Urutannya: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, lalu Perda Kabupaten/Kota. Kekuatan hukumnya mengikuti urutan itu, jadi aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Peraturan menteri dan lembaga lain tetap diakui, asal diperintahkan aturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
ContohPerda yang bertentangan dengan UU diuji ke Mahkamah Agung, sedangkan UU yang bertentangan dengan UUD diuji ke MK.
Dasar hukum
- Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU 12/2011 (Pasal 9 sebagaimana diubah UU 13/2022)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Yunani hierarchia: tatanan bertingkat.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia — Klinik Hukumonline
- UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.