Gratifikasi

gratuity, hadiah kepada pejabat

Pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti uang, barang, diskon, tiket, atau fasilitas.

Gratifikasi dianggap suap kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima (Pasal 12B UU Tipikor). Untuk nilai Rp10 juta atau lebih, penerima yang harus membuktikan itu bukan suap; di bawah itu, jaksa yang membuktikan. Penerima lolos dari ancaman pasal ini kalau melapor ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak menerima (Pasal 12C). Bedanya dengan suap: gratifikasi tidak butuh kesepakatan di awal.

ContohSeorang pejabat dinas fiktif menerima voucher liburan dari rekanan proyek. Ia melaporkannya ke KPK dalam 30 hari kerja, lalu KPK menetapkan voucher itu milik negara atau miliknya.

Dasar hukum

  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor) Pasal 12B dan Pasal 12CCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Asal kata: Dari bahasa Belanda gratificatie, artinya 'hadiah' atau 'uang terima kasih'.

Istilah terkait

Rujukan

  1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JDIH BPK)
  2. Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin (Hukumonline)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum