Di beberapa negara, MK punya kewenangan ini, tapi MK Indonesia tidak. UUD 1945 membatasi MK pada empat kewenangan plus satu kewajiban, dan pengaduan konstitusional tidak termasuk. Perkara yang sebenarnya pengaduan konstitusional biasanya dinyatakan tidak dapat diterima. Kadang MK menyiasatinya lewat putusan inkonstitusional bersyarat.
ContohSeseorang merasa ditahan sewenang-wenang karena aparat salah menerapkan KUHAP. Karena normanya sendiri tidak bermasalah, MK menganggap perkara itu di luar kewenangannya.
Dasar hukum
- Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945; Pasal 10 UU 24/2003 (daftar kewenangan MK, tanpa pengaduan konstitusional)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Inggris: 'pengaduan konstitusional'.
Istilah terkait
Rujukan
- Hakim Palguna: MK Potensial Kebanjiran Perkara Constitutional Complaint — Hukumonline
- UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.