Awalnya UU Perkawinan hanya membolehkan perjanjian ini dibuat sebelum atau saat menikah. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 membuka pintu: perjanjian juga boleh dibuat selama perkawinan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isinya bisa diubah atau dicabut atas persetujuan bersama, asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian ini tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.
ContohMaya (WNI) menikah dengan Kenji (WNA) tanpa perjanjian. Lima tahun kemudian mereka membuat perjanjian pisah harta di notaris supaya Maya bisa membeli rumah dengan hak milik atas namanya sendiri.
Dasar hukum
- Pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: 'Huwelijkse voorwaarden' dari bahasa Belanda: syarat-syarat perkawinan.
Istilah terkait
Rujukan
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.