Seperti amnesti, abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Menurut UU Darurat 11/1954, dengan abolisi penuntutan terhadap orang itu ditiadakan. Karena itu, abolisi relevan saat perkaranya masih berjalan, sebelum ada putusan final. KUHP baru menyebut abolisi sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan.
ContohSeorang terdakwa yang perkaranya sedang disidangkan menerima abolisi. Penuntutannya ditiadakan, dan perkara tidak dilanjutkan.
Dasar hukum
- UUD 1945 Pasal 14 ayat (2); UU Darurat 11/1954 Pasal 1 dan Pasal 4; UU 1/2023 (KUHP) Pasal 132 ayat (1) huruf hCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Latin: abolitio, artinya 'penghapusan'.
Istilah terkait
Rujukan
- UUD 1945 dan Perubahannya (JDIH BPK)
- UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (JDIH BPK)
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.