KUHP baru menyebut lima: menjalankan undang-undang, menjalankan perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 31–35). Bedanya dengan alasan pemaaf: di sini perbuatannya sendiri dianggap tidak salah. Kalau terbukti di sidang, putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, bukan bebas.
ContohJuru sita yang mengosongkan rumah berdasarkan putusan pengadilan tidak bisa dipidana karena memasuki pekarangan orang. Ia sedang menjalankan undang-undang.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 31–35Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Belanda: rechtvaardigingsgrond, artinya 'dasar pembenaran'.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Baru (Dandapala)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.