Yang diawasi bukan cuma instansi pemerintah, tapi juga BUMN dan BUMD. Swasta atau perorangan juga diawasi kalau menjalankan pelayanan publik tertentu dengan dana APBN/APBD. Melapor ke Ombudsman tidak dipungut biaya. Kalau terbukti ada maladministrasi, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan terlapor dan atasannya.
ContohKalau rekomendasi tidak dijalankan, Ombudsman bisa mengumumkan atasan terlapor ke publik dan melaporkannya ke DPR serta Presiden.
Dasar hukum
- Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 23, dan Pasal 38 UU 37/2008Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Swedia: ombudsman, 'wakil' atau 'kuasa' yang mewakili kepentingan orang lain.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia — JDIH BPK
- Apa itu Maladministrasi dan Bentuk-bentuknya — Klinik Hukumonline
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.