wetta.

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

penyidik pegawai negeri sipil

Pegawai negeri sipil yang diberi wewenang menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sektornya.

Wewenang PPNS bersumber dari undang-undang sektornya, misalnya di bidang pajak atau kepabeanan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP baru). Dalam bertugas, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Penangkapan dan penahanan oleh PPNS hanya bisa atas perintah Penyidik Polri. Berkasnya juga diserahkan ke jaksa melalui Penyidik Polri (Pasal 8 ayat (3)).

ContohSeorang penyidik pajak menemukan faktur pajak fiktif yang diterbitkan sebuah perusahaan. Ia menyidik kasus itu sebagai PPNS sambil berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Dasar hukum

  • UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 3, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2)–(4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 99 ayat (3)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Istilah terkait

PenyidikPenyidikan

Rujukan

  1. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum