KUHAP baru memperluas objeknya (Pasal 158). Selain sah-tidaknya upaya paksa (termasuk penetapan tersangka) dan penghentian perkara, kini ada objek baru seperti penundaan perkara tanpa alasan sah. Hakim tunggal wajib memutusnya paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan. Selama praperadilan belum selesai, sidang pokok perkara tidak boleh digelar (Pasal 163 ayat (1) huruf e).
ContohBima merasa penetapannya sebagai tersangka tidak didukung dua alat bukti. Ia mengajukan praperadilan, dan jika dikabulkan, penyidik harus membebaskannya.
Dasar hukum
- UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 15 dan Pasal 158–164Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.