UU 27/2026 membatasi alih daya hanya untuk jasa penunjang: kebersihan, katering pekerja, satpam, dan angkutan pekerja. Ada aturan khusus untuk sektor tambang dan migas serta BUMN, yang harus lewat anak perusahaan. Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan berizin. Kalau pekerja outsourcing dipakai untuk kegiatan produksi inti, status hubungan kerjanya demi hukum beralih ke perusahaan pemberi kerja.
ContohPabrik garmen memakai satpam dari perusahaan alih daya, itu boleh. Kalau pabrik itu memakai pekerja outsourcing sebagai penjahit di lini produksi, status mereka beralih jadi pekerja pabrik.
Dasar hukum
- Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (5) UU 27/2026 tentang Pelindungan KetenagakerjaanCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK)
- UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (Fortune IDN)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.