Hak guna bangunan (HGB)

HGB, SHGB

Hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, untuk jangka waktu tertentu.

Pemegang HGB hanya WNI dan badan hukum Indonesia. UUPA mengatur jangka waktu 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun. Untuk HGB di atas tanah negara atau hak pengelolaan, PP 18/2021 menambahkan pembaruan 30 tahun. HGB bisa beralih, dialihkan, dan dijaminkan dengan hak tanggungan.

ContohBanyak unit ruko yang dijual pengembang bersertifikat HGB. Pembeli ruko perlu mencatat kapan HGB-nya habis dan mengurus perpanjangannya.

Dasar hukum

  • Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1960 (UUPA); Pasal 37 PP 18/2021Cek bunyi lengkapnya di naskah resmi.

Istilah terkait

Rujukan

  1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (JDIH BPK)
  2. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (JDIH BPK)

Kamus ini untuk belajar, bukan nasihat hukum. Ada yang keliru? Kabari kami lewat DM @wetta.id.

← Kembali ke Kamus Hukum