Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Ada Prolegnas jangka menengah untuk lima tahun, ditetapkan di awal masa keanggotaan DPR. Ada juga Prolegnas prioritas tahunan, yang ditetapkan sebelum RUU APBN ditetapkan.
ContohDi awal periode DPR yang baru, DPR, DPD, dan Pemerintah menyepakati daftar RUU yang akan dibahas selama lima tahun ke depan.
Dasar hukum
- Pasal 1 angka 9 dan Pasal 20 UU 12/2011 sebagaimana diubah UU 15/2019Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Omnibus law
Rujukan
- UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 — JDIH BPK
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.