Perbuatannya bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, hingga apartheid. Unsur pembedanya: ada serangan meluas atau sistematis, ditujukan ke penduduk sipil, dan pelaku mengetahuinya. Di Indonesia, sejak 2 Januari 2026 rumusannya diatur dalam KUHP baru.
ContohPenghilangan paksa terhadap banyak orang yang dilakukan secara terencana sebagai bagian dari kebijakan represif bisa memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dasar hukum
- Pasal 599 UU 1/2023 (KUHP); Pasal 7 huruf b UU 26/2000; Pasal 7 Statuta RomaCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — JDIH BPK
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia — JDIH BPK
- Rome Statute of the International Criminal Court (teks resmi, UN Legal)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.