MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wapres, serta memberhentikan mereka menurut UUD. Setelah amandemen, MPR bukan lagi pelaksana penuh kedaulatan rakyat. MPR juga memilih pengisi kursi Wapres (atau Presiden dan Wapres) kalau terjadi kekosongan.
ContohKalau MK memutus Presiden terbukti melanggar hukum, keputusan akhir soal pemberhentiannya tetap diambil di sidang MPR.
Dasar hukum
- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7B ayat (6) dan (7), serta Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945; UU 17/2014 (MD3)Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)PemakzulanKekosongan jabatan Presiden/Wakil PresidenKonstitusi
Rujukan
- UUD 1945 dan Amandemen — JDIH BPK
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) — JDIH BPK
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.