Pasal 45 KUHP baru menegaskan korporasi adalah subjek tindak pidana, mulai dari PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, sampai perkumpulan tak berbadan hukum. Deliknya bisa dilakukan pengurus, orang yang bertindak atas namanya, atau pengendali dan pemilik manfaat di luar struktur (Pasal 46–47). Korporasi bertanggung jawab jika, misalnya, perbuatan itu menguntungkannya secara melawan hukum atau ia membiarkannya terjadi (Pasal 48). Setelah UU 1/2026, tanggung jawab dikenakan pada korporasi, dan dapat juga dikenakan pada pengurus atau pengendalinya (Pasal 49).
ContohPT X membuang limbah beracun ke sungai demi menghemat biaya, dan direksinya membiarkan. Yang bisa dituntut adalah PT X sebagai korporasi, juga pengurus yang berperan.
Dasar hukum
- UU 1/2023 (KUHP) Pasal 45–50 (Pasal 49 sebagaimana diubah UU 1/2026)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (JDIH BPK)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.