Pemegang HGB hanya WNI dan badan hukum Indonesia. UUPA mengatur jangka waktu 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun. Untuk HGB di atas tanah negara atau hak pengelolaan, PP 18/2021 menambahkan pembaruan 30 tahun. HGB bisa beralih, dialihkan, dan dijaminkan dengan hak tanggungan.
ContohBanyak unit ruko yang dijual pengembang bersertifikat HGB. Pembeli ruko perlu mencatat kapan HGB-nya habis dan mengurus perpanjangannya.
Dasar hukum
- Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1960 (UUPA); Pasal 37 PP 18/2021Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.
Istilah terkait
Rujukan
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK)
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (JDIH BPK)
Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.