Rumusan tegasnya ada di Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. KUHAP baru menurunkannya ke praktik, misalnya melarang penyidik berbuat sesuatu yang menimbulkan praduga bersalah saat menetapkan tersangka (Pasal 91). Konsekuensinya, beban membuktikan kesalahan ada pada penuntut umum, bukan terdakwa. Status tersangka atau terdakwa belum berarti bersalah.
ContohMedia menulis 'tersangka X diduga menipu', bukan 'penipu X ditangkap'. Selama belum ada putusan final, X belum boleh disebut bersalah.
Dasar hukum
- UU 48/2009 (Kekuasaan Kehakiman) Pasal 8 ayat (1); UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 91Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Asal kata: Latin: presumptio innocentiae.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (JDIH BPK)
- UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (JDIH BPK)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.