Dalam hukum internasional, asas ini tertulis di Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pasal berikutnya menegaskan negara tidak boleh berdalih hukum nasionalnya untuk tidak menjalankan perjanjian. Indonesia tidak tercatat sebagai pihak konvensi itu, tapi asas ini diakui luas sebagai fondasi hubungan antarnegara.
ContohSetelah mengesahkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Indonesia wajib menjalankannya dengan iktikad baik, begitu juga Singapura.
Dasar hukum
- Pasal 26 dan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum PerjanjianCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Latin: 'perjanjian harus ditepati'.
Istilah terkait
Rujukan
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (teks resmi, UN Legal)
- UN Treaty Collection — Status Vienna Convention on the Law of Treaties
- Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui — Klinik Hukumonline
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.