Di KUHP baru, asas ini ada di Pasal 1 ayat (1). Aturan tertulis di sini maksudnya undang-undang dan peraturan daerah. Ayat (2) tegas melarang analogi, yaitu memakai pasal pidana untuk kasus yang cuma mirip. Kalau aturan berubah setelah perbuatan terjadi, dipakai aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku (Pasal 3).
ContohAndi melakukan sesuatu yang baru dilarang oleh undang-undang yang terbit tiga bulan kemudian. Andi tidak bisa dipidana, karena larangannya belum ada saat ia berbuat.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 1 ayat (1) dan (2); Pasal 3 ayat (1)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Latin: nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, artinya 'tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahuluinya'. Asas ini dipopulerkan ahli hukum Jerman Anselm von Feuerbach.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (Klinik Hukumonline)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.