Kalau perjanjiannya mensyaratkan, tanda tangan saja belum cukup; negara baru terikat setelah pengesahan. UU 24/2000 menyebut bentuk pengesahan: ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Pengesahan dilakukan dengan UU atau keputusan presiden. Perjanjian yang berdampak luas dan mendasar bagi rakyat wajib dengan persetujuan DPR.
ContohPerjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura disahkan dengan UU 5/2023.
Dasar hukum
- Pasal 11 UUD 1945; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 UU 24/2000; Pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Latin ratificare: mengesahkan.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional — JDIH BPK
- UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (teks resmi, UN Legal)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.