wetta.

Penyidik

investigator, penyidik pembantu, penyidik tertentu

Pejabat yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP baru mengenal tiga jenis: Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu dari lembaga lain yang diberi wewenang undang-undang (Pasal 1 angka 1–4 dan Pasal 6). Penyidik Polri disebut penyidik utama yang berwenang menyidik semua tindak pidana. PPNS dan Penyidik Tertentu bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, kecuali penyidik di Kejaksaan, KPK, dan TNI AL (Pasal 7). Ada juga penyidik pembantu, yaitu pejabat Polri dengan wewenang terbatas (Pasal 10).

ContohDugaan korupsi di sebuah BUMN fiktif disidik oleh KPK. Karena dikecualikan undang-undang, KPK tidak perlu bekerja di bawah koordinasi Penyidik Polri.

Dasar hukum

  • UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 1–4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Istilah terkait

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)PenyidikanPenyelidikan

Rujukan

  1. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum