Sejak 2 Januari 2026, pemberi suap kepada pejabat dijerat Pasal 605 KUHP baru, yang menggantikan Pasal 5 UU Tipikor. Pemberian hadiah karena mengingat kekuasaan jabatan diatur Pasal 606, menggantikan Pasal 11 dan 13 UU Tipikor. Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, untuk pejabat penerima suap dengan ancaman lebih berat, tetap berlaku. Ciri khas suap: ada kesepakatan antara pemberi dan penerima.
ContohRian, kontraktor fiktif, memberi Rp100 juta kepada pejabat pengadaan agar perusahaannya menang tender. Rian bisa dijerat Pasal 605 KUHP, dan pejabatnya dengan Pasal 12 UU Tipikor.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 605 dan Pasal 606 (sebagaimana diubah UU 1/2026); UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 12 huruf a dan bCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Dalam bahasa Belanda: omkoping.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK)
- Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin (Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.