Ini salah satu bentuk pencabutan hak tertentu di Pasal 86 huruf c KUHP baru. Kecuali undang-undang lain menentukan beda, pencabutan ini hanya untuk delik berancaman penjara 5 tahun atau lebih yang terkait jabatan atau profesi (Pasal 87). Lamanya wajib ditetapkan hakim dalam putusan (Pasal 90). Dalam perkara korupsi, dasarnya juga bisa Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor.
ContohSeorang kepala daerah fiktif divonis korupsi. Selain penjara, hakim mencabut hak dipilihnya untuk jangka waktu tertentu, sehingga ia tak bisa mencalonkan diri dalam periode itu.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 86 huruf c, Pasal 87, dan Pasal 90 (sebagaimana diubah UU 1/2026); UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 18 ayat (1) huruf dCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.