Perppu langsung berlaku, tapi wajib diajukan ke DPR di masa sidang berikutnya. DPR hanya bisa setuju atau menolak; kalau ditolak, Perppu harus dicabut. Ukuran 'kegentingan yang memaksa' dirumuskan MK dalam Putusan 138/PUU-VII/2009. Isinya: ada kebutuhan mendesak, ada kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai, dan masalahnya tidak bisa menunggu proses UU biasa.
ContohPerppu 2/2022 tentang Cipta Kerja disetujui DPR, lalu ditetapkan menjadi UU 6/2023.
Dasar hukum
- Pasal 22 UUD 1945; Pasal 1 angka 4 dan Pasal 52 UU 12/2011 jo. UU 15/2019Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Hierarki peraturan perundang-undanganOmnibus lawPresiden dan Wakil PresidenDewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Rujukan
- UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
- Kapan Perpu Dibuat oleh Presiden dan Apa Syaratnya? — Klinik Hukumonline
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.