Setya Novanto dan e-KTP: Dari Praperadilan sampai PK

TL;DR

1. Setya Novanto, Ketua DPR saat itu, dua kali jadi tersangka korupsi e-KTP. Penetapan pertama dibatalkan praperadilan, yang kedua jalan sampai sidang.
2. 24 April 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya 15 tahun penjara plus uang pengganti USD7,3 juta. Tak ada pihak yang banding.
3. Lewat PK, MA memangkasnya jadi 12,5 tahun. Sejak 16 Agustus 2025 ia bebas bersyarat dan wajib lapor sampai April 2029.

Scene 1 · Cold open

Dua malam di bulan November

Rabu malam, 15 November 2017, sekitar pukul 22.00 WIB. Penyidik KPK mendatangi rumah Setya Novanto di Jakarta Selatan dengan surat perintah penangkapan.

Orangnya tidak ada. Juru bicara KPK Febri Diansyah memintanya menyerahkan diri.

Kamis malam berikutnya, Toyota Fortuner yang ditumpangi Novanto menabrak tiang di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Publik ramai menyebutnya tiang listrik. Humas PLN menyebutnya tiang lampu penerangan jalan.

Novanto dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Malam itu ia masih Ketua DPR. Lima bulan kemudian, ia divonis 15 tahun penjara.

Scene 2 · Proyeknya

KTP elektronik dan kerugian Rp2,3 triliun

Mundur dulu ke 2010–2012. Kementerian Dalam Negeri menggarap proyek KTP berbasis NIK secara nasional, alias e-KTP.

Menurut dakwaan, anggarannya diminta disetujui DPR secara tahun jamak, sekitar Rp5,95 triliun. Audit BPKP menghitung kerugian negaranya sekitar Rp2,31 triliun.

Novanto saat itu anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi Golkar. Hakim kelak menyimpulkan ia mengintervensi penganggaran dan pengadaan demi keuntungan diri dan kelompoknya.

Scene 3 · Plot twist pertama

Tersangka, lalu dinyatakan "tidak sah"

Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Surat perintah penyidikannya bertanggal 17 Juli 2017.

Novanto melawan lewat praperadilan, alias sidang cek prosedur sebelum perkara pokok. Sejak Putusan MK 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka bisa diuji di sini.

29 September 2017, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonannya. Penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Dua alasan utamanya:

• Penetapan tersangka mestinya di akhir penyidikan, bukan di awal, supaya hak tersangka terlindungi.
• Bukti KPK dinilai hasil pengembangan perkara orang lain, yaitu dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Direktur ICJR Supriyadi Eddyono mengkritiknya. Menurutnya, praperadilan cuma menguji syarat formal, minimal dua alat bukti. Alat bukti yang sama pun boleh dipakai untuk terdakwa berbeda.

He won on paperwork. Guilt was never the question.

Scene 4 · Babak kedua

Sprindik baru, rumah sakit, dan praperadilan yang gugur

KPK menerbitkan sprindik baru pada 31 Oktober 2017. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengumumkannya 10 November 2017.

Menurut salinan putusan, Novanto ditahan sejak 17 November dan masuk Rutan KPK 19 November.

Episode rumah sakit itu berbuntut pidana, tapi untuk orang lain. Advokatnya, Fredrich Yunadi, divonis 7 tahun karena merintangi penyidikan. MA memperberatnya jadi 7 tahun 6 bulan.

Dokter Bimanesh Sutarjo divonis 3 tahun. Menurut hakim, atas permintaan Fredrich, ia meminta kamar VIP disiapkan dan membuat surat pengantar rawat inap. Padahal ia bukan dokter jaga IGD.

Novanto juga mengajukan praperadilan kedua. Tapi 13 Desember 2017, sidang pokok perkaranya dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta. Besoknya, hakim tunggal Kusno menyatakan praperadilan itu gugur.

Scene 5 · Vonis

15 tahun, dan permohonan JC yang mentok

Majelis yang dipimpin hakim Yanto menyatakan dakwaan kedua terbukti: Pasal 3 UU Tipikor, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.

Novanto sempat minta jadi justice collaborator (JC), alias pelaku yang bekerja sama membongkar perkara. Jaksa KPK menilai syarat SEMA 4/2011 belum terpenuhi. Hakim pun tak mempertimbangkannya.

Tak ada yang banding. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif beralasan vonisnya sudah dekat dengan tuntutan.

“Beliau (Novanto) dan keluarga merasa lelah dengan perkara ini.”

Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novanto, kepada detikcom (3 Mei 2018)

Vonis pun berkekuatan hukum tetap. Novanto masuk Lapas Sukamiskin, Bandung.

Scene 6 · Peninjauan kembali

PK yang diputus setelah lima tahun

Putusan final masih bisa dilawan lewat peninjauan kembali (PK), upaya hukum luar biasa di MA. Sidang PK perdana Novanto digelar 28 Agustus 2019.

Alasannya versi kuasa hukum: ada bukti baru (novum), putusan yang saling bertentangan, dan kekhilafan hakim.

Majelis PK yang diketuai Surya Jaya mengabulkan PK itu. Kabarnya baru ramai 2 Juli 2025.

Juru bicara MA saat itu, Yanto, menolak berkomentar banyak. Alasannya personal:

“Saya nggak bisa komentar lebih jauh, PK Setya Novanto itu di tingkat pertama itu saya yang jalankan.”

Yanto, juru bicara MA, kepada Metrotvnews (3 Juli 2025)

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bilang KPK tetap menghormati putusan PK itu, meski pidana badannya dikurangi.

Kuasa hukum Maqdir Ismail justru menilai kliennya mestinya bebas, merujuk keterangan agen FBI di pengadilan Amerika. Itu klaim pembela, bukan temuan MA.

Scene 7 · Status hari ini

Bebas bersyarat, belum bebas murni

Sabtu, 16 Agustus 2025, Novanto keluar dari Lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat. Ia sudah menjalani dua pertiga dari 12,5 tahun, ditambah remisi.

Ia kini klien Bapas Bandung dan wajib lapor sebulan sekali, atau status bebas bersyaratnya dicabut.

Menurut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, denda subsider dan kerugian negara sudah dibayar.

Bebas bersyaratnya pun digugat ARUKKI dan LP3HI ke PTUN Jakarta. Per Februari 2026, perkaranya masih bergulir.

1. 17 Juli 2017Sprindik pertama terbit. Novanto jadi tersangka e-KTP.
2. 29 September 2017Praperadilan dikabulkan. Status tersangka gugur.
3. 13–14 Desember 2017Sidang pokok perkara dimulai. Praperadilan kedua gugur.
4. 24 April 2018Vonis 15 tahun. Tak ada banding.
5. 4 Juni 2025MA mengabulkan PK: 12 tahun 6 bulan.
6. 16 Agustus 2025Bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin.
7. 22 Oktober 2025 · Plot twistSK bebas bersyaratnya digugat ke PTUN Jakarta.

Angka 2031 itu hitungan kami. Pencabutan 2,5 tahun baru berjalan setelah masa pidana selesai, yang menurut Ditjen Pemasyarakatan April 2029.

Scene 8 · Takeaway

Pelajarannya buat mahasiswa hukum

1. Praperadilan menguji prosedur, bukan kesalahan

   Menang praperadilan bukan berarti tak bersalah. Penyidik bisa mengulang penyidikan dengan bukti yang memenuhi syarat.

   KUHAP · Pasal 77 · Putusan MK 21/PUU-XII/2014

2. Praperadilan punya jam pasir

   Begitu sidang pertama pokok perkara dimulai, permohonannya gugur. Yang diadu bukan cuma argumen, tapi juga jadwal.

   KUHAP · Pasal 82 ayat (1) huruf d · Putusan MK 102/PUU-XIII/2015

3. JC bukan tiket diskon otomatis

   Syaratnya berlapis, dan penilaian jaksa soal kontribusi terdakwa menentukan.

   SEMA 4/2011 · dikutip dalam Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

4. Uang pengganti punya "ekor"

   Mengembalikan uang tak menghapus pidana. Yang belum dibayar bisa ditagih lewat sita-lelang, lalu penjara pengganti.

   UU Tipikor · Pasal 4 & Pasal 18

5. Cek aturan yang berlaku sekarang

   Kasus ini memakai KUHAP lama dan Pasal 3 UU Tipikor. Sejak 2 Januari 2026, keduanya sudah diganti aturan baru.

   KUHAP (UU 20/2025) · KUHP (UU 1/2023) Pasal 622

Pasal yang dibahas

Diringkas dengan bahasa Wetta, bukan kutipan resmi.

• UU 31/1999 jo. UU 20/2001 · Pasal 2 ayat (1)Melawan hukum memperkaya diri atau orang lain, merugikan keuangan negara. Penjara 4–20 tahun atau seumur hidup. Dakwaan pertama Novanto.
• UU 31/1999 jo. UU 20/2001 · Pasal 3Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri atau orang lain. Penjara 1–20 tahun atau seumur hidup. Ini yang terbukti.
• UU 31/1999 · Pasal 18Pidana tambahan, termasuk uang pengganti dan pencabutan hak tertentu. Tak dibayar sebulan setelah inkracht, harta disita dan dilelang.
• UU 31/1999 · Pasal 21Merintangi penyidikan perkara korupsi. Penjara 3–12 tahun. Pasal yang menjerat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo.
• KUHP (UU 1/2023) · Pasal 622Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dicabut, diganti Pasal 603 dan 604 KUHP. Pasal 18 tetap.

Yang belum jelas

• Putusan PTUN atas gugatan SK bebas bersyarat (357/G/2025/PTUN.JKT). Kami belum menemukannya.
• Pertimbangan lengkap PK 32 PK/Pid.Sus/2020: dasar pemangkasan hukuman belum dijelaskan resmi ke publik.
• Rincian pelunasan sisa uang pengganti sekitar Rp49 miliar.
• Tanggal akhir wajib lapor: Ditjen Pemasyarakatan menyebut 1 April 2029, CNA Indonesia menulis 29 April 2029.

Procedure can delay a case. It rarely ends one.

Menurutmu, PK yang memangkas hukuman koruptor perlu dibatasi, atau itu hak setiap terpidana? Kasih tahu kita di @wetta.id.

Sumber

1. Mahkamah Agung, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas nama Setya Novanto (24 April 2018; salinan Direktori Putusan MA yang diarsipkan di Wikimedia Commons)
2. Wikisumber, UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, 3, 4, 18, 21)
3. Wikisumber, UU 8/1981 tentang KUHAP, Pasal 81–82 dan Pasal 77
4. Wikisumber, naskah UU 1/2023 tentang KUHP: Pasal 604, Pasal 622 ayat (1), pengacuan pasal korupsi
5. Kepaniteraan Mahkamah Agung, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK (Riki Perdana Raya Waruwu, 2017)
6. Hukumonline, MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan (9 Mei 2015)
7. Kemensetneg, KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru (5 Januari 2026)
8. Medcom, Tiga Gugatan Novanto yang Dimenangkan Hakim (29 September 2017)
9. Medcom, Dalih Hakim Mengabulkan Praperadilan Novanto Membingungkan (30 September 2017)
10. Hukumonline, Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka, KPK Siap Hadapi Perlawanan Hukum (11 November 2017)
11. Hukumonline, Diduga Buron, KPK Minta Setya Novanto Serahkan Diri (15 November 2017)
12. GridOto, Ramai Soal Tiang Listrik, Ini yang Ditabrak Toyota Fortuner Tumpangan Setya Novanto (17 November 2017)
13. detikFinance, Masih Tegak Setelah Ditabrak Novanto, Tiang Listrik PLN Terbuat dari Apa? (17 November 2017)
14. Hukumonline, Praperadilan Novanto Gugur, Tak Ada Upaya Hukum Lanjutan (14 Desember 2017)
15. detikcom, Novanto Lelah, Vonis 15 Tahun Inkrah (3 Mei 2018)
16. Hukumonline, Majelis Singgung Hak Imunitas Advokat dalam Vonis Fredrich (28 Juni 2018)
17. Republika, Halangi Penyidikan Setnov, Bimanesh Divonis 3 Tahun Penjara (16 Juli 2018)
18. Hukumonline, MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Bui (21 Maret 2019)
19. Hukumonline, Setya Novanto Ajukan PK (28 Agustus 2019)
20. Hukumonline, Perlu Waktu 1.956 Hari bagi MA Kurangi Hukuman Setya Novanto (2 Juli 2025)
21. detikBali, PK Dikabulkan, Hukuman Setya Novanto Didiskon Jadi 12,5 Tahun Penjara (2 Juli 2025)
22. detikcom, MA Sunat Vonis Novanto, KPK: Koruptor Harusnya Dihukum Setinggi-tingginya (2 Juli 2025)
23. Metrotvnews, Setnov Dapat Pengurangan Hukuman, Salah Satu Penyebabnya Keterangan FBI (3 Juli 2025)
24. Metrotvnews, Banjir Kritik Gegara Sunat Hukuman Setya Novanto, Ini Respons Mahkamah Agung (4 Juli 2025)
25. Republika, Dirjen Pemasyarakatan Ingatkan Setya Novanto Tetap Wajib Lapor atau Status Bebas Bersyarat Dicabut (17 Agustus 2025)
26. CNA Indonesia, Melenggang Keluar dari Penjara, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat, Wajib Lapor hingga 2029 (18 Agustus 2025)
27. Hukumonline, Setya Novanto Bebas Bersyarat, Ini Aturan Hukumnya (18 Agustus 2025)
28. Katadata, Bebas Bersyarat Usai 7 Tahun di Bui, Begini Perjalanan Kasus Setya Novanto (18 Agustus 2025)
29. Kompas, Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Diperkarakan, Ini Sebabnya (30 Oktober 2025)
30. iNews, Gugat Bebas Bersyarat, Boyamin Ungkap Setya Novanto Tak Berkelakuan Baik di Lapas (25 Februari 2026)