wetta.

Perjanjian penundaan penuntutan (DPA)

deferred prosecution agreement, DPA

Kesepakatan antara jaksa dan korporasi untuk menunda penuntutan, dengan syarat korporasi memenuhi kewajiban tertentu.

Mekanisme ini hanya untuk tindak pidana oleh korporasi (Pasal 1 angka 17 dan Pasal 328 KUHAP baru). Permohonannya diajukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dan hakim wajib menilai kelayakan serta keabsahannya dalam sidang. Syaratnya bisa berupa ganti rugi atau restitusi, program kepatuhan dan tata kelola antikorupsi, atau kewajiban lapor dan bekerja sama. Kalau semua kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan dengan penetapan pengadilan; kalau gagal, jaksa melanjutkan penuntutan.

ContohPT X diduga mencemari sungai. Jaksa dan PT X menyepakati DPA berisi ganti rugi kepada warga dan perbaikan tata kelola, lalu hakim mengesahkannya dan penuntutan ditangguhkan.

Dasar hukum

  • UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 17 dan Pasal 328Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Asal kata: Bahasa Inggris: deferred prosecution agreement, dikenal di Amerika Serikat dan Inggris.

Istilah terkait

Korporasi sebagai subjek tindak pidanaPengakuan bersalah (plea bargain)Restitusi

Rujukan

  1. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum