Pasal 2 KUHP baru membuka pintu ini sebagai pengecualian asas legalitas. Syaratnya: hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, belum diatur KUHP, dan sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, serta HAM. Sanksinya berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 597, sebagaimana diubah UU 1/2026). Tata cara dan kriteria penetapannya diserahkan ke Peraturan Pemerintah, jadi penerapannya masih ramai dibahas.
ContohSebuah desa adat fiktif punya larangan yang tidak ada di KUHP. Jika larangan itu sudah ditetapkan sesuai aturan pelaksana, pelanggarnya bisa diwajibkan memenuhi kewajiban adat.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 2 dan Pasal 597 (sebagaimana diubah UU 1/2026)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Istilah 'living law' dipopulerkan sosiolog hukum Austria Eugen Ehrlich.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK)
- Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Klinik Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.