Objeknya tiga: kebijakan atau kejadian luar biasa, tindak lanjut interpelasi dan angket, serta dugaan Presiden/Wapres melanggar hukum atau tak lagi memenuhi syarat. Objek ketiga inilah 'tombol' awal pemakzulan. Pendapat DPR soal itu wajib dibawa ke MK dulu sebelum diusulkan ke MPR.
ContohKalau DPR menduga Wapres terlibat korupsi, DPR bisa menyatakan pendapat itu lalu meminta MK memeriksanya.
Dasar hukum
- Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 7B ayat (1)–(3) UUD 1945; Pasal 79 ayat (1) huruf c dan ayat (4) UU 17/2014 (MD3)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK
- UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.