wetta.

LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga negara yang bertugas melindungi dan memenuhi hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli.

Sejak UU 3/2026 berlaku pada 20 Mei 2026, UU 13/2006 dan UU 31/2014 dicabut, dan namanya resmi memakai kata 'Pelindungan'. Perlindungan diberikan kepada mereka yang menghadapi ancaman atau situasi khusus, di semua tahap proses, dan bisa tanpa batas waktu. LPSK juga menetapkan status saksi pelaku dan berperan dalam restitusi serta kompensasi. KUHAP baru mewajibkan penyidik, jaksa, dan hakim berkoordinasi dengan lembaga ini (Pasal 53).

ContohSeorang saksi kasus perdagangan orang diancam setelah bersaksi. Ia mengajukan permohonan ke LPSK dan mendapat pengamanan serta pendampingan.

Dasar hukum

  • UU 3/2026 (Pelindungan Saksi dan Korban) Pasal 1 angka 8; UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 53Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Istilah terkait

Justice collaborator (saksi pelaku)Whistleblower (pelapor)RestitusiKompensasi

Rujukan

  1. UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (JDIH BPK)
  2. UU PSDK Perluas Pelindungan, dari Korban sampai Pemberi Keterangan (Hukumonline)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum