Majelis menyatakan Syamsul Auliya Rachman terbukti memeras kepala OPD untuk mengumpulkan uang THR forkopimda. Vonisnya dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK (7 tahun), ditambah pencabutan hak dipilih selama 2 tahun.

Kenapa penting: Kasus ini soal kepala daerah yang oleh hakim dinyatakan memeras bawahannya sendiri, jadi menyentuh langsung integritas birokrasi daerah.

Status: Terdakwa dan jaksa KPK masih pikir-pikir. Belum berkekuatan hukum tetap.

Sumber: ANTARA · JawaPos.com · LiterasiHukum

Majelis menyatakan Muhammad Fikri Thobari terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pengondisian proyek ("fee ijon"), dengan vonis sama seperti tuntutan jaksa KPK plus pencabutan hak politik 5 tahun. Eks Kepala Dinas PUPRPKP Harry Eko Purnomo divonis 4 tahun.

Kenapa penting: "Fee ijon" artinya jatah persen dari nilai proyek daerah diminta duluan, padahal proyek itu dibiayai uang publik.

Status: Belum berkekuatan hukum tetap. Sikap terdakwa dan jaksa KPK belum dilaporkan; kuasa hukum Fikri menyayangkan putusan.

Sumber: ANTARA · JPNN.com · JawaPos.com

Majelis menyatakan Muhammad Rizal (26) terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam perkara 29 kg sabu jaringan Aceh-Jambi, tapi tidak menjatuhkan hukuman mati seperti tuntutan jaksa. Hakim ikut menimbang bahwa ia bukan bandar, melainkan orang yang diupah untuk mengantar barang.

Kenapa penting: Perkara ini menunjukkan hakim tidak harus mengikuti tuntutan mati jaksa; peran terdakwa dalam jaringan ikut ditimbang.

Status: Terdakwa menerima; jaksa masih pikir-pikir 7 hari. Belum berkekuatan hukum tetap.

Sumber: ANTARA · JPNN.com

Majelis menyatakan Ahmad Alamsyah tidak terbukti bersalah, baik di dakwaan primer maupun subsider, padahal jaksa menuntut 8 tahun penjara. Dua terdakwa lain di perkara yang sama dilaporkan divonis 8 dan 9 tahun.

Kenapa penting: Satu dari tiga hakim tidak setuju, jadi perkara ini memperlihatkan bagaimana hakim bisa menilai bukti yang sama secara berbeda.

Status: Kejati Lampung masih mengkaji langkah hukum. Belum berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Viva Lampung · Lampost

Majelis menyatakan Imron Rosyadi dan eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Fadilah Marik terbukti korupsi bersama-sama dalam penerbitan IUP batu bara 2007–2008. Vonis Imron lebih ringan dari tuntutan jaksa (4 tahun 6 bulan); Fadilah divonis 3 tahun.

Kenapa penting: Izin tambang menyangkut sumber daya alam milik publik, dan perkara ini baru diputus sekitar 18 tahun setelah izinnya terbit.

Status: Belum berkekuatan hukum tetap. Sikap jaksa dan terdakwa belum dilaporkan di sumber yang kami baca.

Sumber: ANTARA · JPNN.com · KR Sumsel

Majelis menyatakan Hery Susanto terbukti menerima suap untuk memengaruhi laporan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait tata kelola tambang nikel. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sekitar Rp3,87 miliar; vonisnya sedikit di bawah tuntutan jaksa (5 tahun 6 bulan).

Kenapa penting: Ombudsman adalah tempat warga mengadukan pelayanan publik yang buruk, jadi independensi laporannya menyangkut kepentingan semua orang.

Status: Belum berkekuatan hukum tetap. Sikap terdakwa dan jaksa belum dilaporkan di sumber yang kami baca.

Sumber: Kompas.com · ANTARA Jambi

MA menolak kasasi jaksa dan Nur Alia Lase, sehingga vonis Pengadilan Tinggi Medan (9 bulan penjara) tetap berlaku. Perkaranya soal pungutan sekitar Rp5 juta di Bawaslu Gunungsitoli pada 2023.

Kenapa penting: Nilainya kecil, tapi pelakunya pengawas pemilu, orang yang tugasnya justru menjaga kejujuran proses pemilu.

Status: Kasasi ditolak, jadi putusan berkekuatan hukum tetap. Catatan: putusan kasasi ini baru kami temukan di satu media (Sumut Pos).

Sumber: Sumut Pos

Majelis menyatakan Alim Anwar, eks kepala Kantor Pos Air Sugihan Kanan (OKI), terbukti korupsi dalam pengelolaan kas dan transaksi tabungan nasabah BTN e-Batara Pos tahun 2023. Ia juga dihukum membayar uang pengganti, tapi besarannya dilaporkan berbeda (Rp4,3 miliar vs Rp4,6 miliar).

Kenapa penting: Kasusnya menyangkut uang tabungan nasabah yang dikelola lewat loket kantor pos, jadi relevan buat siapa pun yang menabung lewat mitra bank.

Status: Terdakwa dan jaksa masih pikir-pikir. Belum berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Radar Sriwijaya · Palpos

DKPP menyatakan Husni Mustofa melanggar kode etik karena tidak menjaga dan mengembalikan barang milik negara, termasuk mobil dinas yang hilang sejak Agustus 2025 tanpa dilaporkan ke polisi. Sanksi berlaku sejak putusan dibacakan.

Kenapa penting: Penyelenggara pemilu dituntut berintegritas, termasuk saat memegang aset negara yang dipercayakan kepadanya.

Status: Menurut UU Pemilu, putusan DKPP final dan mengikat serta wajib ditindaklanjuti KPU; keputusan tindak lanjutnya masih bisa digugat ke PTUN.

Sumber: DKPP RI · Merdeka.com

MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan, membatalkan putusan PTUN dan PT TUN Jakarta, lalu menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen No. 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan tergugat mencabutnya. Diputus 30 Oktober; salinan lengkapnya baru diunggah MA pada 10 November 2026.

Kenapa penting: Putusan ini menyangkut keabsahan dokumen syarat pendidikan wakil presiden yang sedang menjabat.

Status: Putusan kasasi berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang secara aturan masih terbuka.

Sumber: Kompas.com · detikNews · ANTARA

MK menyatakan kata "dan" di Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "dan/atau". Artinya, pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan ke korporasinya saja, pengurusnya saja, atau keduanya.

Kenapa penting: Aturan ini menentukan siapa yang bisa diseret ke pengadilan saat perusahaan terlibat tindak pidana: perusahaannya, pengurusnya, atau dua-duanya.

Status: Putusan MK final dan mengikat sejak dibacakan.

Sumber: ANTARA · NU Online