Dulu saksi mahkota hanya dikenal dalam praktik, kini diatur resmi di KUHAP baru. Penyidik bisa menetapkannya dengan koordinasi jaksa (Pasal 22 ayat (2)–(3)), dan jaksa menuangkannya dalam perjanjian tertulis yang ikut diteken advokat (Pasal 73–74). Imbalannya terbatas, misalnya jaminan tidak dituntut mati atau seumur hidup, atau pengurangan ancaman tuntutan penjara sampai dua pertiga. Kalau negosiasi gagal, keterangan selama negosiasi tidak boleh dipakai sebagai alat bukti.
ContohDalam perkara pembobolan gudang oleh tiga orang, Agus setuju bersaksi tentang peran dua rekannya. Imbalannya, jaksa menjamin keringanan tuntutan sesuai perjanjian tertulis.
Dasar hukum
- UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 7 ayat (1) huruf l, Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 73, dan Pasal 74Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Belanda: kroongetuige, artinya 'saksi mahkota'.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)
- KUHAP Baru Perketat Prosedur Penggunaan Saksi Mahkota (Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.