wetta.

Asas non-retroaktif

larangan berlaku surut, asas legalitas, nullum crimen sine lege

Asas bahwa hukum, terutama hukum pidana, tidak boleh diberlakukan surut ke perbuatan yang terjadi sebelum aturannya ada.

UUD 1945 menempatkan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. KUHP juga menegaskan tidak ada perbuatan yang bisa dipidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya. Pengecualian yang dinyatakan konstitusional oleh MK adalah Pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat.

ContohLewat Putusan 013/PUU-I/2003, MK menyatakan UU 16/2003, yang memberlakukan aturan antiterorisme secara surut untuk bom Bali 2002, bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar hukum

  • Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 (KUHP); Pasal 4 UU 39/1999Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Asal kata: Latin retroagere: berlaku ke belakang; 'non' berarti tidak.

Istilah terkait

Pengadilan HAM ad hocPelanggaran HAM beratStatuta RomaEquality before the law

Rujukan

  1. UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
  2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK
  3. Masalah Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia — Klinik Hukumonline
  4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia — JDIH BPK

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum