UU 27/2026 mewajibkan semua pihak berusaha mencegah PHK, misalnya mengurangi lembur atau shift lebih dulu. Kalau tetap terjadi, PHK wajib dirundingkan bipartit; kalau gagal, diselesaikan lewat mekanisme perselisihan hubungan industrial. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Ada juga alasan terlarang, seperti pekerja hamil, menikah, atau aktif di serikat pekerja.
ContohPerusahaan tempat Bagas bekerja ingin mem-PHK karena order turun. Sebelum itu, perusahaan wajib mengurangi lembur dan shift, lalu berunding dengan Bagas dan serikatnya.
Dasar hukum
- Pasal 1 angka 29, Pasal 228, Pasal 230, dan Pasal 231 UU 27/2026 tentang Pelindungan KetenagakerjaanCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK)
- UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.