Rodrigo Duterte di ICC: Perang Narkoba dan Sidang di Den Haag

TL;DR

1. Rodrigo Duterte, presiden Filipina 2016–2022, ditangkap di Manila pada 11 Maret 2025 atas surat perintah ICC. Sehari kemudian ia diserahkan ke Den Haag.
2. Filipina keluar dari Statuta Roma per 17 Maret 2019. ICC tetap berwenang atas dugaan kejahatan selama Filipina masih anggota: 1 November 2011–16 Maret 2019.
3. Tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan sudah dikonfirmasi. Duterte kini terdakwa, belum divonis. Sidang pokok dijadwalkan dibuka 30 November 2026.

Scene 1 · Bandara Manila

Pulang dari Hong Kong, langsung ditahan

Selasa, 11 Maret 2025. Rodrigo Duterte turun dari pesawat asal Hong Kong di bandara internasional Manila. Polisi sudah menunggu. Mereka membawa surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC), yang diteruskan lewat Interpol.

Dua hari sebelumnya, di depan pekerja Filipina di Hong Kong, ia membela kampanye antinarkobanya.

“What was my sin?”

Rodrigo Duterte, di Hong Kong, dikutip Associated Press (11 Maret 2025)

Hari itu juga ia diterbangkan ke Belanda. Pada 12 Maret 2025, ia resmi diserahkan ke tahanan ICC.

Pemerintah Filipina menyebut dasar penyerahannya UU nasional mereka, Republic Act 9851 Pasal 17. Kubu Duterte bersikeras penangkapan itu melanggar hukum.

Scene 2 · Angka yang tak pernah sepakat

Perang narkoba: berapa yang tewas?

Saat menjabat presiden, Duterte berulang kali secara terbuka mengancam akan membunuh terduga pengedar narkoba. Ia membantah pernah mengizinkan pembunuhan di luar proses hukum. Soal jumlah korban "perang narkoba" (war on drugs), angkanya tergantung siapa yang menghitung.

Selisihnya lebar karena angka resmi hanya menghitung kematian dalam operasi antinarkoba. Perkiraan lain ikut memasukkan pembunuhan oleh pelaku tak dikenal. Catat juga: ICC hanya bisa menyentuh peristiwa sampai 16 Maret 2019. Kenapa tanggal itu?

Scene 3 · Pintu keluar

Sudah keluar dari ICC, kok masih bisa diadili?

Statuta Roma, perjanjian pendiri ICC, berlaku untuk Filipina sejak 1 November 2011. Pada 8 Februari 2018, Jaksa ICC membuka pemeriksaan pendahuluan (preliminary examination) soal perang narkoba.

Lima minggu kemudian, 17 Maret 2018, Filipina menyerahkan notifikasi keluar ke Sekjen PBB. Sesuai Pasal 127 ayat (1) Statuta, keluarnya baru efektif setahun kemudian: 17 Maret 2019.

Kuncinya ada di Pasal 127 ayat (2). Negara yang keluar tidak lepas dari kewajiban yang muncul selama ia masih anggota. Karena itu yurisdiksi ICC atas Filipina berhenti di 16 Maret 2019, bukan hilang total.

Masalahnya, izin investigasi baru keluar 15 September 2021. Pada 2023, dua hakim banding menulis pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut mereka, ICC tak berwenang karena keluarnya Filipina efektif sebelum Jaksa meminta izin investigasi.

Pembela Duterte menantang yurisdiksi ini dan kalah dua kali. Pertama di Kamar Praperadilan I (majelis hakim tahap sebelum sidang), 23 Oktober 2025. Lalu di Kamar Banding, 22 April 2026, lewat suara mayoritas.

Logika Kamar Banding: kalau surat keluar bisa menghapus pemeriksaan yang sedang berjalan, tujuan ICC mengakhiri impunitas gampang diakali. Tapi hak keluar juga harus bermakna, jadi yurisdiksi ICC tidak tanpa batas.

You can leave the treaty. You can't backdate the exit.

Scene 4 · Berkas perkara

Tiga dakwaan, 49 peristiwa, 78 korban

Surat perintah penangkapan terbit secara rahasia pada 7 Maret 2025. Dakwaan Jaksa dipublikasikan 22 September 2025. Duterte didakwa sebagai pelaku tidak langsung bersama (indirect co-perpetrator).

• Dakwaan 1, Davao 2013–2016 (masa wali kota): pembunuhan, 9 peristiwa, 19 korban.
• Dakwaan 2, "target bernilai tinggi" 2016–2017 (masa presiden): pembunuhan, 5 peristiwa, 14 korban.
• Dakwaan 3, operasi pembersihan barangay (setingkat kelurahan) 2016–2018: pembunuhan dan percobaan pembunuhan, 35 peristiwa, 45 korban.

Karena itu angka di pemberitaan beda-beda: 49 peristiwa, 76 korban tewas, atau 78 korban seluruhnya. Jaksa menyebut daftar ini tidak lengkap.

Lalu babak kesehatan. Pembela menilai Duterte tidak layak secara kognitif. Akibatnya, sidang konfirmasi dakwaan (uji apakah bukti cukup untuk disidangkan) ditunda pada September 2025.

Tiga ahli medis independen lalu memeriksanya. Pada 26 Januari 2026, hakim menyatakan ia layak mengikuti proses praperadilan. Sidang konfirmasi digelar 23–27 Februari 2026, tanpa kehadirannya atas permintaannya sendiri.

Pada 23 April 2026, tiga hakim bulat mengonfirmasi semua dakwaan: ada alasan substansial untuk meyakini Duterte bertanggung jawab. Itu belum vonis. Untuk menghukum, hakim harus yakin tanpa keraguan yang wajar (Pasal 66 Statuta).

1. 1 Nov 2011Statuta Roma berlaku untuk Filipina.
2. 8 Feb 2018Jaksa ICC membuka pemeriksaan pendahuluan.
3. 17 Mar 2019Keluarnya Filipina efektif, setahun setelah notifikasi.
4. 15 Sep 2021Hakim mengizinkan investigasi. Filipina lalu meminta ICC menangguhkannya.
5. 26 Jan 2023Hakim mengizinkan investigasi dilanjutkan. Kamar Banding menguatkan pada 18 Juli 2023.
6. 11–12 Mar 2025Duterte ditangkap di Manila dan diserahkan ke ICC.
7. 23 Apr 2026Semua dakwaan dikonfirmasi, sehari setelah tantangan yurisdiksi kandas di tingkat banding.
8. 28 Sep 2026Kamar Pengadilan III menyatakan Duterte layak diadili. Putusannya diumumkan 8 Oktober.
9. 30 Nov 2026 · JadwalSidang pokok dibuka di Den Haag. Hakim akan menanyakan apakah Duterte mengaku bersalah atau tidak.

Duterte tetap ditahan. Permohonan pembebasan sementaranya berulang kali ditolak, terakhir lewat peninjauan 16 September 2026. Pada 2 November, Hakim Ketua Joanna Korner menegaskan Duterte diharapkan hadir setiap hari begitu sidang dimulai.

Confirmed charges are a ticket to trial. Not a verdict.

Scene 5 · Dunia bilang

Kalau terjadi di Indonesia, jalurnya ke mana?

Bedanya dimulai dari keanggotaan. Indonesia tidak pernah menandatangani maupun meratifikasi Statuta Roma. Namanya tidak ada di daftar peserta yang dicatat PBB.

Artinya, untuk peristiwa di wilayah Indonesia oleh WNI, pintu ICC praktis tertutup. Pengecualiannya sempit: rujukan Dewan Keamanan PBB (Pasal 13 huruf b) atau deklarasi penerimaan yurisdiksi oleh Indonesia (Pasal 12 ayat 3).

Jalur yang tersedia adalah UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Penjelasan Pasal 7-nya menyebut definisi kejahatannya sesuai Statuta Roma. Sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, rumusan delik dan ancaman pidananya pindah ke Pasal 598–599 KUHP. Pengadilan dan hukum acaranya tetap di UU 26/2000.

Scene 6 · Previously on Indonesia

Alatnya ada, hasilnya belum

Seorang hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung menulis pada Maret 2026: Komnas HAM mencatat setidaknya 17 kasus. Baru empat yang sampai ke pengadilan, yaitu Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, Abepura 2000, dan Paniai 2014.

Menurut editorial The Jakarta Post (Desember 2022), semua terdakwa di tiga perkara pertama akhirnya bebas. Di Timor Timur, beberapa terdakwa sempat dihukum, termasuk Eurico Guterres, tapi putusannya dibatalkan di tingkat lebih tinggi. Di Paniai, terdakwa tunggal divonis bebas pada 8 Desember 2022.

Plot twist-nya ada di Pasal 33 UU 26/2000. Kasasi (upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung) perkara HAM berat wajib diputus paling lama 90 hari. Majelisnya dua hakim agung dan tiga hakim ad hoc. Per Maret 2026, kasasi Paniai belum bisa diputus karena hakim ad hoc yang disetujui DPR belum cukup.

Borrowing the definitions is easy. Building the pipeline isn't.

Scene 7 · So what

Pelajarannya buat mahasiswa hukum

• Keluar dari perjanjian bukan mesin waktu. Baca Pasal 127 ayat (2) bareng Pasal 12 dan 13 Statuta Roma.
• Komplementaritas butuh bukti, bukan klaim. Filipina meminta ICC mundur karena mengaku menyelidiki sendiri. Hakim menolak pada 2023: langkah domestiknya dinilai tidak nyata, konkret, dan progresif.
• Pakai istilah sesuai tahap. Duterte tersangka sampai April 2026, kini terdakwa. Konfirmasi dakwaan bukan vonis.
• Di Indonesia, yang seret bukan definisinya. Bacaan kami: hambatannya ada di alur perkara, sampai majelis kasasi yang tak kunjung lengkap.

Yang belum jelas

• Apakah Duterte sanggup hadir tiap hari. Kesehatannya dipantau terus oleh petugas medis rumah tahanan ICC.
• Berapa lama sidangnya. Jaksa diberi 150 jam untuk menghadirkan bukti. Belum ada perkiraan tanggal putusan.
• Sejumlah permohonan belum diputus, termasuk keberatan pembela atas dua saksi Jaksa.
• Putusan nanti, bebas atau bersalah, masih bisa dibanding (Pasal 81 Statuta Roma).

Sumber

1. International Criminal Court, Opening of the Duterte trial on 30 November 2026: Practical information (30 Oktober 2026)
2. International Criminal Court, Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte fit to stand trial (8 Oktober 2026)
3. International Criminal Court, Duterte case: Trial to open on 30 November 2026 (27 Mei 2026)
4. International Criminal Court, Duterte case: ICC Presidency constitutes Trial Chamber III (29 April 2026)
5. International Criminal Court, ICC Pre-Trial Chamber I confirms all charges against Rodrigo Roa Duterte and commits him to trial (23 April 2026)
6. International Criminal Court, ICC Appeals Chamber confirms jurisdiction in Duterte case (22 April 2026)
7. International Criminal Court, Situation in the Philippines: Rodrigo Roa Duterte fit to take part in pre-trial proceedings; confirmation of charges hearing to open on 23 February 2026 (26 Januari 2026)
8. International Criminal Court, Situation in the Republic of the Philippines: ICC Appeals Chamber confirms the authorisation to resume investigations (18 Juli 2023)
9. International Criminal Court, ICC Pre-Trial Chamber I authorises Prosecutor to resume investigation in the Philippines (26 Januari 2023)
10. International Criminal Court, Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I authorises the opening of an investigation (15 September 2021)
11. International Criminal Court, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuela (8 Februari 2018)
12. United Nations Treaty Collection, Rome Statute of the International Criminal Court: status (diakses 11 November 2026)
13. United Nations, Rome Statute of the International Criminal Court (Pasal 12, 13, 17, 66, 77, 81, 127)
14. Associated Press via WDIV ClickOnDetroit, Arrested Philippine ex-President Duterte to face legacy of thousands killed in drug crackdown (11 Maret 2025)
15. Reuters via Interaksyon, ICC takes Duterte into custody to face murder charges for drug war killings (13 Maret 2025)
16. Al Jazeera, Why has the Philippines arrested ex-President Duterte on ICC warrant? (11 Maret 2025)
17. BenarNews, EXPLAINED: Why did the ICC arrest ex-Philippine President Rodrigo Duterte? (11 Maret 2025)
18. SunStar, Remulla admits providing clearances for Duterte's arrest, surrender to ICC (11 April 2025)
19. Al Jazeera, ICC charges ex-Philippine President Duterte with crimes against humanity (23 September 2025)
20. Human Rights Watch, Philippines: ICC Hearing to Confirm Duterte Charges (16 Februari 2026)
21. Human Rights Watch, ICC: Court Sends Duterte Case to Trial (23 April 2026)
22. The Manila Times, ICC rejects new bid for Duterte's interim release (28 Januari 2026)
23. Inquirer/ANN via The Star, Former Philippine President Duterte to remain in detention at The Hague (17 September 2026)
24. Vera Files, ICC requires Duterte to appear daily for his trial starting Nov. 30 (3 November 2026)
25. The Philippine Star, ICC requires Duterte to attend trial proper (3 November 2026)
26. GMA News, Rodrigo Duterte defense team wants ICC prosecution witnesses vs Bato dela Rosa removed (10 November 2026)
27. JDIH BPK, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 7, 9, 18, 21, 23, 33, 43, 46, beserta penjelasan; status dicabut sebagian)
28. JDIH BPK, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 598, 599, 622 ayat (1) huruf m dan ayat (5), 624)
29. Dandapala, Kemadegan Regulasi Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (opini Moh Puguh Haryogi, 7 Maret 2026)
30. The Jakarta Post, No justice for Paniai (editorial, Desember 2022)
31. VOA News, East Timor Militia Leader Aquitted by Indonesia's Supreme Court (April 2008)
32. The Jakarta Post, Komnas HAM urges AGO to appeal against bloody Paniai acquittal (13 Desember 2022)