

Dasar hukumPasal 1, Pasal 3, Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27 Statuta Roma

Asal kataInggris: 'Mahkamah Pidana Internasional'.

Istilah terkaitStatuta RomaInternational Court of Justice (ICJ)GenosidaKejahatan terhadap kemanusiaanYurisdiksi

Rujukan: Rome Statute of the International Criminal Court (teks resmi, UN Legal) · Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma — Hukumonline · Halaman istilah →

Bentuknya ada tiga. Voeging berarti ikut membela penggugat atau tergugat; tussenkomst berarti membela kepentingan sendiri, melawan kedua pihak. Vrijwaring berarti pihak ketiga ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung. HIR tidak mengatur ini, jadi praktik peradilan berpedoman pada Rv.

ContohAni dan Beni bersengketa soal sebidang tanah. Citra, yang mengaku pemilik sah tanah itu, masuk perkara lewat tussenkomst.

Dasar hukumPasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Asal kataDari bahasa Latin 'intervenire' (datang di antara).

Istilah terkaitGugatanRekonvensiLegal standing (perdata)

Rujukan: Reglemen Acara Perdata (Rv), Bagian 17: Penggabungan dan Penengahan (Wikisource) · Jenis-jenis Intervensi dalam Hukum Acara Perdata (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Ini wilayah gagasan pembaruan hukum, seperti RUU, naskah akademik, atau usulan perubahan. Istilah ini sering dipakai dalam tulisan akademik saat mengusulkan perbaikan aturan. Kalau sudah diundangkan, ia berubah menjadi ius constitutum.

ContohSebelum disetujui DPR dan Presiden lalu diundangkan, rancangan KUHP masih berstatus ius constituendum.

Asal kataLatin: 'hukum yang akan ditetapkan'.

Istilah terkaitIus constitutumProgram Legislasi Nasional (Prolegnas)

Rujukan: Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Pembedanya dengan ius constituendum ada di faktor waktu: sekarang versus nanti. Hukum yang berlaku hari ini dulunya juga ius constituendum. Begitu diundangkan, statusnya berubah menjadi ius constitutum.

ContohKUHP baru (UU 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah ius constitutum.

Asal kataLatin: 'hukum yang telah ditetapkan'.

Istilah terkaitIus constituendumPositivisme hukumLex posterior derogat legi priori

Rujukan: Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum — Klinik Hukumonline · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · Halaman istilah →

Objeknya benda bergerak, berwujud atau tidak, serta bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Pembebanannya wajib dengan akta notaris dan wajib didaftarkan. Sertifikat fidusia punya kekuatan eksekutorial. Tapi sejak Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak; kalau tidak disepakati dan debitur menolak menyerahkan barang, eksekusi harus lewat pengadilan.

ContohSari membeli motor secara kredit lewat perusahaan pembiayaan. Motornya tetap Sari pakai sehari-hari, sementara BPKB dipegang perusahaan pembiayaan sampai lunas.

Dasar hukumPasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia

Asal kataDari bahasa Latin 'fiducia' (kepercayaan).

Istilah terkaitJaminan umumHak tanggunganGadaiAkta otentik

Rujukan: UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (JDIH BPK) · MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Hukumonline) · Halaman istilah →

Semua harta debitur, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur. Kalau dijual, hasilnya dibagi sesuai besar piutang masing-masing. Pengecualiannya: kreditur yang punya alasan sah untuk didahulukan, misalnya pemegang gadai, hipotek, fidusia, atau hak tanggungan. Itu sebabnya bank biasanya minta jaminan khusus.

ContohRudi berutang ke tiga teman tanpa jaminan apa pun. Kalau hartanya dijual, ketiga teman itu berbagi hasilnya sesuai besar piutang masing-masing.

Dasar hukumPasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata

Asal kata'Paritas creditorum' dari bahasa Latin: kesetaraan para kreditur.

Istilah terkaitJaminan fidusiaHak tanggunganKepailitan

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Di Indonesia ada dua jalur. UU diuji terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Peraturan di bawah UU, seperti PP, Perpres, atau Perda, diuji terhadap UU di Mahkamah Agung. Yang diuji bisa isinya (uji materiil) atau proses pembentukannya (uji formil).

ContohKalau sebuah Perda pajak dianggap bertentangan dengan UU, warga yang dirugikan bisa mengajukan permohonan hak uji materiil ke MA.

Dasar hukumPasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; Pasal 9 UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 13/2022

Asal kataInggris: 'peninjauan oleh hakim'.

Istilah terkaitUji materiilUji formilMahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Agung (MA)Legal standing (di MK)Hierarki peraturan perundang-undangan

Rujukan: Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil — Klinik Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 — JDIH BPK · Halaman istilah →

Istilah resminya 'saksi pelaku' (Pasal 1 angka 3 UU 3/2026). Syaratnya antara lain: keterangannya penting, ia bukan pelaku utama, dan bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan (Pasal 11 ayat (6)). Imbalannya: penanganan khusus, seperti tahanan dan berkas dipisah, serta keringanan pidana atau tambahan remisi dan pembebasan bersyarat. Bedanya dengan saksi mahkota: status JC ditetapkan LPSK, sedangkan saksi mahkota lewat perjanjian dengan jaksa menurut KUHAP.

ContohSeorang staf keuangan yang ikut dalam skema suap memutuskan membuka aliran dana ke atasannya. LPSK menetapkannya sebagai saksi pelaku, dan jaksa memuat rekomendasi keringanan dalam tuntutannya.

Dasar hukumUU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 3, Pasal 10, dan Pasal 11

Asal kataBahasa Inggris: justice collaborator. Istilah ini populer di Indonesia lewat SEMA 4/2011.

Istilah terkaitSaksi mahkotaWhistleblower (pelapor)LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)Remisi

Rujukan: UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator (Hukumonline) · Halaman istilah →

Kasasi diajukan terdakwa atau jaksa paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan (Pasal 300 KUHAP baru). Kasasi tertutup untuk putusan bebas, pemaafan hakim, putusan tindakan, acara singkat, dan delik berancaman penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V (Pasal 299). MA sebagai judex juris pada dasarnya menilai penerapan hukum, bukan mengulang pemeriksaan fakta. Ada juga kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, yang tidak boleh merugikan pihak berperkara (Pasal 314).

ContohVonis banding untuk delik dengan ancaman 4 tahun penjara tidak bisa lagi dikasasi. Putusan banding itulah yang menjadi final.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 299–313 dan Pasal 314

Asal kataPrancis: cassation, dari casser, artinya 'memecahkan' atau 'membatalkan'.

Istilah terkaitBandingPeninjauan kembali (PK)Putusan bebas (vrijspraak)Putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)Inkracht (berkekuatan hukum tetap)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas (Dandapala) · Halaman istilah →

Kalau debitur bisa membuktikan keadaan memaksa, ia tidak wajib membayar ganti rugi. Beban pembuktiannya ada di debitur, bukan kreditur. Contoh klasiknya bencana alam, perang, atau larangan pemerintah yang mendadak. Banyak kontrak juga merinci sendiri apa yang dianggap force majeure.

ContohGudang CV Tani Makmur terbakar akibat gempa sehari sebelum jadwal pengiriman beras ke Sinta. Kalau terbukti itu keadaan memaksa, CV Tani Makmur tidak wajib bayar ganti rugi.

Dasar hukumPasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata

Asal kata'Force majeure' dari bahasa Prancis, 'overmacht' dari bahasa Belanda; keduanya berarti kekuatan yang lebih besar.

Istilah terkaitWanprestasiGanti rugi

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

KUHAP baru mengaturnya di Pasal 79–88, dan bisa dipakai sejak penyelidikan sampai sidang. Syaratnya antara lain delik diancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori III, dan pelaku baru pertama kali berbuat (Pasal 80). Mekanisme ini tidak berlaku untuk, misalnya, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, delik terhadap nyawa, dan delik dengan ancaman minimum khusus (Pasal 82). Kesepakatan harus dijalankan dalam 7 hari, dan setelah tuntas, perkara wajib dihentikan dengan penetapan pengadilan.

ContohAndi menyerempet motor Rina hingga rusak, dan Rina luka ringan. Lewat keadilan restoratif, Andi meminta maaf serta membayar perbaikan dan biaya berobat, lalu perkaranya dihentikan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 21 dan Pasal 79–88

Asal kataBahasa Inggris: restorative justice, artinya 'keadilan yang memulihkan'.

Istilah terkaitDiversiSP3 (penghentian penyidikan)RestitusiPengakuan bersalah (plea bargain)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru Berlaku, Atur Keadilan Restoratif hingga Rekaman CCTV (ANTARA Jatim) · Halaman istilah →

Delik karena kealpaan hanya bisa dipidana kalau undang-undang menyebutnya tegas (Pasal 36 ayat (2) KUHP baru). Undang-undang tidak mendefinisikan kealpaan, jadi hakim menilainya kasus per kasus. Doktrin melihat dua hal: pelaku tidak menduga apa yang seharusnya bisa diduga, atau tidak berhati-hati sebagaimana mestinya. Contoh pasalnya: kealpaan yang menyebabkan orang lain luka atau meninggal (Pasal 474).

ContohJoko membersihkan senapan angin yang ia kira kosong, lalu tak sengaja menekan pelatuk dan melukai tetangganya. Ia tidak menghendaki akibat itu, tapi kurang hati-hati.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 36 ayat (2); contoh: Pasal 474

Asal kataLatin: culpa, artinya 'kesalahan' atau 'kelalaian'.

Istilah terkaitKesengajaan (dolus)Tindak pidana (delik)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Dalam hukum internasional, semua negara berdaulat setara, besar maupun kecil. Prinsip ini tertulis di Piagam PBB. Kedaulatan melahirkan yurisdiksi, yaitu wewenang negara atas orang, benda, dan peristiwa, terutama di wilayahnya.

ContohPengadilan Indonesia berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, siapa pun pelakunya. Itu wujud kedaulatan atas wilayah.

Dasar hukumPasal 2 ayat (1) Piagam PBB

Asal kataArab daulah: kekuasaan, negara.

Istilah terkaitYurisdiksiImunitas diplomatikPacta sunt servandaInternational Court of Justice (ICJ)

Rujukan: United Nations Charter (full text) — United Nations · Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Rumusan UUD 1945 sekarang: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dulu, kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang rakyat menyalurkannya antara lain lewat pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wapres.

ContohPresiden dan Wapres kini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan, bukan lagi oleh MPR.

Dasar hukumPasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

Istilah terkaitSupremasi konstitusiMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden dan Wakil Presiden

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Istilah ini tidak punya definisi baku dalam undang-undang; maknanya datang dari doktrin dan praktik. Yang paling sering disebut: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan korupsi; status terorisme dan narkotika masih diperdebatkan. Satu jejaknya terlihat di UU 1/2026: ancaman minimum khusus di luar KUHP dihapus, kecuali untuk pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, dan pencucian uang.

ContohSaat membahas vonis korupsi, kamu mungkin mendengar argumen 'korupsi itu extraordinary crime, jadi hukumannya harus berat'. Itu argumen kebijakan, bukan istilah teknis dalam pasal.

Asal kataBahasa Inggris: extraordinary crime, artinya 'kejahatan luar biasa'.

Istilah terkaitPidana mati (dengan masa percobaan)Suap (penyuapan)Pencucian uang

Rujukan: Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya (Klinik Hukumonline) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Perbuatannya bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, hingga apartheid. Unsur pembedanya: ada serangan meluas atau sistematis, ditujukan ke penduduk sipil, dan pelaku mengetahuinya. Di Indonesia, sejak 2 Januari 2026 rumusannya diatur dalam KUHP baru.

ContohPenghilangan paksa terhadap banyak orang yang dilakukan secara terencana sebagai bagian dari kebijakan represif bisa memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dasar hukumPasal 599 UU 1/2023 (KUHP); Pasal 7 huruf b UU 26/2000; Pasal 7 Statuta Roma

Istilah terkaitGenosidaPelanggaran HAM beratStatuta RomaPengadilan HAM ad hoc

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia — JDIH BPK · Rome Statute of the International Criminal Court (teks resmi, UN Legal) · Halaman istilah →

UUD 1945 sudah menyiapkan tiga skenario. Kalau Presiden berhenti, Wapres naik jadi Presiden sampai masa jabatan habis. Kalau kursi Wapres kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon usulan Presiden. Kalau keduanya kosong bersamaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bertugas bersama (triumvirat). Paling lambat 30 hari kemudian, MPR memilih Presiden dan Wapres baru.

ContohKalau Wapres mengundurkan diri, rakyat tidak memilih penggantinya. Presiden mengajukan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya.

Dasar hukumPasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945

Istilah terkaitPresiden dan Wakil PresidenMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Pemakzulan

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Triumvirat Pengisi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Syaratnya sederhana: debitor punya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas minimal satu utang yang sudah jatuh tempo. Permohonan diajukan ke pengadilan niaga oleh debitor sendiri atau kreditornya. Sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak mengurus hartanya. Harta itu lalu dijual dan hasilnya dibagi ke para kreditor.

ContohCV Mitra Karya menunggak utang ke tiga pemasok yang sudah jatuh tempo. Salah satu pemasok mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.

Dasar hukumPasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Asal kataDari bahasa Belanda 'failliet' (bangkrut).

Istilah terkaitPKPUKuratorJaminan umum

Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Menurut UU PTUN, KTUN adalah penetapan tertulis yang konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Konkret artinya objeknya jelas, individual artinya ditujukan ke pihak tertentu, dan final artinya sudah definitif. UU Administrasi Pemerintahan memperluas maknanya, termasuk tindakan faktual dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

ContohSK pemberhentian seorang PNS atau surat penolakan izin usaha atas namamu adalah contoh KTUN.

Dasar hukumPasal 1 angka 9 UU 5/1986 sebagaimana diubah UU 51/2009; Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU 30/2014

Asal kataPadanan Belanda: beschikking (ketetapan).

Istilah terkaitPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Fiktif negatifFiktif positifAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Diskresi

Rujukan: UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 5/1986 tentang PTUN — JDIH BPK · UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Pasal 36 KUHP baru menegaskan: kamu hanya bisa dipidana kalau berbuat dengan sengaja atau karena alpa. Setiap delik dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang tegas mengatur kealpaan. Doktrin mengenal tiga corak: sengaja sebagai maksud, sebagai kepastian, dan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Undang-undang tidak mendefinisikan 'sengaja', jadi rinciannya datang dari doktrin.

ContohBayu melempar batu ke kaca mobil Sari karena kesal. Ia memang ingin kaca itu pecah, jadi ini sengaja sebagai maksud.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 36

Asal kataLatin: dolus, artinya 'niat jahat'. Dalam bahasa Belanda: opzet.

Istilah terkaitKealpaan (culpa)Tindak pidana (delik)Alasan pemaaf

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Ahli adalah orang dengan pengetahuan yang dibuktikan ijazah atau sertifikat, dan/atau pengalaman dan keterampilan khusus terkait peristiwa pidana (Pasal 1 angka 51 KUHAP baru). Keterangannya disampaikan langsung di sidang di bawah sumpah (Pasal 238). Bedanya dengan saksi: saksi menceritakan yang ia lihat, dengar, atau alami, sedangkan ahli menilai berdasarkan keahliannya. Pendapat ahli yang dibuat tertulis atas permintaan resmi juga bisa jadi alat bukti surat (Pasal 239 huruf c).

ContohSeorang ahli forensik digital menjelaskan di sidang bahwa metadata foto menunjukkan gambar itu dibuat di lokasi dan jam kejadian.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 51 dan 52, Pasal 235 ayat (1) huruf b, Pasal 238, dan Pasal 239 huruf c

Istilah terkaitAlat buktiVisum et repertum

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Klausula baku sendiri tidak dilarang; yang dilarang isinya yang merugikan konsumen. Contohnya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, atau menolak pengembalian barang dan uang. Klausula baku juga dilarang kalau letaknya tersembunyi atau bahasanya sulit dimengerti. Klausula yang melanggar dinyatakan batal demi hukum.

ContohKarcis parkir sebuah mal bertuliskan 'kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola'. Klausul seperti itu termasuk pengalihan tanggung jawab yang dilarang.

Dasar hukumPasal 1 angka 10 serta Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Istilah terkaitKonsumen dan pelaku usahaAsas kebebasan berkontrakSyarat sah perjanjian

Rujukan: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KY bukan pengadilan dan tidak menilai isi putusan. Lewat Putusan 005/PUU-IV/2006, MK menyatakan KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Etik hakim MK ditegakkan Majelis Kehormatan MK (MKMK), yang salah satu anggotanya berasal dari KY.

ContohKalau kamu melihat hakim pengadilan negeri bertemu diam-diam dengan pihak berperkara, kamu bisa melaporkannya ke KY.

Dasar hukumPasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B UUD 1945

Istilah terkaitMahkamah Agung (MA)Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)Mahkamah Konstitusi (MK)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Apakah KY Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Bentuknya sama dengan restitusi: kehilangan harta atau penghasilan, penderitaan langsung, dan biaya perawatan (Pasal 183 KUHAP baru). Bedanya ada pada siapa yang membayar: restitusi dibayar pelaku, kompensasi dibayar negara. UU 3/2026 membentuk Dana Abadi Korban untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Aparat penegak hukum wajib memberi tahu korban tentang hak ini.

ContohPelaku tindak pidana yang melukai banyak orang tidak punya harta untuk membayar ganti rugi. Negara lalu membayar kompensasi biaya pengobatan para korban.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 44 dan Pasal 183–186; UU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 13 dan 15

Asal kataLatin: compensatio, artinya 'imbangan'.

Istilah terkaitRestitusiLPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)Ganti rugi

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · UU PSDK Perluas Pelindungan, dari Korban sampai Pemberi Keterangan (Hukumonline) · Halaman istilah →

Fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak warga dan HAM. Konstitusi tertulis Indonesia adalah UUD 1945, yang sudah empat kali diubah. Mengubahnya jauh lebih sulit daripada mengubah UU biasa. Usulnya butuh minimal 1/3 anggota MPR, sidangnya dihadiri minimal 2/3, dan disetujui minimal 50% + 1 dari seluruh anggota.

ContohHak untuk tidak disiksa dijamin langsung oleh UUD 1945. Jadi, UU apa pun tidak boleh menghapus hak itu.

Dasar hukumPasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945

Asal kataPrancis constituer: membentuk (negara).

Istilah terkaitSupremasi konstitusiNegara hukumMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Mahkamah Konstitusi (MK)

Rujukan: Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli dan Secara Etimologis — Klinik Hukumonline · Mengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi — Klinik Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

UU MK hanya mengenal tiga amar: tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Model bersyarat lahir dari praktik putusan MK. Kalau pelaksanaannya mengikuti syarat MK, norma itu konstitusional. Kalau tidak, norma itu bisa diuji lagi.

ContohPutusan 10/PUU-VI/2008 (1 Juli 2008) menguji syarat calon anggota DPD di UU 10/2008. MK menyatakannya tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang diwakili.

Istilah terkaitInkonstitusional bersyaratMahkamah Konstitusi (MK)Uji materiilUltra petita

Rujukan: Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa untuk kepentingan diri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk dijual lagi. Pelaku usaha mencakup perorangan maupun badan usaha, berbadan hukum atau tidak. Jadi pedagang yang membeli barang untuk dijual kembali bukan konsumen menurut UU ini. Konsumen yang dirugikan bisa menggugat sendiri, berkelompok, atau lewat lembaga perlindungan konsumen.

ContohPutri membeli blender untuk dipakai di rumah, lalu blender itu meledak. Putri adalah konsumen, dan toko serta produsennya adalah pelaku usaha.

Dasar hukumPasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 46 ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Istilah terkaitKlausula bakuClass action

Rujukan: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pasal 45 KUHP baru menegaskan korporasi adalah subjek tindak pidana, mulai dari PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, sampai perkumpulan tak berbadan hukum. Deliknya bisa dilakukan pengurus, orang yang bertindak atas namanya, atau pengendali dan pemilik manfaat di luar struktur (Pasal 46–47). Korporasi bertanggung jawab jika, misalnya, perbuatan itu menguntungkannya secara melawan hukum atau ia membiarkannya terjadi (Pasal 48). Setelah UU 1/2026, tanggung jawab dikenakan pada korporasi, dan dapat juga dikenakan pada pengurus atau pengendalinya (Pasal 49).

ContohPT X membuang limbah beracun ke sungai demi menghemat biaya, dan direksinya membiarkan. Yang bisa dituntut adalah PT X sebagai korporasi, juga pengurus yang berperan.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 45–50 (Pasal 49 sebagaimana diubah UU 1/2026)

Istilah terkaitPerjanjian penundaan penuntutan (DPA)Pidana tambahan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Kurator bisa Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat pengadilan. Tugasnya mengurus dan menjual harta pailit, lalu membagi hasilnya kepada kreditor. Dalam bertugas, kurator tidak perlu izin debitor dan diawasi hakim pengawas. Dalam PKPU, peran serupa dijalankan oleh 'pengurus', bukan kurator.

ContohSetelah PT Merdeka Logistik pailit, kurator mendata seluruh truk dan gudangnya untuk dilelang.

Dasar hukumPasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Asal kataDari bahasa Latin 'curator' (pengurus, pemelihara).

Istilah terkaitKepailitanPKPU

Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Siapa pun boleh melapor, termasuk yang bukan korban (Pasal 1 angka 45 KUHAP baru). Bedanya dengan pengaduan: laporan tidak disertai permintaan agar pelaku ditindak, dan berlaku untuk delik biasa. Pelapor wajib diberi surat tanda penerimaan. Kalau laporan tidak ditanggapi dalam 14 hari, pelapor bisa mengadukannya ke atasan penyidik atau pengawas penyidikan (Pasal 23).

ContohMira melihat seseorang mencongkel motor di parkiran kampus dan melaporkannya ke polisi. Mira bukan pemilik motor, tapi tetap boleh melapor.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 45, Pasal 14, dan Pasal 23

Istilah terkaitPengaduanDelik aduanPenyelidikanWhistleblower (pelapor)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pemohon bisa perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Sejak Putusan 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, MK memakai lima syarat kerugian konstitusional. Intinya: ada hak dari UUD yang dirugikan UU, kerugiannya spesifik (minimal potensial), ada hubungan sebab-akibat, dan kerugian hilang kalau permohonan dikabulkan. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

ContohKalau kamu menguji UU yang sama sekali tidak menyentuh hakmu, MK bisa menyatakan permohonanmu tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya.

Dasar hukumPasal 51 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU 24/2003

Asal kataInggris: 'kedudukan untuk berdiri (di pengadilan)'.

Istilah terkaitJudicial reviewUji materiilMahkamah Konstitusi (MK)Constitutional complaint

Rujukan: Mengenal Apa Itu Legal Standing dan Contohnya — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Asasnya: tanpa kepentingan, tanpa gugatan. Kepentingan itu harus langsung, muncul dari hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Kalau penggugat tidak punya kedudukan hukum, gugatan biasanya dinyatakan tidak dapat diterima. Ada pengecualian untuk kepentingan umum, misalnya gugatan perwakilan kelompok dan gugatan warga negara.

ContohRio menggugat penjual mobil yang menipu kakaknya, padahal Rio tidak terlibat transaksi apa pun. Gugatan Rio berisiko tidak diterima karena ia tidak punya kepentingan langsung.

Asal kata'Point d'intérêt, point d'action' dari bahasa Prancis: tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan.

Istilah terkaitGugatanClass actionCitizen lawsuit

Rujukan: Mengenal Arti Gugatan Legal Standing (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Aturan ini ada di KUHPerdata dan melindungi anak (serta keturunannya) dari 'dicoret' lewat wasiat atau hibah. Kalau pewaris hanya punya satu anak, bagian mutlaknya setengah dari bagian yang seharusnya anak itu terima. Kalau dua anak, masing-masing dua pertiga dari bagiannya. Hibah atau wasiat yang melanggar bagian mutlak bisa dituntut untuk dikurangi.

ContohPak Benny mewariskan seluruh hartanya lewat wasiat ke yayasan, padahal ia punya satu anak, Clara. Clara tetap berhak menuntut bagian mutlaknya.

Dasar hukumPasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'legitieme portie' (bagian yang sah/dijamin).

Istilah terkaitWasiatHibahAhli waris

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Syaratnya, aturan baru setidaknya sederajat dengan aturan lama dan mengatur objek yang sama. Biasanya aturan baru juga mencabut aturan lama secara tegas di ketentuan penutup. Asas ini tetap berguna kalau pencabutan itu tidak ditulis eksplisit.

ContohUU Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga perkara anak kini diproses dengan UU yang baru.

Asal kataLatin: 'hukum yang belakangan mengesampingkan hukum yang terdahulu'.

Istilah terkaitLex superior derogat legi inferioriLex specialis derogat legi generaliIus constitutum

Rujukan: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Syaratnya, kedua aturan sederajat dan mengatur materi yang sama atau berada dalam rezim hukum yang sama. Jadi asas ini tidak bisa dipakai untuk mengadu Perda dengan UU. Selama tidak ada aturan khusus, aturan umum tetap berlaku.

ContohKetentuan pidana pokok dan tambahan bagi anak di UU Sistem Peradilan Pidana Anak (khusus) mengesampingkan ketentuan umum di KUHP.

Asal kataLatin: 'hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum'.

Istilah terkaitLex superior derogat legi inferioriLex posterior derogat legi priori

Rujukan: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Asas ini dipakai kalau dua aturan tidak sederajat dan saling bertabrakan. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam hierarki peraturan, karena kekuatan hukum mengikuti urutannya. Penegakannya lewat pengujian di MA (aturan di bawah UU) atau di MK (UU terhadap UUD).

ContohPutusan MA No. 68 P/HUM/2019 menyatakan sebagian Peraturan Bupati Kepulauan Aru 53/2018 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dasar hukumPasal 7 ayat (2) UU 12/2011

Asal kataLatin: 'hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah'.

Istilah terkaitLex specialis derogat legi generaliLex posterior derogat legi prioriHierarki peraturan perundang-undanganJudicial review

Rujukan: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior — Klinik Hukumonline · UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK · Halaman istilah →

Sejak UU 3/2026 berlaku pada 20 Mei 2026, UU 13/2006 dan UU 31/2014 dicabut, dan namanya resmi memakai kata 'Pelindungan'. Perlindungan diberikan kepada mereka yang menghadapi ancaman atau situasi khusus, di semua tahap proses, dan bisa tanpa batas waktu. LPSK juga menetapkan status saksi pelaku dan berperan dalam restitusi serta kompensasi. KUHAP baru mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakim berkoordinasi dengan lembaga ini (Pasal 53).

ContohSeorang saksi kasus perdagangan orang diancam setelah bersaksi. Ia mengajukan permohonan ke LPSK dan mendapat pengamanan serta pendampingan.

Dasar hukumUU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 8; UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 53

Istilah terkaitJustice collaborator (saksi pelaku)Whistleblower (pelapor)RestitusiKompensasi

Rujukan: UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · UU PSDK Perluas Pelindungan, dari Korban sampai Pemberi Keterangan (Hukumonline) · Halaman istilah →

MA mengadili di tingkat kasasi, yaitu upaya hukum terakhir di MA. MA juga menguji peraturan di bawah UU terhadap UU. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial ke DPR untuk disetujui, lalu ditetapkan Presiden.

ContohKalau kamu kalah di pengadilan tinggi dalam perkara perdata, upaya hukum berikutnya biasanya kasasi ke MA.

Dasar hukumPasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A UUD 1945

Istilah terkaitMahkamah Konstitusi (MK)Komisi Yudisial (KY)Judicial reviewPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Yurisprudensi

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

MK punya empat kewenangan: menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK juga wajib memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan. Hakimnya sembilan orang: masing-masing tiga diajukan MA, DPR, dan Presiden.

ContohSengketa hasil pemilihan presiden diselesaikan di MK, bukan di pengadilan negeri.

Dasar hukumPasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945; Pasal 10 UU 24/2003

Istilah terkaitJudicial reviewFinal and bindingMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)Legal standing (di MK)PemakzulanMahkamah Agung (MA)Amicus curiae

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Anggotanya tiga orang: satu hakim konstitusi, satu anggota Komisi Yudisial, dan satu akademisi berlatar belakang hukum. Susunan dan tata beracaranya diatur Peraturan MK, antara lain PMK 1/2023. Fokusnya etik dan perilaku hakim.

ContohLewat Putusan 2/MKMK/L/11/2023 (7 November 2023), MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023. Sanksinya: diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Dasar hukumPasal 27A UU 24/2003 sebagaimana diubah UU 8/2011 dan UU 7/2020

Istilah terkaitMahkamah Konstitusi (MK)Komisi Yudisial (KY)

Rujukan: UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · Anwar Usman tak bisa ajukan banding usai diberhentikan dari Ketua MK — ANTARA · Alasan MKMK Tak Berhentikan Anwar Usman Meski Langgar Etik Berat — Katadata · Halaman istilah →

MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wapres, serta memberhentikan mereka menurut UUD. Setelah amandemen, MPR bukan lagi pelaksana penuh kedaulatan rakyat. MPR juga memilih pengisi kursi Wapres (atau Presiden dan Wapres) kalau terjadi kekosongan.

ContohKalau MK memutus Presiden terbukti melanggar hukum, keputusan akhir soal pemberhentiannya tetap diambil di sidang MPR.

Dasar hukumPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7B ayat (6) dan (7), serta Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945; UU 17/2014 (MD3)

Istilah terkaitDewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)PemakzulanKekosongan jabatan Presiden/Wakil PresidenKonstitusi

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK · Halaman istilah →

Bentuknya macam-macam: melampaui wewenang, memakai wewenang untuk tujuan lain, sampai lalai atau mengabaikan kewajiban hukum. Kerugiannya bisa materiil maupun immateriil. Yang paling sering ditemui antara lain penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, diskriminasi, dan pelayanan yang tidak transparan.

ContohPengurusan dokumen di kantor pemerintahan yang terus ditunda tanpa alasan jelas, melewati waktu layanan yang dijanjikan, termasuk penundaan berlarut.

Dasar hukumPasal 1 angka 3 UU 37/2008

Asal kataLatin malus (buruk) + administratio (pengelolaan).

Istilah terkaitOmbudsman Republik IndonesiaAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Penyalahgunaan wewenang

Rujukan: UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia — JDIH BPK · Apa itu Maladministrasi dan Bentuk-bentuknya — Klinik Hukumonline · Mengenal Maladministrasi — Ombudsman RI · Halaman istilah →

Hampir semua sengketa perdata di pengadilan wajib lebih dulu menempuh mediasi. Mediasinya paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari lagi kalau para pihak sepakat. Ada pengecualian, misalnya perkara niaga, perkara PHI, gugatan sederhana, perkara verstek, serta rekonvensi dan intervensi. Hakim yang tidak memerintahkan mediasi dianggap melanggar aturan mediasi.

ContohSebelum sidang pokok perkara, hakim meminta Rudi dan Wulan bertemu mediator untuk merundingkan sengketa batas tanah mereka.

Dasar hukumPasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Asal kataDari bahasa Latin 'mediare' (berada di tengah).

Istilah terkaitGugatanAlternatif penyelesaian sengketa (APS)Gugatan sederhana

Rujukan: PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Selama perkawinan, suami wajib memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Setelah cerai, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kalau ayah tidak mampu, pengadilan bisa menetapkan ibu ikut menanggung. Pengadilan juga bisa mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan untuk bekas istri.

ContohSetelah bercerai, pengadilan menghukum Teguh membayar nafkah anak Rp2 juta per bulan sampai anaknya dewasa.

Dasar hukumPasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 huruf b dan huruf c UU 1/1974 tentang Perkawinan

Asal kataDari bahasa Arab 'nafaqah' (pengeluaran, belanja).

Istilah terkaitHak asuh anakCerai gugatCerai talak

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Definisinya ada di Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan. Narapidana punya hak dasar, seperti layanan kesehatan dan perlakuan manusiawi (Pasal 9). Kalau memenuhi syarat, ia juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat (Pasal 10). Jangan tertukar: tahanan belum diputus final, sedangkan narapidana sudah.

ContohSari menjalani vonis 4 tahun di lapas. Selama itu ia berstatus narapidana, dan bisa mendapat remisi jika memenuhi syarat.

Dasar hukumUU 22/2022 (Pemasyarakatan) Pasal 1 angka 6, Pasal 9, dan Pasal 10

Istilah terkaitTerpidanaRemisiPembebasan bersyaratPenahanan

Rujukan: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Asas ini diatur di Pasal 134 KUHP baru, dan jadi salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan (Pasal 132 ayat (1) huruf a). Syaratnya: orangnya sama, perkaranya sama, dan sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan itu bisa berupa bebas, lepas, atau pemidanaan. Untuk putusan pengadilan luar negeri, ada syarat tambahan di Pasal 135.

ContohFajar sudah diputus bebas secara final atas tuduhan menggelapkan uang koperasi. Jaksa tidak bisa menuntutnya lagi untuk penggelapan yang sama.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 132 ayat (1) huruf a, Pasal 134, dan Pasal 135

Asal kataLatin: ne bis in idem, artinya 'jangan dua kali untuk hal yang sama'.

Istilah terkaitDaluwarsa (kedaluwarsa)Inkracht (berkekuatan hukum tetap)Putusan bebas (vrijspraak)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, pejabat hanya boleh bertindak kalau ada dasar hukumnya, dan tindakannya bisa diuji di pengadilan. Istilah rechtsstaat lahir dari tradisi Eropa Kontinental, sedangkan padanannya di tradisi Anglo-Saxon disebut rule of law. Lawannya adalah negara kekuasaan (machtsstaat).

ContohKalau kamu dirugikan oleh surat keputusan pejabat, kamu bisa menggugatnya ke PTUN. Adanya jalur seperti itu adalah salah satu ciri negara hukum.

Dasar hukumPasal 1 ayat (3) UUD 1945

Asal kataBelanda/Jerman: recht (hukum) + staat (negara), harfiah 'negara hukum'.

Istilah terkaitRule of lawKonstitusiSupremasi konstitusiEquality before the lawPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Mengenal Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Notaris membuat akta untuk perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan undang-undang atau dikehendaki para pihak. Ia juga menyimpan asli akta (minuta) dan mengeluarkan salinannya. Selain itu, notaris bisa melegalisasi tanda tangan pada surat di bawah tangan. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan sekadar profesi swasta biasa.

ContohAndini dan Raka membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah. Mereka membuatnya dalam bentuk akta notaris.

Dasar hukumPasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah UU 2/2014

Asal kataDari bahasa Latin 'notarius' (juru tulis, pencatat).

Istilah terkaitAkta otentikAkta di bawah tanganPPATPerjanjian perkawinan

Rujukan: UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KUHAP baru menyebutnya 'keadaan baru atau bukti baru', dan menjadikannya alasan utama PK (Pasal 318 ayat (5) huruf a). Syaratnya: kalau sudah diketahui saat sidang, hasilnya kemungkinan bebas, lepas, tuntutan tidak dapat diterima, atau pidana lebih ringan. Novum juga membuka pintu PK lebih dari sekali (Pasal 318 ayat (6)). Bukti yang sudah pernah dibahas di sidang bukan novum.

ContohHasil tes DNA terbaru menunjukkan sampel di lokasi kejadian bukan milik terpidana. Hasil itu bisa diajukan sebagai novum.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 318 ayat (5) huruf a dan ayat (6)

Asal kataLatin: novum, artinya 'hal baru'.

Istilah terkaitPeninjauan kembali (PK)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Pengertian Novum dalam Peninjauan Kembali (Hukumonline) · Halaman istilah →

Obiter dictum tidak mengikat dan tidak wajib dikemukakan hakim. Meski begitu, isinya bisa memberi petunjuk arah pemikiran pengadilan. Membedakannya dari ratio decidendi adalah keterampilan penting saat membaca putusan.

ContohMisalnya, hakim menambahkan catatan umum agar pembentuk UU segera membenahi sebuah aturan, padahal catatan itu tidak memengaruhi amar.

Asal kataLatin: 'yang dikatakan sambil lalu'.

Istilah terkaitRatio decidendiStare decisis

Rujukan: Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Yang diawasi bukan cuma instansi pemerintah, tapi juga BUMN dan BUMD. Swasta atau perorangan juga diawasi kalau menjalankan pelayanan publik tertentu dengan dana APBN/APBD. Melapor ke Ombudsman tidak dipungut biaya. Kalau terbukti ada maladministrasi, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan terlapor dan atasannya.

ContohKalau rekomendasi tidak dijalankan, Ombudsman bisa mengumumkan atasan terlapor ke publik dan melaporkannya ke DPR serta Presiden.

Dasar hukumPasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 23, dan Pasal 38 UU 37/2008

Asal kataSwedia: ombudsman, 'wakil' atau 'kuasa' yang mewakili kepentingan orang lain.

Istilah terkaitMaladministrasiAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Rujukan: UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia — JDIH BPK · Apa itu Maladministrasi dan Bentuk-bentuknya — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Awalnya UU 12/2011 tidak mengenal metode ini. Metode omnibus baru masuk lewat UU 13/2022, setelah MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Syaratnya, peraturan yang digabung harus sejenis dan setingkat. Isi peraturan omnibus hanya bisa diubah atau dicabut dengan mengubah atau mencabut peraturan omnibus itu sendiri.

ContohUU 11/2020 tentang Cipta Kerja mengubah banyak UU sekaligus dalam satu naskah, mulai dari ketenagakerjaan sampai administrasi pemerintahan.

Dasar hukumPasal 64 ayat (1a) dan (1b) serta Pasal 97A UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 13/2022

Asal kataLatin omnibus: 'untuk semua'.

Istilah terkaitHierarki peraturan perundang-undanganUji formilInkonstitusional bersyaratProgram Legislasi Nasional (Prolegnas)

Rujukan: UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 — JDIH BPK · Proses Pembentukan Omnibus Law Berikut 5 Tahapannya — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Istilah P-21 berasal dari kode administrasi kejaksaan, bukan dari bunyi KUHAP. Dasarnya di KUHAP baru: jaksa meneliti berkas paling lama 7 hari, dan kalau belum lengkap mengembalikannya dengan petunjuk, yang dalam praktik disebut P-19 (Pasal 61). Pemberitahuan berkas lengkap ditandatangani kepala kejaksaan negeri. Setelah itu penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa (Pasal 59 ayat (7)–(8)).

ContohBerita menulis 'berkas kasus X sudah P-21'. Artinya jaksa menilai berkasnya lengkap, dan perkara siap dilimpahkan ke pengadilan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 59 ayat (6)–(8), Pasal 61, dan Pasal 62

Asal kataHuruf 'P' berasal dari penomoran formulir administrasi perkara di kejaksaan.

Istilah terkaitPenyidikanSurat dakwaanSP3 (penghentian penyidikan)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Kasus Belum Dinyatakan P-21, Apakah Berarti Tersangka Dibebaskan? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Dalam hukum internasional, asas ini tertulis di Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pasal berikutnya menegaskan negara tidak boleh berdalih hukum nasionalnya untuk tidak menjalankan perjanjian. Indonesia tidak tercatat sebagai pihak konvensi itu, tapi asas ini diakui luas sebagai fondasi hubungan antarnegara.

ContohSetelah mengesahkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Indonesia wajib menjalankannya dengan iktikad baik, begitu juga Singapura.

Dasar hukumPasal 26 dan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

Asal kataLatin: 'perjanjian harus ditepati'.

Istilah terkaitRebus sic stantibusRatifikasiKedaulatan negara

Rujukan: Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (teks resmi, UN Legal) · UN Treaty Collection — Status Vienna Convention on the Law of Treaties · Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Perkaranya diadili Pengadilan HAM, pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Untuk kejahatan ini tidak berlaku ketentuan daluwarsa, jadi bisa diusut kapan pun. Sejak KUHP baru berlaku, rumusan deliknya pindah ke KUHP, sementara soal berlaku surut tetap mengikuti UU Pengadilan HAM.

ContohKasus yang terjadi puluhan tahun lalu tetap bisa dibawa ke pengadilan, karena tidak ada batas waktu penuntutan untuk pelanggaran HAM berat.

Dasar hukumPasal 2, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 46 UU 26/2000; Pasal 598, Pasal 599, dan Pasal 599A UU 1/2023 (KUHP) sebagaimana diubah UU 1/2026

Istilah terkaitGenosidaKejahatan terhadap kemanusiaanPengadilan HAM ad hocAsas non-retroaktif

Rujukan: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia — JDIH BPK · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana — JDIH BPK · Halaman istilah →

Dasarnya Pasal 54 ayat (2) KUHP baru: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat dan setelah kejadian bisa jadi alasan untuk tidak memidana. KUHAP baru menjadikannya jenis putusan tersendiri (Pasal 246). Bedanya dengan putusan bebas: di sini kesalahan terbukti, hanya pidananya yang tidak dijatuhkan. Putusan ini tidak bisa dikasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf b KUHAP).

ContohSeorang lansia terbukti mengambil beberapa buah dari kebun tetangga untuk makan. Menimbang ringannya perbuatan dan keadaannya, hakim menyatakan ia bersalah tapi tidak memidananya.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 54 ayat (2); UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 19, Pasal 246, dan Pasal 299 ayat (2) huruf b

Asal kataBelanda: rechterlijk pardon, artinya 'pengampunan oleh hakim'.

Istilah terkaitPutusan bebas (vrijspraak)Putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)Kasasi

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru Berlaku, Atur Keadilan Restoratif hingga Rekaman CCTV (ANTARA Jatim) · Halaman istilah →

Alasannya terbatas: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Jalurnya tiga tahap: DPR menyatakan pendapat, MK memeriksa secara hukum paling lama 90 hari, lalu MPR memutus. Di MPR, keputusan butuh kehadiran minimal 3/4 anggota dan persetujuan minimal 2/3 anggota yang hadir.

ContohMeski MK menyatakan pendapat DPR terbukti, MPR tetap bisa memutuskan tidak memberhentikan Presiden, karena putusan MPR bersifat politik.

Dasar hukumPasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945; Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU 24/2003

Asal kataDari kata 'makzul' (serapan Arab): berhenti atau turun dari jabatan. Padanan Inggrisnya impeachment.

Istilah terkaitHak menyatakan pendapatMahkamah Konstitusi (MK)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Presiden dan Wakil Presiden

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Diatur di Pasal 21 KUHP baru. Pembantu dipidana paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman delik pokoknya, atau maksimal 15 tahun kalau deliknya diancam mati atau seumur hidup. Pembantuan untuk delik yang hanya diancam denda paling banyak kategori II tidak dipidana. Kuncinya ada pada kadar peran: pembantu cuma memudahkan, bukan ikut menjalankan inti perbuatan.

ContohLina meminjamkan kunci duplikat kantor kepada temannya yang ia tahu akan mencuri. Lina bisa dipidana sebagai pembantu.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 21

Asal kataBelanda: medeplichtigheid.

Istilah terkaitPenyertaan (deelneming)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Syaratnya: sudah menjalani paling sedikit dua pertiga pidana, dan dua pertiga itu minimal 9 bulan (Pasal 72 KUHP baru; Pasal 10 ayat (3) UU Pemasyarakatan). Selama masa percobaan, yaitu sisa pidana ditambah 1 tahun, ia tidak boleh melakukan tindak pidana dan wajib mematuhi syarat khusus. Kalau melanggar, pembebasan bersyaratnya bisa dicabut (Pasal 73). Hak ini juga bisa dicabut hakim sebagai pidana tambahan (Pasal 86 huruf g KUHP).

ContohSari dihukum 3 tahun. Setelah menjalani 2 tahun dengan kelakuan baik, ia bisa dibebaskan bersyarat dengan masa percobaan 2 tahun.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 86 huruf g; UU 22/2022 (Pemasyarakatan) Pasal 10 ayat (1) huruf f dan ayat (3)

Asal kataBelanda: voorwaardelijke invrijheidstelling.

Istilah terkaitNarapidanaRemisiPidana tambahan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar di Pasal 34 KUHP baru. Yang boleh dibela: diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Kalau pembelaannya melampaui batas karena guncangan jiwa hebat (noodweer exces), itu masuk alasan pemaaf di Pasal 43. Keduanya sama-sama membuat pelaku tidak dipidana, tapi dasarnya berbeda.

ContohSeorang pengemudi ojek dihadang orang bersenjata tajam yang hendak merampas motornya. Ia mendorong penyerang hingga jatuh untuk melindungi diri.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 34 dan Pasal 43

Asal kataBelanda: noodweer, artinya 'pembelaan dalam keadaan darurat'. Exces artinya 'melampaui batas'.

Istilah terkaitAlasan pembenarAlasan pemaafPutusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Baru (Dandapala) · Halaman istilah →

Penahanan umumnya untuk delik berancaman penjara 5 tahun atau lebih, dan harus ada alasan seperti berupaya kabur atau menghilangkan bukti (Pasal 100). Jenisnya tiga: rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota (Pasal 108). Batas waktunya bertingkat, misalnya 20 hari plus perpanjangan 40 hari di tahap penyidikan (Pasal 102). Masa tahanan dipotongkan dari pidana: penuh untuk rutan, sepertiga untuk tahanan rumah, dan seperlima untuk tahanan kota.

ContohDoni ditahan di rutan selama 60 hari di tahap penyidikan. Kalau kelak divonis penjara, 60 hari itu dipotongkan dari masa hukumannya.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 33 dan Pasal 99–111

Istilah terkaitPenangguhan penahananPenangkapanUpaya paksaPraperadilanNarapidana

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Penangguhan diberikan penyidik, jaksa, atau hakim sesuai tahap perkaranya (Pasal 110 KUHAP baru). Jaminannya bisa uang atau orang, misalnya keluarga atau advokat yang siap menanggung risiko jika tahanan kabur. Kalau syaratnya dilanggar, penangguhan bisa dicabut kapan saja. Masa antara penangguhan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.

ContohDoni mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan kakaknya. Penyidik mengabulkannya dengan syarat Doni wajib lapor secara berkala.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 110

Istilah terkaitPenahananPraperadilan

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Penangkapan butuh minimal 2 alat bukti, surat tugas, dan surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan (Pasal 94–95 KUHAP baru). Tembusan surat perintahnya harus sampai ke keluarga paling lama 1 hari. Lamanya paling lama 1x24 jam, kecuali undang-undang lain menentukan beda (Pasal 96). Orang yang disangka delik yang hanya diancam denda kategori II tidak boleh ditangkap, kecuali dua kali mangkir dari panggilan sah (Pasal 97).

ContohPolisi menangkap Doni pukul 09.00 dengan surat perintah. Paling lambat pukul 09.00 keesokan harinya, Doni harus dilepas atau ditahan dengan surat perintah penahanan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 32 dan Pasal 93–98

Asal kataBelanda: aanhouding.

Istilah terkaitTertangkap tanganPenahananUpaya paksaPraperadilan

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Ini salah satu bentuk pencabutan hak tertentu di Pasal 86 huruf c KUHP baru. Kecuali undang-undang lain menentukan beda, pencabutan ini hanya untuk delik berancaman penjara 5 tahun atau lebih yang terkait jabatan atau profesi (Pasal 87). Lamanya wajib ditetapkan hakim dalam putusan (Pasal 90). Dalam perkara korupsi, dasarnya juga bisa Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor.

ContohSeorang kepala daerah fiktif divonis korupsi. Selain penjara, hakim mencabut hak dipilihnya untuk jangka waktu tertentu, sehingga ia tak bisa mencalonkan diri dalam periode itu.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 86 huruf c, Pasal 87, dan Pasal 90 (sebagaimana diubah UU 1/2026); UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 18 ayat (1) huruf d

Istilah terkaitPidana tambahanUang penggantiSuap (penyuapan)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Sejak 2 Januari 2026, rumusan deliknya ada di Pasal 607 KUHP baru, menggantikan Pasal 3, 4, dan 5 UU 8/2010. Ketentuan lain di UU 8/2010, seperti peran PPATK, tetap berlaku. Ada tiga pola: aktif menempatkan atau mentransfer harta hasil kejahatan, menyembunyikan asal-usulnya, dan pasif menerima atau menguasainya. Delik asalnya antara lain korupsi, penyuapan, dan narkotika.

ContohHasil suap dipecah ke puluhan rekening, lalu dipakai membeli rumah atas nama kerabat. Pola seperti ini bisa dijerat pencucian uang, terpisah dari delik suapnya.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 607; UU 8/2010 tentang TPPU (Pasal 2 ayat (1), 3, 4, dan 5 dicabut oleh Pasal 622 KUHP sebagaimana diubah UU 1/2026)

Asal kataBahasa Inggris: money laundering, artinya 'mencuci uang'.

Istilah terkaitSuap (penyuapan)GratifikasiKejahatan luar biasa (extraordinary crime)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pengadilan ini dibentuk per peristiwa, atas usul DPR, lewat Keputusan Presiden, dan berada di lingkungan peradilan umum. Karena mengadili kejadian lama, ia menjadi pengecualian asas non-retroaktif. Lewat Putusan 065/PUU-II/2004, MK menyatakan mekanisme ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.

ContohPengadilan HAM ad hoc pernah dibentuk untuk peristiwa Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984.

Dasar hukumPasal 43 UU 26/2000

Asal kataLatin ad hoc: 'untuk keperluan ini', dibentuk khusus untuk satu urusan.

Istilah terkaitPelanggaran HAM beratAsas non-retroaktifDewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rujukan: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia — JDIH BPK · Pengadilan HAM Ad Hoc Bersifat Retroaktif? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

PHI dibentuk di pengadilan negeri dan majelisnya melibatkan hakim karier serta hakim ad-hoc. Untuk perselisihan kepentingan dan antar-serikat pekerja, putusan PHI adalah tingkat pertama dan terakhir. Untuk perselisihan hak dan PHK, putusan PHI masih bisa dilawan lewat kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara PHI dikecualikan dari kewajiban mediasi pengadilan karena punya jalur penyelesaian sendiri.

ContohSetelah mediasi di dinas tenaga kerja gagal, Dodi menggugat perusahaannya ke PHI karena di-PHK tanpa pesangon.

Dasar hukumPasal 1 angka 17, Pasal 55, dan Pasal 56 UU 2/2004 tentang PPHI

Istilah terkaitPerselisihan hubungan industrialPHKPesangon

Rujukan: UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Objek sengketanya KTUN dan, sejak UU Administrasi Pemerintahan, juga tindakan pemerintahan. Gugatan diajukan paling lama 90 hari, sekitar tiga bulan, sejak keputusan diterima atau diumumkan. Sebelum menggugat, kamu harus menempuh upaya administratif dulu, misalnya keberatan ke pejabat yang bersangkutan.

ContohWarga yang izin bangunannya dicabut tanpa alasan jelas bisa mengajukan keberatan dulu, lalu menggugat ke PTUN kalau keberatannya ditolak.

Dasar hukumPasal 24 ayat (2) UUD 1945; Pasal 47 dan Pasal 55 UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009

Istilah terkaitKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Fiktif negatifFiktif positifAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Mahkamah Agung (MA)Negara hukum

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara — JDIH BPK · Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Pengaduan hanya relevan untuk delik aduan, dan hanya pihak tertentu yang berhak mengadu (Pasal 1 angka 46 KUHAP baru; Pasal 25–28 KUHP baru). Tenggatnya 6 bulan sejak pengadu tahu adanya delik, atau 9 bulan kalau ia tinggal di luar negeri. Pengaduan bisa ditarik dalam 3 bulan, dan yang sudah ditarik tidak bisa diajukan lagi (Pasal 29–30 KUHP). Beberapa delik, seperti perzinaan, punya aturan khusus.

ContohSeorang istri mengadukan suaminya atas dugaan perzinaan. Tanpa pengaduan dari pihak yang berhak, polisi tidak bisa memproses perkara itu.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 46; UU 1/2023 (KUHP) Pasal 24–30

Asal kataBelanda: klacht, artinya 'keluhan' atau 'aduan'.

Istilah terkaitDelik aduanLaporanSP3 (penghentian penyidikan)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Syaratnya (Pasal 78 ayat (1) KUHAP baru): pertama kali berbuat, ancaman maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori V, dan/atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Pengakuan diajukan sebelum sidang pokok, wajib didampingi advokat, dan dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan jaksa yang disetujui hakim tunggal. Hakim wajib memastikan pengakuan itu sukarela dan didukung 2 alat bukti sah. Kalau diterima, perkara lanjut dengan acara singkat; kalau ditolak, kembali ke acara biasa.

ContohDimas, pelaku pertama kali dalam perkara dengan ancaman di bawah 5 tahun, mengakui perbuatannya dan setuju membayar restitusi. Jaksa dan Dimas meneken kesepakatan, lalu hakim memutus sesuai kesepakatan itu.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 16 dan Pasal 78

Asal kataBahasa Inggris: plea bargaining, artinya 'tawar-menawar pengakuan', lazim di Amerika Serikat.

Istilah terkaitSaksi mahkotaKeadilan restoratifPerjanjian penundaan penuntutan (DPA)Alat bukti

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Plea Bargain dalam KUHAP Baru (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

KUHP baru memakai sistem umum di Pasal 23. Pengulangan terjadi kalau delik baru dilakukan dalam 5 tahun setelah menjalani pidana pokok, atau saat kewajiban menjalani pidana lama belum kedaluwarsa. Delik barunya harus diancam minimum khusus, penjara 4 tahun atau lebih, atau denda minimal kategori III; penganiayaan juga termasuk. Pengulangan jadi alasan pemberat, sehingga maksimum pidana bisa ditambah sepertiga (Pasal 58–59).

ContohTono selesai menjalani hukuman pencurian pada 2024. Pada 2026 ia kembali mencuri, sehingga hakim bisa menaikkan maksimum ancamannya sampai sepertiga.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 23, Pasal 58 huruf c, dan Pasal 59

Asal kataDari Latin recidere, artinya 'jatuh kembali'.

Istilah terkaitPerbarengan (concursus)Pidana pokokDiversi

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Dandapala) · Halaman istilah →

Hanya terpidana atau ahli warisnya yang bisa mengajukan PK (Pasal 318 KUHAP baru). Alasannya: ada keadaan atau bukti baru (novum), hakim terbukti menerima suap untuk memberatkan putusan, atau ada kekhilafan atau kekeliruan nyata. Pada dasarnya PK hanya sekali, kecuali ada novum lagi atau dua putusan final yang saling bertentangan. PK atas dasar novum atau kekhilafan hakim tidak dibatasi waktu (Pasal 319).

ContohBertahun-tahun setelah vonis, muncul rekaman yang menunjukkan Bima berada di kota lain saat kejadian. Rekaman itu bisa diajukan sebagai novum untuk PK.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 318–325

Asal kataBelanda: herziening.

Istilah terkaitNovumKasasiTerpidanaInkracht (berkekuatan hukum tetap)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Pengertian Novum dalam Peninjauan Kembali (Hukumonline) · Halaman istilah →

UU 30/2014 merincinya jadi tiga. Melampaui wewenang: lewat masa jabatan, lewat batas wilayah, atau melanggar aturan. Mencampuradukkan wewenang: di luar bidang yang diberikan atau menyimpang dari tujuan wewenang. Sewenang-wenang: tanpa dasar kewenangan atau melawan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

ContohBupati yang menerbitkan izin untuk lahan di kabupaten tetangga melampaui batas wilayah wewenangnya.

Dasar hukumPasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014

Asal katadétournement de pouvoir: Prancis, 'pembelokan kekuasaan'.

Istilah terkaitUltra viresDiskresiAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)Maladministrasi

Rujukan: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · Halaman istilah →

Penyelidikan dilakukan penyelidik, yaitu pejabat Polri atau pejabat lain yang diberi wewenang undang-undang (Pasal 1 angka 7–8 KUHAP baru). Caranya bisa lewat olah TKP, pengamatan, wawancara, penyamaran, sampai pembelian terselubung (Pasal 16). Hasilnya dibawa ke gelar perkara: kalau peristiwanya tindak pidana, naik ke penyidikan; kalau bukan, penyelidikan dihentikan (Pasal 19). Singkatnya, penyelidikan mencari peristiwa, sedangkan penyidikan mencari bukti dan tersangka.

ContohPolisi menerima laporan soal uang kas RT yang hilang. Mereka mewawancarai warga dan memeriksa catatan dulu, untuk memastikan ini dugaan pidana dan bukan salah catat.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 7 dan 8, Pasal 13–21

Istilah terkaitPenyidikanLaporanPengaduanKeadilan restoratif

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pasal 20 KUHP baru menyebut empat bentuk pelaku. Mereka adalah yang melakukan sendiri, menyuruh orang yang tak bisa dimintai tanggung jawab, turut serta, atau menggerakkan orang lain. Di KUHP lama, ini dikenal lewat Pasal 55. Yang sering tertukar: turut serta (kerja sama erat, sama-sama pelaku) dengan pembantuan (sekadar memudahkan, pidananya lebih ringan).

ContohAgus dan Dimas bersama-sama merencanakan dan membobol sebuah gudang. Keduanya dipidana sebagai pelaku yang turut serta.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 20 dan Pasal 22

Asal kataBelanda: deelneming, artinya 'ikut ambil bagian'.

Istilah terkaitPembantuan (medeplichtigheid)Permufakatan jahatSaksi mahkota

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KUHAP baru mengenal tiga jenis: Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu dari lembaga lain yang diberi wewenang undang-undang (Pasal 1 angka 1–4 dan Pasal 6). Penyidik Polri disebut penyidik utama yang berwenang menyidik semua tindak pidana. PPNS dan Penyidik Tertentu bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, kecuali penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI AL (Pasal 7). Ada juga penyidik pembantu, yaitu pejabat Polri dengan wewenang terbatas (Pasal 10).

ContohDugaan korupsi di sebuah BUMN fiktif disidik oleh KPK. Karena dikecualikan undang-undang, KPK tidak perlu bekerja di bawah koordinasi Penyidik Polri.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 1–4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10

Istilah terkaitPPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)PenyidikanPenyelidikan

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Definisinya ada di Pasal 1 angka 5 KUHAP baru. Penyidik wajib mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke penuntut umum paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 60). Di tahap ini penyidik bisa memanggil saksi, menetapkan tersangka, dan melakukan upaya paksa. Hasil akhirnya berkas perkara yang diserahkan ke jaksa, atau penghentian penyidikan.

ContohSetelah gelar perkara menyimpulkan ada dugaan penggelapan, penyidik memeriksa saksi, menyita dokumen, lalu menetapkan bendahara koperasi sebagai tersangka.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 5, Pasal 22–52, dan Pasal 60

Asal kataBelanda: opsporing.

Istilah terkaitPenyelidikanPenyidikTersangkaP-21SP3 (penghentian penyidikan)Upaya paksa

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Bentuk pertama, concursus idealis: satu perbuatan melanggar beberapa pasal, dan yang dijatuhkan pidana pokok terberat (Pasal 125 KUHP baru). Kedua, perbuatan berlanjut: beberapa perbuatan yang saling berhubungan dipandang satu rangkaian (Pasal 126). Ketiga, concursus realis: beberapa perbuatan berdiri sendiri, dengan maksimum pidana terberat ditambah sepertiga (Pasal 127–128).

ContohDalam setahun, Rudi melakukan tiga penipuan terpisah terhadap tiga korban berbeda. Ini concursus realis, jadi pidananya tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 125–131

Asal kataLatin: concursus, artinya 'pertemuan'. Dalam bahasa Belanda: samenloop.

Istilah terkaitSurat dakwaanPengulangan (residive)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Apa Arti Penerapan Pasal Berlapis? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Unsurnya biasa dirinci empat: ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab-akibat. Sejak lama 'melawan hukum' diartikan luas: bukan cuma melanggar undang-undang, tapi juga hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan. Kelalaian juga bisa jadi dasar tanggung jawab. Orang tua, majikan, atau pemilik barang bisa ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan orang atau barang di bawah pengawasannya.

ContohPohon besar di halaman rumah Pak Joko tumbang karena lapuk dan menimpa mobil tetangganya, Hendra. Hendra bisa menggugat Pak Joko atas dasar PMH karena lalai merawat pohon.

Dasar hukumPasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'onrechtmatige daad' (perbuatan yang tidak sesuai hukum).

Istilah terkaitWanprestasi vs PMHGanti rugiPerikatan

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Syaratnya ada di Pasal 17 KUHP baru: niat sudah nyata lewat permulaan pelaksanaan, dan perbuatannya langsung berpotensi menimbulkan delik yang dituju. Pidananya paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman, atau maksimal 15 tahun untuk delik yang diancam mati atau seumur hidup. Kalau pelaku berhenti atau mencegah akibat atas kemauannya sendiri, ia tidak dipidana atas percobaan itu (Pasal 18). Percobaan delik yang hanya diancam denda kategori II tidak dipidana (Pasal 19).

ContohHendra sudah membongkar kunci pintu rumah orang untuk mencuri, lalu kabur karena pemilik rumah datang. Ia gagal bukan karena kemauannya, jadi bisa dipidana atas percobaan pencurian.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 17–19

Asal kataBelanda: poging, artinya 'usaha' atau 'percobaan'.

Istilah terkaitDelik formil dan delik materiilPermufakatan jahatTindak pidana (delik)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur, yang wajib memenuhi disebut debitur. Perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Isinya bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perikatan lebih luas dari perjanjian, karena kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum juga termasuk perikatan.

ContohRina meminjam Rp5 juta dari Dodi, itu perikatan dari perjanjian. Kalau Rina menabrak motor Dodi, kewajiban ganti ruginya adalah perikatan dari undang-undang.

Dasar hukumPasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'verbintenis' (ikatan).

Istilah terkaitPerjanjianWanprestasiPerbuatan melawan hukum (PMH)

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Perjanjian adalah sumber perikatan yang paling sering kamu temui: jual beli, sewa, pinjam meminjam, kerja. Pada umumnya perjanjian sah walau hanya lisan. Pengecualiannya ada pada perjanjian yang oleh undang-undang wajib berbentuk tertentu, misalnya hibah yang harus pakai akta notaris. KUHPerdata versi terjemahan memakai istilah 'persetujuan'.

ContohTari setuju menyewa kamar kos milik Pak Hasan Rp1,5 juta per bulan. Walau cuma lewat chat, kesepakatan itu sudah jadi perjanjian.

Dasar hukumPasal 1313 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'overeenkomst' (kesepakatan).

Istilah terkaitPerikatanSyarat sah perjanjianAsas kebebasan berkontrak

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja, yang punya tiga unsur: pekerjaan, upah, dan perintah. Bentuknya bisa tertulis atau lisan, kecuali untuk jenis yang wajib tertulis. UU 27/2026 (berlaku sejak 28 Oktober 2026) memuat syarat sahnya, mirip Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya pemberi kerja juga dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan.

ContohRehan diterima sebagai staf gudang dengan upah bulanan dan wajib mengikuti arahan supervisor. Hubungannya dengan perusahaan adalah hubungan kerja.

Dasar hukumPasal 1 angka 18 dan 19, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 78 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPKWTPKWTTSyarat sah perjanjian

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN) · Halaman istilah →

Mekanisme ini hanya untuk tindak pidana oleh korporasi (Pasal 1 angka 17 dan Pasal 328 KUHAP baru). Permohonannya diajukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan hakim wajib menilai kelayakan serta keabsahannya dalam sidang. Syaratnya bisa berupa ganti rugi atau restitusi, program kepatuhan dan tata kelola antikorupsi, atau kewajiban lapor dan bekerja sama. Kalau semua kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan dengan penetapan pengadilan; kalau gagal, jaksa melanjutkan penuntutan.

ContohPT X diduga mencemari sungai. Jaksa dan PT X menyepakati DPA berisi ganti rugi kepada warga dan perbaikan tata kelola, lalu hakim mengesahkannya dan penuntutan ditangguhkan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 17 dan Pasal 328

Asal kataBahasa Inggris: deferred prosecution agreement, dikenal di Amerika Serikat dan Inggris.

Istilah terkaitKorporasi sebagai subjek tindak pidanaPengakuan bersalah (plea bargain)Restitusi

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Awalnya UU Perkawinan hanya membolehkan perjanjian ini dibuat sebelum atau saat menikah. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 membuka pintu: perjanjian juga boleh dibuat selama perkawinan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isinya bisa diubah atau dicabut atas persetujuan bersama, asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian ini tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.

ContohMaya (WNI) menikah dengan Kenji (WNA) tanpa perjanjian. Lima tahun kemudian mereka membuat perjanjian pisah harta di notaris supaya Maya bisa membeli rumah dengan hak milik atas namanya sendiri.

Dasar hukumPasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Asal kata'Huwelijkse voorwaarden' dari bahasa Belanda: syarat-syarat perkawinan.

Istilah terkaitHarta bersama (gono-gini)Harta bawaanNotarisHak milik (atas tanah)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (JDIH BPK) · Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 · Halaman istilah →

Permohonan dipakai untuk urusan yang butuh pengesahan hakim, bukan penyelesaian konflik. Contohnya penetapan ahli waris, ganti nama, pengangkatan anak, atau dispensasi kawin. Hasilnya berupa penetapan, bukan putusan. Kalau ternyata ada pihak lain yang dirugikan, urusannya harus lewat gugatan biasa.

ContohNadya ingin mengganti nama di akta kelahirannya. Ia mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan mendapat penetapan ganti nama.

Asal kataDari bahasa Latin 'voluntarius' (sukarela).

Istilah terkaitGugatanAhli waris

Rujukan: 5 Perbedaan Gugatan dan Permohonan (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Permufakatan jahat hanya dipidana kalau undang-undang tegas menyebutnya (Pasal 13 KUHP baru). Ancamannya paling banyak sepertiga dari maksimum pidana delik yang direncanakan. Kalau deliknya diancam mati atau seumur hidup, maksimalnya 7 tahun penjara. Pelaku tidak dipidana jika menarik diri dari kesepakatan atau berusaha mencegah delik itu terjadi (Pasal 14).

ContohDua orang sepakat melakukan delik yang permufakatannya diancam pidana oleh undang-undang. Salah satunya lalu menarik diri dan melapor ke polisi, sehingga ia tidak dipidana.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 13 dan Pasal 14

Asal kataBelanda: samenspanning.

Istilah terkaitPercobaanPenyertaan (deelneming)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Perppu langsung berlaku, tapi wajib diajukan ke DPR di masa sidang berikutnya. DPR hanya bisa setuju atau menolak; kalau ditolak, Perppu harus dicabut. Ukuran 'kegentingan yang memaksa' dirumuskan MK dalam Putusan 138/PUU-VII/2009. Isinya: ada kebutuhan mendesak, ada kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai, dan masalahnya tidak bisa menunggu proses UU biasa.

ContohPerppu 2/2022 tentang Cipta Kerja disetujui DPR, lalu ditetapkan menjadi UU 6/2023.

Dasar hukumPasal 22 UUD 1945; Pasal 1 angka 4 dan Pasal 52 UU 12/2011 jo. UU 15/2019

Istilah terkaitHierarki peraturan perundang-undanganOmnibus lawPresiden dan Wakil PresidenDewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Kapan Perpu Dibuat oleh Presiden dan Apa Syaratnya? — Klinik Hukumonline · UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU — JDIH BPK · Halaman istilah →

Ada empat jenis: perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar-serikat pekerja dalam satu perusahaan. Semuanya wajib diupayakan dulu lewat perundingan bipartit, maksimal 30 hari kerja. Kalau gagal, penyelesaian lanjut lewat jalur tripartit, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pilihan terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

ContohSerikat pekerja PT Fajar Tekstil menuntut kenaikan uang makan, tapi manajemen menolak. Ini perselisihan kepentingan yang harus dirundingkan bipartit lebih dulu.

Dasar hukumPasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 2/2004 tentang PPHI; Pasal 1 angka 26 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPengadilan Hubungan IndustrialPHKPesangon

Rujukan: UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (JDIH BPK) · UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Sejak UU Cipta Kerja, definisi PT juga mencakup PT perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Organ PT ada tiga: RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham pada dasarnya tidak bertanggung jawab pribadi atas utang PT melebihi nilai sahamnya. Prinsip ini bisa disingkirkan dalam keadaan tertentu (piercing the corporate veil).

ContohAyu dan Fikri mendirikan PT Kopi Nusantara dengan modal masing-masing Rp100 juta. Kalau usahanya rugi, risiko mereka pada dasarnya sebatas modal itu.

Dasar hukumPasal 1 angka 1 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007

Asal kataDulu disebut 'naamloze vennootschap' (bahasa Belanda: persekutuan tanpa nama).

Istilah terkaitRUPSDireksiDewan komisarisPiercing the corporate veilBadan hukum

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Negara penerima bisa menyatakannya kapan saja, tanpa wajib menjelaskan alasannya. Negara pengirim lalu harus memanggil pulang orang itu atau mengakhiri tugasnya. Status ini bahkan bisa dijatuhkan sebelum orangnya tiba.

ContohDiplomat yang ketahuan menjalankan kegiatan di luar fungsi misinya bisa dinyatakan persona non grata dan diminta meninggalkan negara penerima.

Dasar hukumPasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Asal kataLatin: 'orang yang tidak diterima'.

Istilah terkaitImunitas diplomatikKedaulatan negara

Rujukan: Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (teks resmi, UN Legal) · Dapatkah Utusan Diplomatik Negara Lain Dipidana di Indonesia? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Dalam UU 27/2026, paket PHK punya tiga komponen. Ada uang pesangon (1–9 bulan upah), uang penghargaan masa kerja (2–10 bulan upah), dan uang penggantian hak. Besarnya mengikuti masa kerja, lalu dikalikan faktor sesuai alasan PHK, dengan dasar hitung upah pokok plus tunjangan tetap. Uang penggantian hak mencakup misalnya cuti tahunan yang belum diambil.

ContohWina di-PHK setelah bekerja 5 tahun 3 bulan. Ia berhak atas pesangon minimal 6 bulan upah dan uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah, sebelum dikali faktor alasan PHK.

Dasar hukumPasal 232 dan Pasal 234 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPHKPKWTTPerselisihan hubungan industrial

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN) · Halaman istilah →

UU 27/2026 mewajibkan semua pihak berusaha mencegah PHK, misalnya mengurangi lembur atau shift lebih dulu. Kalau tetap terjadi, PHK wajib dirundingkan bipartit; kalau gagal, diselesaikan lewat mekanisme perselisihan hubungan industrial. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Ada juga alasan terlarang, seperti pekerja hamil, menikah, atau aktif di serikat pekerja.

ContohPerusahaan tempat Bagas bekerja ingin mem-PHK karena order turun. Sebelum itu, perusahaan wajib mengurangi lembur dan shift, lalu berunding dengan Bagas dan serikatnya.

Dasar hukumPasal 1 angka 29, Pasal 228, Pasal 230, dan Pasal 231 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPesangonPerselisihan hubungan industrialPengadilan Hubungan Industrial

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN) · Halaman istilah →

Kategorinya mulai Rp1 juta (kategori I) sampai Rp50 miliar (kategori VIII), diatur di Pasal 79. Sistem kategori memudahkan penyesuaian nilai uang lewat Peraturan Pemerintah. Kalau denda tidak dibayar dan harta tidak cukup disita, denda diganti penjara pengganti paling lama 2 tahun (Pasal 82). Hakim juga wajib mempertimbangkan kemampuan bayar terdakwa (Pasal 80).

ContohAncaman 'denda paling banyak kategori II' berarti dendanya maksimal Rp10 juta.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 82 (sebagaimana diubah UU 1/2026)

Istilah terkaitPidana pokok

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Syaratnya: ancaman deliknya penjara kurang dari 5 tahun, dan hakim sebetulnya akan menjatuhkan penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II (Pasal 85). Hakim wajib menimbang, antara lain, pengakuan terdakwa dan persetujuannya setelah diberi penjelasan. Lamanya 8 sampai 240 jam, paling lama 8 jam sehari, dan tidak boleh dikomersialkan. Jaksa yang mengawasi, pembimbing kemasyarakatan yang membimbing.

ContohSeorang mahasiswa melakukan delik ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun. Hakim menjatuhkan kerja sosial 120 jam merawat taman kota, dicicil tiap akhir pekan selama tiga bulan.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 65 ayat (1) huruf e dan Pasal 85

Asal kataPadanan di Belanda: taakstraf, artinya 'pidana tugas'.

Istilah terkaitPidana pokokPidana pengawasan

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Menghukum Tanpa Memenjara: Menakar Kesiapan KUHAP Baru dalam Eksekusi Pidana Kerja Sosial (Dandapala) · Halaman istilah →

Pidana mati selalu diancam secara alternatif dan diposisikan sebagai upaya terakhir (Pasal 67 dan 98). Setelah diubah UU 1/2026, hakim menjatuhkannya dengan masa percobaan 10 tahun, dan selama masa itu eksekusi tidak boleh dilakukan (Pasal 100). Kalau terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidananya diubah jadi seumur hidup lewat Keputusan Presiden, setelah pertimbangan MA. Kalau grasi ditolak dan eksekusi tidak terlaksana 10 tahun bukan karena terpidana kabur, pidananya demi hukum menjadi seumur hidup (Pasal 101).

ContohSeorang terdakwa perkara narkotika divonis pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika selama itu ia berkelakuan terpuji, vonisnya diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 64 huruf c, Pasal 67, dan Pasal 98–102 (Pasal 99–101 sebagaimana diubah UU 1/2026)

Istilah terkaitPidana pokokGrasiKejahatan luar biasa (extraordinary crime)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Ketentuan Pidana Mati dengan Percobaan (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Pidana ini bisa dijatuhkan untuk delik yang ancamannya penjara paling lama 5 tahun (Pasal 75). Setelah diubah UU 1/2026, pidana pengawasan hanya untuk orang yang pertama kali berbuat, dan lamanya paling lama 3 tahun. Syarat umumnya: tidak melakukan tindak pidana lagi, ditambah syarat khusus seperti mengganti kerugian. Kalau syarat umum dilanggar, pidana pengawasan dicabut dan terpidana masuk penjara (Pasal 77).

ContohWawan, yang baru pertama kali berbuat, dijatuhi pidana pengawasan 1 tahun dengan syarat mengganti kerugian korban. Ia tetap bekerja seperti biasa sambil diawasi.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 75–77 (Pasal 76 dan 77 sebagaimana diubah UU 1/2026)

Istilah terkaitPidana pokokPidana kerja sosial

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KUHP baru mengenal lima pidana pokok, diurutkan dari yang terberat: penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial (Pasal 65). Urutan ini menentukan berat-ringannya pidana. Pidana mati tidak lagi masuk pidana pokok; ia jadi pidana khusus yang selalu diancam secara alternatif (Pasal 64 dan 67). Pidana kurungan dari KUHP lama juga sudah tidak ada.

ContohSinta, yang baru pertama kali berbuat, didakwa delik dengan ancaman penjara 3 tahun. Hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan alih-alih penjara.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67

Asal kataBelanda: hoofdstraf.

Istilah terkaitPidana tambahanPidana mati (dengan masa percobaan)Pidana kerja sosialPidana pengawasanPidana denda (sistem kategori)Tindakan (maatregel)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Jenisnya ada enam: pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan, ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 KUHP baru). Hakim boleh menjatuhkan satu jenis atau lebih. Undang-undang di luar KUHP juga bisa punya pidana tambahan sendiri, seperti uang pengganti dalam perkara korupsi.

ContohSelain dipenjara, seorang pejabat yang terbukti korupsi bisa dijatuhi pencabutan hak dipilih dalam pemilihan.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 66 (sebagaimana diubah UU 1/2026)

Asal kataBelanda: bijkomende straf.

Istilah terkaitPidana pokokPencabutan hak politikUang penggantiHukum yang hidup dalam masyarakat

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

UU PT menyebut empat keadaannya. Pertama, PT belum atau tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum. Kedua, pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Ketiga, ia terlibat perbuatan melawan hukum PT, atau keempat, memakai kekayaan PT secara melawan hukum sampai PT tak mampu bayar utang.

ContohPemegang saham mayoritas PT Gemilang memakai uang perusahaan untuk membeli vila pribadi, sehingga PT gagal bayar ke pemasok. Pemasok bisa menuntut pemegang saham itu secara pribadi.

Dasar hukumPasal 3 ayat (2) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Asal kataDari bahasa Inggris: 'menembus tirai korporasi'.

Istilah terkaitPerseroan terbatas (PT)Badan hukumPerbuatan melawan hukum (PMH)

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Apa itu Doktrin Alter Ego dan Penerapannya (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

PKPU bisa diajukan debitor yang tidak mampu atau memperkirakan tak mampu membayar utang yang jatuh tempo. Kreditor juga bisa mengajukannya. Tujuannya restrukturisasi, misalnya utang dibayar sebagian atau dicicil. PKPU tetap beserta perpanjangannya maksimal 270 hari; kalau perdamaian gagal, debitor bisa dinyatakan pailit.

ContohPT Sentosa kesulitan arus kas setelah proyek besarnya mangkrak. Sebelum digugat pailit, PT Sentosa mengajukan PKPU dan menawarkan cicilan utang lima tahun.

Dasar hukumPasal 222 ayat (1) dan (2) serta Pasal 228 ayat (6) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Asal kata'Surseance van betaling' dari bahasa Belanda: penundaan pembayaran.

Istilah terkaitKepailitanKurator

Rujukan: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Menurut UU 27/2026, PKWT paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing maksimal 1 tahun. PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia, tidak boleh pakai masa percobaan, dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kalau tidak dibuat tertulis atau dipakai untuk pekerjaan tetap, PKWT demi hukum berubah jadi PKWTT. Saat kontrak berakhir, pekerja berhak atas uang kompensasi.

ContohSinta dikontrak dua tahun untuk proyek peluncuran produk baru. Kontraknya bisa diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing setahun.

Dasar hukumPasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPKWTTPerjanjian kerjaAlih dayaPHK

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN) · Halaman istilah →

PKWTT boleh dibuat lisan, tapi pemberi kerja wajib menerbitkan surat pengangkatan tertulis. Masa percobaan paling lama 3 bulan dan harus dicantumkan tertulis. Selama masa percobaan, upahnya minimal 75% upah jabatan itu dan tidak boleh di bawah upah minimum. Masa percobaan juga dihitung sebagai masa kerja.

ContohDian diangkat jadi staf keuangan tetap dengan masa percobaan 3 bulan. Setelah lulus, ia tetap berstatus PKWTT dan masa percobaannya dihitung dalam masa kerja.

Dasar hukumPasal 80 ayat (1), Pasal 92, dan Pasal 93 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Istilah terkaitPKWTPerjanjian kerjaPHKPesangon

Rujukan: UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Pledoi disampaikan setelah tuntutan dibacakan (Pasal 231 ayat (3) KUHAP baru). Isinya bisa membantah fakta, menafsirkan pasal secara berbeda, atau meminta keringanan. Jaksa boleh menjawabnya lewat replik, lalu terdakwa menjawab lagi lewat duplik. Aturannya tegas: terdakwa atau advokatnya selalu mendapat giliran terakhir.

ContohDalam pledoinya, advokat Bima menunjukkan bahwa saksi kunci tidak melihat langsung kejadian. Ia meminta Bima dibebaskan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 231 ayat (3) dan (4)

Asal kataBelanda: pleidooi, artinya 'pembelaan'.

Istilah terkaitTuntutan (requisitoir)ReplikDuplikTerdakwa

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Corak utamanya dua: aliran analitis (analytical jurisprudence) dan aliran hukum murni. John Austin, tokoh aliran analitis, melihat hukum sebagai perintah dari pemegang kedaulatan. Hans Kelsen melihat hukum sebagai sistem norma berjenjang (Stufenbau), di mana tiap norma bersumber dari norma yang lebih tinggi. Gagasan jenjang norma ini sering dikaitkan dengan hierarki peraturan di Indonesia.

ContohHakim yang memutus hanya berdasarkan bunyi pasal, tanpa menimbang rasa keadilan di luar teks, sering disebut berpikir positivistik.

Asal kataLatin positum: 'yang ditetapkan'.

Istilah terkaitHierarki peraturan perundang-undanganIus constitutumHukum adat

Rujukan: Sejarah Filsafat Hukum — Klinik Hukumonline · Aliran dan Mazhab dalam Sosiologi Hukum — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Jual beli, hibah, tukar-menukar, atau pembebanan hak tanggungan atas tanah dibuat dengan akta PPAT. Akta inilah dasar Kantor Pertanahan mencatat peralihan atau pembebanan hak. Contoh paling umum adalah akta jual beli (AJB). Banyak notaris juga merangkap sebagai PPAT, tapi keduanya jabatan yang berbeda.

ContohRian membeli rumah dari Bu Lastri. Mereka meneken akta jual beli di hadapan PPAT, lalu PPAT mengurus balik nama sertifikat ke Kantor Pertanahan.

Dasar hukumPasal 1 angka 1 PP 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana diubah PP 24/2016; Pasal 10 ayat (2) UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan

Istilah terkaitNotarisAkta otentikSertifikat tanahHak tanggungan

Rujukan: PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Jabatan PPAT (JDIH BPK) · UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Wewenang PPNS bersumber dari undang-undang sektornya, misalnya di bidang pajak atau kepabeanan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP baru). Dalam bertugas, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Penangkapan dan penahanan oleh PPNS hanya bisa atas perintah Penyidik Polri. Berkasnya juga diserahkan ke jaksa melalui Penyidik Polri (Pasal 8 ayat (3)).

ContohSeorang penyidik pajak menemukan faktur pajak fiktif yang diterbitkan sebuah perusahaan. Ia menyidik kasus itu sebagai PPNS sambil berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 3, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2)–(4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 99 ayat (3)

Istilah terkaitPenyidikPenyidikan

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Rumusan tegasnya ada di Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. KUHAP baru menurunkannya ke praktik, misalnya melarang penyidik berbuat sesuatu yang menimbulkan praduga bersalah saat menetapkan tersangka (Pasal 91). Konsekuensinya, beban membuktikan kesalahan ada pada penuntut umum, bukan terdakwa. Status tersangka atau terdakwa belum berarti bersalah.

ContohMedia menulis 'tersangka X diduga menipu', bukan 'penipu X ditangkap'. Selama belum ada putusan final, X belum boleh disebut bersalah.

Dasar hukumUU 48/2009 (Kekuasaan Kehakiman) Pasal 8 ayat (1); UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 91

Asal kataLatin: presumptio innocentiae.

Istilah terkaitIn dubio pro reoTersangkaTerdakwaInkracht (berkekuatan hukum tetap)

Rujukan: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (JDIH BPK) · UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KUHAP baru memperluas objeknya (Pasal 158). Selain sah-tidaknya upaya paksa (termasuk penetapan tersangka) dan penghentian perkara, kini ada objek baru seperti penundaan perkara tanpa alasan sah. Hakim tunggal wajib memutusnya paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan. Selama praperadilan belum selesai, sidang pokok perkara tidak boleh digelar (Pasal 163 ayat (1) huruf e).

ContohBima merasa penetapannya sebagai tersangka tidak didukung dua alat bukti. Ia mengajukan praperadilan, dan jika dikabulkan, penyidik harus membebaskannya.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 15 dan Pasal 158–164

Istilah terkaitUpaya paksaTersangkaSP3 (penghentian penyidikan)Ganti rugiPenahanan

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Keduanya dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan, yang diusulkan partai atau gabungan partai. Masa jabatannya lima tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk satu periode di jabatan yang sama. Di tengah jalan, mereka hanya bisa diberhentikan lewat jalur yang diatur UUD (pemakzulan).

ContohOrang yang sudah dua periode menjabat Presiden tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai Presiden.

Dasar hukumPasal 4, Pasal 6A, Pasal 7, dan Pasal 7A UUD 1945

Istilah terkaitKekosongan jabatan Presiden/Wakil PresidenPemakzulanMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Perppu

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Ada Prolegnas jangka menengah untuk lima tahun, ditetapkan di awal masa keanggotaan DPR. Ada juga Prolegnas prioritas tahunan, yang ditetapkan sebelum RUU APBN ditetapkan.

ContohDi awal periode DPR yang baru, DPR, DPD, dan Pemerintah menyepakati daftar RUU yang akan dibahas selama lima tahun ke depan.

Dasar hukumPasal 1 angka 9 dan Pasal 20 UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 15/2019

Istilah terkaitDaftar Inventarisasi Masalah (DIM)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Omnibus law

Rujukan: UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 — JDIH BPK · UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK · Halaman istilah →

Dasarnya Pasal 244 ayat (2) KUHAP baru. Terdakwa yang ditahan harus dilepas sejak putusan diucapkan, dan berhak atas rehabilitasi setelah putusannya final. KUHAP baru menutup kasasi terhadap putusan bebas (Pasal 299 ayat (2) huruf a), tapi soal boleh-tidaknya banding, praktisi masih berbeda tafsir. Bedanya dengan putusan lepas: di putusan bebas, perbuatannya yang tidak terbukti.

ContohSatu-satunya saksi ternyata tidak melihat langsung kejadian, dan tak ada bukti lain yang menguatkan. Hakim memutus Bima bebas.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 176 ayat (1), Pasal 244 ayat (2) dan (4), serta Pasal 299 ayat (2) huruf a

Asal kataBelanda: vrijspraak, artinya 'pembebasan'.

Istilah terkaitPutusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging)In dubio pro reoKasasiRehabilitasiBanding

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas (Dandapala) · Halaman istilah →

Dasarnya Pasal 244 ayat (3) KUHAP baru. Dasar peniadaan pidana itu bisa berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa yang ditahan dilepas sejak putusan diucapkan, asalkan jaksa tidak mengajukan banding. Berbeda dengan putusan bebas, putusan lepas masih bisa dikasasi.

ContohTerbukti Andre mendorong seseorang hingga jatuh, tapi itu untuk menghentikan serangan pisau terhadap anaknya. Hakim memutus lepas karena pembelaan terpaksa.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 244 ayat (3) dan (5), dan Pasal 299

Asal kataBelanda: ontslag van alle rechtsvervolging, artinya 'dilepaskan dari segala tuntutan hukum'. Ejaan 'onslag' lazim dipakai di Indonesia.

Istilah terkaitPutusan bebas (vrijspraak)Alasan pembenarAlasan pemaafKasasi

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas (Dandapala) · Halaman istilah →

Kalau perjanjiannya mensyaratkan, tanda tangan saja belum cukup; negara baru terikat setelah pengesahan. UU 24/2000 menyebut bentuk pengesahan: ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Pengesahan dilakukan dengan UU atau keputusan presiden. Perjanjian yang berdampak luas dan mendasar bagi rakyat wajib dengan persetujuan DPR.

ContohPerjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura disahkan dengan UU 5/2023.

Dasar hukumPasal 11 UUD 1945; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 UU 24/2000; Pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969

Asal kataLatin ratificare: mengesahkan.

Istilah terkaitPacta sunt servandaStatuta RomaEkstradisiDewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rujukan: UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional — JDIH BPK · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (teks resmi, UN Legal) · Halaman istilah →

Ratio decidendi ada di bagian pertimbangan hukum dan berhubungan langsung dengan amar. Cara menemukannya: perhatikan fakta materiil perkara dan bagaimana hakim menafsirkannya. Di sistem preseden, bagian inilah yang mengikat hakim berikutnya.

ContohDalam putusan pengujian UU, alasan MK yang menjelaskan mengapa sebuah pasal bertentangan dengan UUD adalah ratio decidendi-nya.

Asal kataLatin: 'alasan untuk memutus'.

Istilah terkaitObiter dictumStare decisisYurisprudensi

Rujukan: Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Konvensi Wina 1969 menyebutnya 'perubahan keadaan yang fundamental' dan membatasinya dengan ketat. Keadaan itu harus jadi dasar utama persetujuan para pihak, dan perubahannya harus mengubah total kewajiban yang tersisa. Asas ini tidak bisa dipakai untuk perjanjian penetapan batas, atau kalau perubahan itu akibat pelanggaran pihak yang mengklaimnya.

ContohSebuah negara tidak bisa membatalkan perjanjian batas wilayah dengan alasan 'keadaan sudah berubah', karena perjanjian batas dikecualikan.

Dasar hukumPasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

Asal kataLatin: 'selama keadaannya tetap seperti itu'.

Istilah terkaitPacta sunt servandaRatifikasi

Rujukan: Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (teks resmi, UN Legal) · Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Dalam KUHAP baru, rehabilitasi adalah hak orang yang diputus bebas atau lepas secara final, dan dicantumkan langsung dalam putusan (Pasal 176). Kalau perkaranya tidak sampai ke pengadilan, permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang keliru diputus lewat praperadilan. Hati-hati, istilah ini juga dipakai untuk kewenangan Presiden dengan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945). Ada pula rehabilitasi sebagai sanksi tindakan, misalnya bagi pengguna narkotika.

ContohBima diputus bebas dan putusannya sudah final. Dalam putusan itu, hakim sekaligus memulihkan nama baik dan kedudukannya.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 42, Pasal 176, dan Pasal 177; UUD 1945 Pasal 14 ayat (1)

Asal kataLatin: rehabilitare, artinya 'memulihkan'.

Istilah terkaitGanti rugiPutusan bebas (vrijspraak)PraperadilanGrasiTindakan (maatregel)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Rehabilitasi dalam Hukum Pidana (Dandapala) · Halaman istilah →

Tergugat tidak perlu membuat perkara baru; cukup mengajukan gugatan balasan bersama jawabannya. Gugatan awal disebut konvensi, gugatan baliknya rekonvensi. Rekonvensi bisa diajukan tertulis atau lisan, tapi ada pengecualian kapan rekonvensi tidak boleh diajukan. Rekonvensi tidak bisa baru muncul di tingkat banding.

ContohJoni menggugat Kiki soal utang Rp50 juta. Dalam jawabannya, Kiki menggugat balik Joni karena Joni belum membayar sewa gudang Rp30 juta.

Dasar hukumPasal 132a dan Pasal 132b HIR

Asal kataDari bahasa Latin 'reconventio' (gugatan balasan).

Istilah terkaitGugatanEksepsiIntervensi

Rujukan: Arti Istilah Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, dan Provisi (Klinik Hukumonline) · Dapatkah Gugatan Rekonvensi Diajukan Saat Duplik? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Remisi adalah salah satu hak narapidana di Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Syarat umumnya: berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Undang-undang menegaskan hak ini berlaku 'tanpa terkecuali', tidak dibedakan menurut jenis tindak pidana, kecuali dicabut putusan pengadilan. Saksi pelaku juga bisa mendapat tambahan remisi sebagai penghargaan (Pasal 11 UU 3/2026).

ContohAndi, narapidana yang rajin ikut program pembinaan dan berkelakuan baik, mendapat remisi 2 bulan. Ia pun bebas lebih cepat dari jadwal.

Dasar hukumUU 22/2022 (Pemasyarakatan) Pasal 10; UU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 11 ayat (10) huruf b

Asal kataBelanda: remissie, artinya 'pengurangan'.

Istilah terkaitNarapidanaPembebasan bersyaratJustice collaborator (saksi pelaku)

Rujukan: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (JDIH BPK) · UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Dasarnya Pasal 231 ayat (3) KUHAP baru: pembelaan terdakwa 'dapat dijawab' oleh penuntut umum. Replik biasanya mempertahankan tuntutan sambil membantah argumen pledoi. Di perkara perdata juga ada replik, tapi isinya beda: tanggapan penggugat atas jawaban tergugat.

ContohDalam repliknya, jaksa menegaskan keterangan saksi kunci didukung rekaman CCTV. Karena itu, ia tetap meminta hakim menghukum Bima.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 231 ayat (3) dan (4)

Asal kataBelanda: repliek, artinya 'jawaban balik'.

Istilah terkaitPledoi (pembelaan)DuplikTuntutan (requisitoir)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Asas ini ada demi kepastian hukum, bukan karena semua putusan pasti benar. Dalam arti khusus, perkara yang sudah inkracht tidak boleh diadili lagi untuk pihak dan pokok yang sama (ne bis in idem). Di MK, gagasan serupa muncul dalam larangan menguji ulang materi yang sama, kecuali dasar pengujiannya di UUD berbeda.

ContohPutusan yang ternyata didasarkan pada saksi palsu tetap dianggap benar, sampai dibatalkan lewat upaya hukum seperti peninjauan kembali.

Asal kataLatin: 'perkara yang sudah diputus dianggap sebagai kebenaran'.

Istilah terkaitInkracht (berkekuatan hukum tetap)Erga omnesFinal and binding

Rujukan: Arti Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur — Klinik Hukumonline · UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · Halaman istilah →

Bentuknya: ganti atas kehilangan harta atau penghasilan, ganti atas penderitaan akibat langsung tindak pidana, dan biaya perawatan medis atau psikologis (Pasal 178 KUHAP baru). Penyidik, jaksa, dan hakim wajib memberi tahu korban soal hak ini, dan penyidik bisa menyita harta pelaku sebagai jaminannya. Restitusi dibayar paling lama 30 hari setelah salinan putusan diterima. Kalau tidak dibayar, sita jaminan dilelang, dan kekurangannya diganti penjara pengganti.

ContohSeorang pelaku penipuan investasi dihukum membayar restitusi Rp50 juta kepada korban. Karena tidak membayar, jaksa melelang mobilnya yang sudah disita sebagai jaminan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 43 dan Pasal 178–182; UU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 14

Asal kataLatin: restitutio, artinya 'pemulihan'.

Istilah terkaitKompensasiLPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)Ganti rugiKeadilan restoratif

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Konsep ini dipopulerkan A.V. Dicey, ahli hukum Inggris. Dicey menyebut tiga unsurnya: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil (due process of law). Indonesia menerapkan gagasan ini lewat prinsip negara hukum di UUD 1945.

ContohMenteri yang didakwa korupsi diadili di pengadilan yang sama, dengan hukum acara yang sama, seperti warga biasa.

Dasar hukumPasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Asal kataInggris: 'pemerintahan oleh hukum'.

Istilah terkaitNegara hukumEquality before the lawDue process of law

Rujukan: Mengenal Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia — Klinik Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

RUPS adalah forum para pemegang saham mengambil keputusan penting perusahaan. Batas wewenangnya ditentukan UU PT dan anggaran dasar. Keputusan besar, seperti mengangkat direksi atau membagi laba, umumnya lewat RUPS. Direksi bahkan tidak boleh mengajukan pailit atas PT sendiri tanpa persetujuan RUPS.

ContohDalam RUPS tahunan PT Kopi Nusantara, pemegang saham menyetujui laporan keuangan dan memutuskan pembagian dividen.

Dasar hukumPasal 1 angka 4 dan Pasal 104 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Istilah terkaitPerseroan terbatas (PT)DireksiDewan komisaris

Rujukan: UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Dulu saksi mahkota hanya dikenal dalam praktik, kini diatur resmi di KUHAP baru. Penyidik bisa menetapkannya dengan koordinasi jaksa (Pasal 22 ayat (2)–(3)), dan jaksa menuangkannya dalam perjanjian tertulis yang ikut diteken advokat (Pasal 73–74). Imbalannya terbatas, misalnya jaminan tidak dituntut mati atau seumur hidup, atau pengurangan ancaman tuntutan penjara sampai dua pertiga. Kalau negosiasi gagal, keterangan selama negosiasi tidak boleh dipakai sebagai alat bukti.

ContohDalam perkara pembobolan gudang oleh tiga orang, Agus setuju bersaksi tentang peran dua rekannya. Imbalannya, jaksa menjamin keringanan tuntutan sesuai perjanjian tertulis.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 7 ayat (1) huruf l, Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 73, dan Pasal 74

Asal kataBelanda: kroongetuige, artinya 'saksi mahkota'.

Istilah terkaitJustice collaborator (saksi pelaku)Penyertaan (deelneming)Pengakuan bersalah (plea bargain)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · KUHAP Baru Perketat Prosedur Penggunaan Saksi Mahkota (Hukumonline) · Halaman istilah →

Sertifikat diterbitkan lewat pendaftaran tanah oleh pemerintah. 'Kuat' artinya dianggap benar selama datanya cocok dengan surat ukur dan buku tanah, sampai dibuktikan sebaliknya. Ada perlindungan tambahan: kalau sertifikat terbit sah atas nama pemilik beritikad baik yang menguasai tanahnya, pihak lain hanya punya waktu 5 tahun untuk menggugat. Lewat dari itu, tuntutannya tertutup.

ContohSertifikat atas nama Bu Endang terbit tahun 2018 dan ia menempati tanahnya dengan itikad baik. Tahun 2025 muncul orang yang mengaku pemilik lama tanpa pernah keberatan sebelumnya; klaimnya terbentur aturan lima tahun.

Dasar hukumPasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 (UUPA); Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah

Istilah terkaitHak milik (atas tanah)PPATHak tanggungan

Rujukan: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK) · PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Sita eksekusi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak mau membayar sukarela. Langkahnya: teguran dari ketua pengadilan, lalu penetapan sita kalau teguran diabaikan. Harta yang disita kemudian dilelang, dan hasilnya dipakai melunasi kewajiban. Kalau sebelumnya sudah ada sita jaminan, barang itu tinggal dilanjutkan ke tahap eksekusi.

ContohPutusan menghukum Gani membayar Rp300 juta ke Sari, tapi Gani diam saja setelah ditegur. Pengadilan lalu menyita mobil Gani untuk dilelang.

Dasar hukumPasal 197 HIR

Asal kata'Executoriaal beslag' dari bahasa Belanda: sita untuk pelaksanaan putusan.

Istilah terkaitSita jaminanEksekusi

Rujukan: Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan (Klinik Hukumonline) · Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, biasanya bersama gugatan, kalau ada alasan kuat tergugat akan memindahkan hartanya. Kalau dikabulkan, pengadilan menerbitkan penetapan dan juru sita melaksanakannya. Barang yang sudah disita tidak boleh dijual, dijaminkan, atau disewakan. Kalau gugatan menang, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.

ContohTina menggugat mitra bisnisnya atas utang Rp2 miliar. Karena mitranya sedang menawarkan rumahnya ke pembeli, Tina meminta sita jaminan atas rumah itu.

Dasar hukumPasal 227 ayat (1) HIR

Asal kata'Conservatoir beslag' dari bahasa Belanda: sita untuk mengamankan.

Istilah terkaitSita eksekusiGugatanEksekusi

Rujukan: Bisakah Barang Agunan Kredit Diletakkan Sita Jaminan? (Klinik Hukumonline) · Larangan Peralihan Tanah yang Sedang Dalam Sengketa (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Debitur dinyatakan lalai lewat surat perintah atau akta sejenis. Bisa juga lalainya muncul otomatis kalau perjanjian menyebut lewatnya waktu tertentu sudah cukup. Dalam praktik, somasi berupa surat dari kreditur atau kuasa hukumnya, sering dikirim lebih dari sekali. Somasi penting karena biasanya jadi pintu masuk menuntut ganti rugi wanprestasi.

ContohFajar belum melunasi utang Rp20 juta yang jatuh tempo bulan lalu. Pengacara Siska mengirim somasi yang memberi Fajar waktu 7 hari untuk membayar.

Dasar hukumPasal 1238 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'sommatie' (teguran, desakan).

Istilah terkaitWanprestasiGanti rugiGugatan

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Pasal 24 KUHAP baru memuat sepuluh alasan, misalnya bukti tidak cukup, bukan tindak pidana, daluwarsa, atau tersangka meninggal. Alasan lain termasuk ne bis in idem, aduan dicabut, tercapainya keadilan restoratif, dan pembayaran denda maksimum untuk delik ringan tertentu. Penyidik wajib memberi tahu jaksa, korban, dan tersangka paling lama 1 hari. Korban atau pelapor yang tidak terima bisa mengujinya lewat praperadilan (Pasal 158 huruf b dan Pasal 161).

ContohSetelah diperiksa, sengketa utang-piutang antara dua pedagang ternyata urusan perdata, bukan penipuan. Penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 62 ayat (3), Pasal 158 huruf b, dan Pasal 161

Asal kataSingkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan, istilah praktik kepolisian.

Istilah terkaitPenyidikanPraperadilanDaluwarsa (kedaluwarsa)Keadilan restoratifNe bis in idem

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Doktrin ini jadi tulang punggung sistem common law. Indonesia, yang bertradisi civil law, tidak menganutnya. Di hukum internasional pun, putusan ICJ hanya mengikat para pihak dalam perkara itu.

ContohDi negara common law, pengadilan bawah wajib mengikuti preseden pengadilan atasnya. Di Indonesia, hakim boleh menyimpang dari yurisprudensi MA dengan pertimbangan sendiri.

Asal kataLatin stare decisis: 'berpegang pada yang sudah diputus'.

Istilah terkaitYurisprudensiRatio decidendiObiter dictumInternational Court of Justice (ICJ)

Rujukan: Perbedaan Preseden dan Yurisprudensi — Klinik Hukumonline · Statute of the International Court of Justice — United Nations · Halaman istilah →

Statuta ini berlaku sejak 1 Juli 2002. ICC berwenang atas empat kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Per daftar resmi PBB (dicek November 2026), Indonesia belum menjadi negara pihak. Salah satu kekhawatiran yang sering disebut adalah kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dibawa ke ICC.

ContohUntuk kejahatan di wilayah Indonesia oleh WNI, ICC baru berwenang kalau Indonesia menerima yurisdiksinya lewat deklarasi. Jalan lainnya: perkara dirujuk Dewan Keamanan PBB.

Dasar hukumPasal 5, Pasal 12, dan Pasal 13 Statuta Roma

Asal kataDisebut 'Roma' karena diadopsi dalam konferensi diplomatik di Roma, Juli 1998.

Istilah terkaitInternational Criminal Court (ICC)GenosidaKejahatan terhadap kemanusiaanRatifikasiAsas non-retroaktif

Rujukan: Rome Statute of the International Criminal Court (teks resmi, UN Legal) · UN Treaty Collection — Status Rome Statute of the ICC · Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma — Hukumonline · Halaman istilah →

Sejak 2 Januari 2026, pemberi suap kepada pejabat dijerat Pasal 605 KUHP baru, yang menggantikan Pasal 5 UU Tipikor. Pemberian hadiah karena mengingat kekuasaan jabatan diatur Pasal 606, menggantikan Pasal 11 dan 13 UU Tipikor. Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, untuk pejabat penerima suap dengan ancaman lebih berat, tetap berlaku. Ciri khas suap: ada kesepakatan antara pemberi dan penerima.

ContohRian, kontraktor fiktif, memberi Rp100 juta kepada pejabat pengadaan agar perusahaannya menang tender. Rian bisa dijerat Pasal 605 KUHP, dan pejabatnya dengan Pasal 12 UU Tipikor.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 605 dan Pasal 606 (sebagaimana diubah UU 1/2026); UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 12 huruf a dan b

Asal kataDalam bahasa Belanda: omkoping.

Istilah terkaitGratifikasiUang penggantiPencucian uangKejahatan luar biasa (extraordinary crime)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Ada dua jenis subjek hukum: manusia (orang) dan badan hukum. Setiap manusia adalah subjek hukum sejak lahir sampai meninggal. Bahkan anak yang masih dalam kandungan dianggap sudah lahir kalau kepentingannya menuntut, misalnya soal warisan. Tapi ingat, jadi subjek hukum belum tentu cakap bertindak sendiri; anak kecil tetap butuh wali.

ContohAyah Sekar meninggal saat Sekar masih dalam kandungan. Sekar tetap dihitung sebagai ahli waris ayahnya, asal ia lahir hidup.

Dasar hukumPasal 1 dan Pasal 2 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Latin/Belanda 'persoon' (orang, pribadi hukum).

Istilah terkaitBadan hukumSyarat sah perjanjianAhli waris

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Sebelum amandemen, UUD 1945 menyebut kedaulatan 'dilakukan sepenuhnya oleh MPR'. Karena itu MPR dulu dianggap lembaga tertinggi. Setelah perubahan ketiga, kedaulatan dilaksanakan 'menurut Undang-Undang Dasar'. Sejak itu yang paling tinggi adalah konstitusinya, dan MK hadir untuk menjaganya lewat pengujian UU.

ContohKalau DPR dan Presiden membuat UU yang melanggar UUD, MK bisa menyatakan UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dasar hukumPasal 1 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Asal kataLatin supremus: tertinggi.

Istilah terkaitKonstitusiKedaulatan rakyatMahkamah Konstitusi (MK)Judicial reviewMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Rujukan: UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Mengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Isinya wajib memuat identitas terdakwa, uraian cermat, jelas, dan lengkap soal perbuatan beserta waktu dan tempatnya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 75 KUHAP baru). Kalau uraiannya tidak memenuhi syarat, dakwaan batal demi hukum, tapi jaksa diberi satu kesempatan memperbaikinya. Menurut pedoman kejaksaan, bentuknya: tunggal, alternatif (kata 'atau'), subsidair (berlapis dari yang terberat), kumulatif (kata 'dan'), dan kombinasi.

ContohJaksa menyusun dakwaan primair pembunuhan berencana dan subsidair pembunuhan biasa. Kalau dakwaan primair tidak terbukti, hakim baru memeriksa dakwaan subsidair.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 70, Pasal 72, Pasal 75, dan Pasal 76

Asal kataBelanda: tenlastelegging, artinya 'tuduhan'.

Istilah terkaitEksepsiTuntutan (requisitoir)TerdakwaPerbarengan (concursus)P-21

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Bentuk-bentuk Surat Dakwaan (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Keempatnya: sepakat, cakap membuat perikatan, ada pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif; kalau dilanggar, perjanjian bisa dimintakan batal. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif; kalau dilanggar, perjanjian batal demi hukum alias dianggap tak pernah ada. Kesepakatan karena khilaf, paksaan, atau penipuan juga membuat perjanjian cacat.

ContohGilang (15 tahun) diam-diam membeli laptop secara cicilan tanpa izin orang tuanya. Karena Gilang belum cakap, orang tuanya bisa meminta perjanjian itu dibatalkan.

Dasar hukumPasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1330, dan Pasal 1337 KUHPerdata

Istilah terkaitPerjanjianAsas kebebasan berkontrakSubjek hukum

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Status tersangka berubah jadi terdakwa saat jaksa melimpahkan perkaranya ke pengadilan dengan surat dakwaan (Pasal 1 angka 29 KUHAP baru). Terdakwa tetap dilindungi asas praduga tak bersalah. Di sidang, ia berhak melawan dakwaan, mengajukan saksi, dan menyampaikan pembelaan dengan giliran bicara terakhir.

ContohSetelah berkasnya dinyatakan lengkap dan jaksa melimpahkan perkara, Bima kini berstatus terdakwa saat duduk di kursi sidang.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 29, Pasal 142, dan Pasal 231 ayat (3)

Asal kataBelanda: beklaagde.

Istilah terkaitTersangkaTerpidanaSurat dakwaanPledoi (pembelaan)

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Kuncinya ada pada kata 'berkekuatan hukum tetap' (Pasal 1 angka 30 KUHAP baru). Selama putusan masih bisa dibanding atau dikasasi, orangnya masih berstatus terdakwa. Terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali atau grasi. Terpidana yang sedang menjalani penjara di lapas disebut narapidana.

ContohVonis 3 tahun untuk Bima tidak dibanding siapa pun sampai tenggatnya lewat. Sejak itu, Bima berstatus terpidana.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 30

Asal kataBelanda: veroordeelde.

Istilah terkaitTerdakwaNarapidanaInkracht (berkekuatan hukum tetap)Peninjauan kembali (PK)Grasi

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Syarat minimal 2 alat bukti kini tertulis tegas di KUHAP baru (Pasal 1 angka 28 dan Pasal 90). Penetapan tersangka dituangkan dalam surat, yang wajib diberitahukan kepada orangnya paling lama 1 hari. Tersangka berhak, antara lain, didampingi advokat, menolak memberi keterangan, dan bebas dari penyiksaan (Pasal 142). Penetapan tersangka bisa diuji lewat praperadilan.

ContohPenyidik punya rekaman CCTV dan keterangan dua saksi yang mengarah ke Bima. Dengan dua alat bukti itu, Bima ditetapkan sebagai tersangka lewat surat penetapan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 28 dan 31, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 142

Asal kataBelanda: verdachte.

Istilah terkaitTerdakwaTerpidanaPraperadilanPraduga tak bersalahUpaya paksa

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

KUHAP baru menyebut empat keadaan (Pasal 1 angka 40). Orang tertangkap saat berbuat, beberapa saat setelahnya, saat diteriaki khalayak sebagai pelaku, atau saat ditemukan barang yang diduga dipakai berbuat. Dalam keadaan ini, penangkapan boleh tanpa surat perintah. Orangnya harus segera diserahkan ke penyidik, yang lalu segera menerbitkan surat penetapan tersangka (Pasal 90 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (4)–(5)).

ContohWarga memergoki seseorang membawa kabur tas dari warung, lalu menyerahkannya ke pos polisi. Itu tertangkap tangan, jadi tidak perlu surat perintah penangkapan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 40, Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (4)–(5)

Asal kataBelanda: op heterdaad betrapt.

Istilah terkaitPenangkapanTersangka

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Rumusan resminya ada di Pasal 12 KUHP baru. Selain diancam sanksi, perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, dan dianggap selalu begitu kecuali ada alasan pembenar. KUHP baru juga tidak lagi membedakan 'kejahatan' dan 'pelanggaran'. Keduanya kini sama-sama disebut tindak pidana.

ContohRina mengambil ponsel temannya untuk dimiliki tanpa izin. Perbuatannya cocok dengan rumusan pencurian di Pasal 476 KUHP, jadi termasuk tindak pidana.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 12

Asal kata'Delik' dari Latin delictum. 'Strafbaar feit' istilah Belanda yang artinya 'peristiwa yang dapat dipidana'.

Istilah terkaitAsas legalitasDelik formil dan delik materiilAlasan pembenarKesengajaan (dolus)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil? (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

KUHP baru memakai sistem dua jalur: hakim bisa menjatuhkan pidana, tindakan, atau keduanya. Tindakan yang bisa menyertai pidana pokok antara lain konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 103). Untuk pelaku dengan disabilitas mental atau intelektual tertentu, tindakan bisa berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Setelah UU 1/2026, tindakan yang tidak dijalankan bisa diganti penjara pengganti, maksimal 6 bulan secara kumulatif.

ContohSelain dijatuhi pidana, seorang pelaku penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Dasar hukumUU 1/2023 (KUHP) Pasal 103 (sebagaimana diubah UU 1/2026)

Asal kataBelanda: maatregel, artinya 'tindakan' atau 'upaya'.

Istilah terkaitPidana pokokAlasan pemaaf

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK) · UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Gagasan ini dirintis John Locke lalu dikembangkan Montesquieu dalam buku L'Esprit des Lois. Tujuannya mencegah kekuasaan menumpuk di satu tangan. Di Indonesia pembagiannya tidak kaku. Contohnya, UU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

ContohDPR dan Presiden membahas RUU, Presiden menjalankan UU, lalu MA dan MK mengadili sengketa yang muncul.

Dasar hukumPasal 4 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Asal kataYunani: tri (tiga) + politikos (urusan negara), sering diartikan 'politik tiga serangkai'.

Istilah terkaitChecks and balancesDewan Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden dan Wakil PresidenMahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Agung (MA)

Rujukan: Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia — Klinik Hukumonline · UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK · Halaman istilah →

Saat menyampaikannya, jaksa menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Pasal 231 ayat (2) KUHAP baru). Tuntutan dibuat tertulis, dan setelah dibacakan diserahkan ke hakim paling lambat 1 hari. Hakim tidak terikat tuntutan, jadi vonis bisa lebih ringan atau lebih berat. Jangan tertukar dengan dakwaan, yang dibacakan di awal sidang.

ContohJaksa menuntut terdakwa 4 tahun penjara. Hakim kemudian memvonis 3 tahun, dan itu sah.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 231 ayat (2) dan (4)

Asal kataBelanda: requisitoir.

Istilah terkaitSurat dakwaanPledoi (pembelaan)Replik

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Dasarnya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, dengan jumlah paling banyak sama dengan harta hasil korupsi. Kalau tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan final, jaksa bisa menyita dan melelang harta terpidana. Kalau hartanya tidak cukup, terpidana menjalani penjara pengganti yang lamanya ditetapkan dalam putusan. Jangan tertukar dengan denda: denda adalah hukuman, uang pengganti untuk memulihkan kerugian.

ContohSeorang kepala dinas fiktif terbukti menikmati Rp2 miliar dari proyek fiktif. Selain penjara dan denda, ia dihukum membayar uang pengganti Rp2 miliar.

Dasar hukumUU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3)

Istilah terkaitPidana tambahanPencabutan hak politikGratifikasiSuap (penyuapan)

Rujukan: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK) · Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Ini pengecualian, karena normalnya putusan baru dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung lewat SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001 meminta hakim sangat berhati-hati. Salah satu syarat pentingnya: harus ada jaminan yang nilainya setara dengan objek eksekusi. Tujuannya supaya kalau putusan dibatalkan di tingkat atas, kerugian pihak lawan bisa dipulihkan.

ContohPengadilan mengabulkan gugatan Wira dan menyatakan putusannya serta merta. Wira harus menyetor jaminan senilai objek sebelum eksekusi dijalankan.

Dasar hukumPasal 180 ayat (1) HIR; SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001

Asal kataDari bahasa Belanda: 'uitvoerbaar' (dapat dilaksanakan) 'bij voorraad' (lebih dahulu).

Istilah terkaitEksekusiSita eksekusi

Rujukan: Mengenal Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) (Klinik Hukumonline) · Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta (Hukumonline) · Halaman istilah →

Yang diuji bukan isi pasal, tapi prosedurnya: siapa yang membahas, apakah tahapannya dilalui, dan apakah publik dilibatkan. Kalau dikabulkan, UU itu secara keseluruhan bisa dinyatakan tidak mengikat. Salah satu ukuran prosedur yang kini tertulis tegas adalah hak masyarakat memberi masukan di setiap tahap pembentukan peraturan.

ContohDalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 (dibacakan 25 November 2021), MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu perbaikan maksimal dua tahun.

Dasar hukumPasal 51 ayat (3) huruf a dan Pasal 57 ayat (2) UU 24/2003; Pasal 96 UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 13/2022

Asal kataBelanda formele toetsing: pengujian bentuk atau prosedur.

Istilah terkaitUji materiilJudicial reviewInkonstitusional bersyaratOmnibus law

Rujukan: Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil — Klinik Hukumonline · Membedah Ambiguitas Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja — Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · Halaman istilah →

Yang dipersoalkan adalah substansinya, bukan cara membuatnya. Kalau dikabulkan MK, bagian UU yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bagian yang sudah pernah diuji tidak bisa diuji lagi, kecuali dasar pengujiannya di UUD berbeda.

ContohSyarat usia calon presiden/wapres di UU Pemilu pernah diuji materiil ke MK dan diputus lewat Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Dasar hukumPasal 51 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (1) UU 24/2003; Pasal 60 UU 24/2003 sebagaimana diubah UU 8/2011

Asal kataBelanda materiële toetsing: pengujian isi.

Istilah terkaitUji formilJudicial reviewMahkamah Konstitusi (MK)Legal standing (di MK)

Rujukan: Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil — Klinik Hukumonline · UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — JDIH BPK · UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · Halaman istilah →

Di MK, istilah ini muncul saat putusan menyentuh hal yang tidak dimohonkan. UU 8/2011 sempat melarangnya lewat Pasal 45A, kecuali untuk hal yang terkait pokok permohonan. Larangan itu kemudian dihapus resmi oleh UU 7/2020. Jadi sekarang tidak ada lagi pasal UU MK yang melarang ultra petita.

ContohDalam pengujian UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemohon hanya menguji tiga pasal, tapi MK membatalkan seluruh UU itu.

Dasar hukumPasal 45A UU 24/2003 sebagaimana disisipkan UU 8/2011, kemudian dihapus oleh UU 7/2020

Asal kataLatin: ultra (melampaui) + petita (yang diminta).

Istilah terkaitMahkamah Konstitusi (MK)Uji materiilKonstitusional bersyarat

Rujukan: UU MK Teranyar Larang Ultra Petita — Hukumonline · UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK — JDIH BPK · Halaman istilah →

Istilah ini banyak dipakai di hukum perseroan, misalnya direksi yang bertindak di luar maksud dan tujuan perusahaan. Di hukum administrasi, padanannya adalah pejabat yang 'melampaui wewenang'. Keputusan seperti itu tidak sah setelah diuji dan diputus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

ContohPejabat yang masa jabatannya sudah habis tapi masih menandatangani SK bertindak melampaui wewenang.

Dasar hukumPadanan di hukum administrasi: Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) UU 30/2014

Asal kataLatin: ultra (melampaui) + vires (kekuatan/kewenangan).

Istilah terkaitPenyalahgunaan wewenangDiskresiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Rujukan: Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires — Klinik Hukumonline · UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — JDIH BPK · Halaman istilah →

KUHAP baru merinci jenisnya: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 14). Karena menyentuh hak asasi, upaya paksa hanya sah kalau dilakukan sesuai undang-undang. Sah atau tidaknya bisa diuji lewat praperadilan (Pasal 158 huruf a).

ContohPenyidik memblokir rekening seorang tersangka penipuan daring. Pemblokiran itu termasuk upaya paksa, jadi keabsahannya bisa diuji di praperadilan.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 14, Pasal 89–141, dan Pasal 158 huruf a

Asal kataBelanda: dwangmiddelen, artinya 'sarana paksa'.

Istilah terkaitPenangkapanPenahananPraperadilanTersangka

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Halaman istilah →

Kalau tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil, hakim bisa memutus tanpa dia. Gugatan dikabulkan, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Tergugat yang kalah lewat verstek bisa melawan dengan verzet (perlawanan). Tenggatnya 14 hari sejak putusan diberitahukan kepadanya.

ContohEko digugat soal utang tapi mengabaikan dua kali panggilan sidang. Hakim memutus verstek, lalu Eko mengajukan verzet setelah menerima pemberitahuan putusan.

Dasar hukumPasal 125 dan Pasal 129 HIR

Asal kataDari bahasa Belanda 'verstek' (tidak hadir, lalai hadir).

Istilah terkaitGugatanEksekusiMediasi wajib di pengadilan

Rujukan: Mengenal Apa Itu Putusan Verstek, Bentuk, dan Syaratnya (Klinik Hukumonline) · Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat? (Klinik Hukumonline) · Perbedaan HIR dan RBg dalam Hukum Acara Perdata (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

KUHAP baru tidak memakai kata 'visum', tapi mengatur dasarnya di Pasal 49. Penyidik berwenang meminta, secara tertulis, keterangan ahli kedokteran forensik atau dokter untuk korban luka, keracunan, atau meninggal. Hasilnya bisa jadi alat bukti surat, sebagai surat keterangan ahli yang dibuat di bawah sumpah (Pasal 239 huruf c). Menurut penjelasan Pasal 49, keterangan dokter forensik dianggap keterangan ahli, sedangkan dokter non-forensik hanya 'keterangan'.

ContohKorban penganiayaan melapor ke polisi. Penyidik lalu mengirim permintaan tertulis ke rumah sakit agar dokter memeriksa dan mendokumentasikan luka korban.

Dasar hukumUU 20/2025 (KUHAP) Pasal 49 dan Pasal 239 huruf c

Asal kataLatin: visum et repertum, artinya 'yang dilihat dan ditemukan'.

Istilah terkaitKeterangan ahliAlat bukti

Rujukan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK) · Kekuatan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Bentuknya bisa tidak melakukan sama sekali, terlambat, melakukan tapi keliru, atau melakukan hal yang dilarang perjanjian. Biasanya debitur harus lebih dulu dinyatakan lalai lewat somasi. Setelah itu kreditur bisa menuntut pemenuhan, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Untuk perjanjian timbal balik, pembatalan karena wanprestasi harus dimintakan ke pengadilan.

ContohKontraktor CV Bangun Jaya berjanji menyelesaikan renovasi rumah Bu Ratna akhir Juni. Sampai Agustus pekerjaan belum selesai, dan itu wanprestasi.

Dasar hukumPasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata

Asal kataDari bahasa Belanda 'wanprestatie' (prestasi yang buruk).

Istilah terkaitSomasiGanti rugiWanprestasi vs PMHKeadaan memaksa

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Klinik Hukumonline) · Halaman istilah →

Wanprestasi lahir dari perjanjian yang dilanggar, jadi kamu perlu menunjukkan isi kontraknya. PMH tidak butuh perjanjian; yang dilanggar adalah hukum atau kepatutan yang berlaku umum. Dasarnya juga beda: wanprestasi di Pasal 1243, PMH di Pasal 1365 KUHPerdata. Salah memilih dasar gugatan bisa membuat gugatan ditolak atau tidak diterima, jadi ini bagian penting saat menyusun posita.

ContohPenyewa yang tidak bayar sewa melakukan wanprestasi. Orang asing yang merusak pagar rumahmu melakukan PMH, karena di antara kalian tidak ada kontrak.

Dasar hukumPasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata

Istilah terkaitWanprestasiPerbuatan melawan hukum (PMH)Gugatan

Rujukan: Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Klinik Hukumonline) · Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Wasiat baru berlaku setelah pembuatnya meninggal, dan selama masih hidup ia bebas mencabutnya. Wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak ahli waris garis lurus (legitieme portie) menurut KUHPerdata. Bagi yang beragama Islam, wasiat tunduk pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Supaya kuat, wasiat biasanya dibuat di hadapan notaris.

ContohOma Lien menulis wasiat agar koleksi lukisannya diberikan ke cucunya, Kiki. Dua tahun kemudian ia berubah pikiran dan mencabut wasiat itu.

Dasar hukumPasal 874 dan Pasal 875 KUHPerdata

Asal kata'Wasiat' dari bahasa Arab 'washiyyah' (pesan); 'testamen' dari bahasa Latin 'testamentum'.

Istilah terkaitAhli warisLegitieme portieHibah

Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (teks terjemahan, Wikimedia Commons) · Halaman istilah →

Istilah resminya 'pelapor', yaitu orang yang memberi laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum soal suatu perkara (Pasal 1 angka 5 UU 3/2026). Pelapor yang beriktikad baik tidak bisa dituntut pidana atau perdata atas laporannya, dan tidak boleh didiskriminasi di tempat kerja (Pasal 10). Kalau ia tetap dilaporkan balik, proses itu wajib ditunda sampai kasus yang ia laporkan diputus final. Bedanya dengan justice collaborator: whistleblower orang luar, JC orang dalam yang ikut terlibat.

ContohSeorang pegawai melaporkan ke KPK bahwa atasannya menerima suap dari rekanan. Ia tidak ikut menerima uang, jadi posisinya pelapor, bukan saksi pelaku.

Dasar hukumUU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 5 dan Pasal 10

Asal kataBahasa Inggris: whistleblower, artinya 'peniup peluit'.

Istilah terkaitJustice collaborator (saksi pelaku)LaporanLPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)

Rujukan: UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK) · Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator (Hukumonline) · Halaman istilah →

Dalam hukum pidana dikenal beberapa dasar yurisdiksi. Ada asas teritorial (tempat kejadian) dan nasional aktif (pelakunya warga negara). Ada asas pelindungan dan nasional pasif (yang diserang kepentingan negara), serta asas universal (kejahatan menurut hukum internasional). KUHP baru memuat semua dasar ini. Istilah yurisdiksi juga dipakai untuk kompetensi pengadilan, misalnya PTUN versus pengadilan negeri.

ContohWNI yang berbuat pidana di luar negeri tetap bisa dijerat KUHP. Syaratnya, perbuatan itu juga tindak pidana di negara tempat ia melakukannya.

Dasar hukumPasal 4 sampai dengan Pasal 8 UU 1/2023 (KUHP)

Asal kataLatin iuris dictio: 'menyatakan hukum'.

Istilah terkaitKedaulatan negaraEkstradisiImunitas diplomatikInternational Criminal Court (ICC)

Rujukan: UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK · WNI Jadi Korban Kejahatan di Luar Negeri, Negara Mana yang Mengadili? — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →

Di Indonesia, hakim tidak terikat pada yurisprudensi; sifatnya persuasif, bukan wajib. Ini beda dengan sistem preseden yang mengikat di negara common law. Hati-hati, kata 'jurisprudence' dalam bahasa Inggris artinya ilmu hukum, bukan kumpulan putusan.

ContohHakim pengadilan negeri boleh mengikuti putusan MA dalam sengketa tanah yang mirip, tapi boleh juga memutus berbeda dengan alasan yang kuat.

Asal kataBelanda jurisprudentie: kumpulan putusan pengadilan.

Istilah terkaitStare decisisRatio decidendiMahkamah Agung (MA)

Rujukan: Perbedaan Preseden dan Yurisprudensi — Klinik Hukumonline · Halaman istilah →