Hak interpelasi

interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas.

Interpelasi adalah 'bertanya secara resmi' sebagai lembaga, bukan pertanyaan pribadi seorang anggota. Pemerintah diminta menjelaskan kebijakannya di depan DPR. Hasilnya bisa berlanjut ke hak menyatakan pendapat.

ContohMisalnya, DPR meminta Presiden menjelaskan alasan sebuah kebijakan impor pangan yang memicu protes petani.

Dasar hukum

  • Pasal 20A ayat (2) UUD 1945; Pasal 79 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 17/2014 (MD3)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Asal kata: Latin interpellare: menyela pembicaraan untuk bertanya.

Istilah terkait

Rujukan

  1. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK
  2. UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum