Pemaafan hakim (rechterlijk pardon)

rechterlijk pardon, judicial pardon, putusan pemaafan hakim

Putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tapi hakim memilih tidak menjatuhkan pidana atau tindakan.

Dasarnya Pasal 54 ayat (2) KUHP baru: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat dan setelah kejadian bisa jadi alasan untuk tidak memidana. KUHAP baru menjadikannya jenis putusan tersendiri (Pasal 246). Bedanya dengan putusan bebas: di sini kesalahan terbukti, hanya pidananya yang tidak dijatuhkan. Putusan ini tidak bisa dikasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf b KUHAP).

ContohSeorang lansia terbukti mengambil beberapa buah dari kebun tetangga untuk makan. Menimbang ringannya perbuatan dan keadaannya, hakim menyatakan ia bersalah tapi tidak memidananya.

Dasar hukum

  • UU 1/2023 (KUHP) Pasal 54 ayat (2); UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 1 angka 19, Pasal 246, dan Pasal 299 ayat (2) huruf bCek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Asal kata: Belanda: rechterlijk pardon, artinya 'pengampunan oleh hakim'.

Istilah terkait

Rujukan

  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (JDIH BPK)
  2. UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)
  3. KUHAP Baru Berlaku, Atur Keadilan Restoratif hingga Rekaman CCTV (ANTARA Jatim)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum