Istilah resminya 'saksi pelaku' (Pasal 1 angka 3 UU 3/2026). Syaratnya antara lain: keterangannya penting, ia bukan pelaku utama, dan bersedia mengembalikan aset hasil kejahatan (Pasal 11 ayat (6)). Imbalannya: penanganan khusus, seperti tahanan dan berkas dipisah, serta keringanan pidana atau tambahan remisi dan pembebasan bersyarat. Bedanya dengan saksi mahkota: status JC ditetapkan LPSK, sedangkan saksi mahkota lewat perjanjian dengan jaksa menurut KUHAP.
ContohSeorang staf keuangan yang ikut dalam skema suap memutuskan membuka aliran dana ke atasannya. LPSK menetapkannya sebagai saksi pelaku, dan jaksa memuat rekomendasi keringanan dalam tuntutannya.
Dasar hukum
- UU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 3, Pasal 10, dan Pasal 11Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Bahasa Inggris: justice collaborator. Istilah ini populer di Indonesia lewat SEMA 4/2011.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK)
- Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator (Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.