Dasarnya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, dengan jumlah paling banyak sama dengan harta hasil korupsi. Kalau tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan final, jaksa bisa menyita dan melelang harta terpidana. Kalau hartanya tidak cukup, terpidana menjalani penjara pengganti yang lamanya ditetapkan dalam putusan. Jangan tertukar dengan denda: denda adalah hukuman, uang pengganti untuk memulihkan kerugian.
ContohSeorang kepala dinas fiktif terbukti menikmati Rp2 miliar dari proyek fiktif. Selain penjara dan denda, ia dihukum membayar uang pengganti Rp2 miliar.
Dasar hukum
- UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK)
- Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti (Klinik Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.