Putusan MK 90/2023: Satu Frasa yang Membuka Jalan Cawapres Termuda

TL;DR

1. 16 Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan seorang mahasiswa Solo. Syarat usia 40 tahun kini punya pintu kedua: pernah/sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.
2. Majelis Kehormatan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari kursi ketua. Putusan 90 sendiri tidak tersentuh.
3. Soal usia, Putusan 90 sudah final. Polemik Gibran di 2026 menyangkut syarat lain di pasal yang sama: pendidikan.

Scene 1 · Cold open

Pukul 17.40, satu frasa masuk ke undang-undang

Senin sore, 16 Oktober 2023. Di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, pembacaan putusan perkara nomor 90 selesai pukul 17.40 WIB.

Isinya cuma menambah satu frasa ke syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tapi frasa itu mengubah peta Pilpres 2024.

Sembilan hari kemudian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo Subianto. CNBC Indonesia mencatatnya sebagai cawapres termuda dalam sejarah Indonesia.

Scene 2 · Si pemohon

Mahasiswa, pengagum, dan surat yang sempat ditarik

Pemohonnya Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa). Permohonannya diajukan 3 Agustus 2023 dan diregistrasi 15 Agustus 2023.

Di berkasnya, Almas menyebut dirinya pengagum Wali Kota Surakarta periode 2020–2025, yaitu Gibran.

Permintaannya spesifik. Syarat "berusia paling rendah 40 tahun" diminta dibaca jadi "atau berpengalaman sebagai kepala daerah".

Di tengah jalan ada drama. Kuasa hukum perkara 90 dan 91 sempat mengirim surat pencabutan, yang diterima MK pada 29 September 2023. Sehari kemudian, pencabutan itu dibatalkan. MK lalu menggelar sidang konfirmasi, dan perkaranya jalan terus.

Scene 3 · Hari putusan

Tiga ditolak, satu dikabulkan

Hari itu MK memutus beberapa perkara usia sekaligus. Tiga permohonan, termasuk dari PSI dan Partai Garuda, ditolak. Alasannya: urusan angka usia adalah wewenang pembentuk undang-undang.

Lalu perkara 90 dibacakan. Hasilnya: dikabulkan sebagian.

Lihat bedanya? Yang dikabulkan malah lebih luas. Dalam pertimbangannya, MK menyebut jabatan hasil pemilu mencakup anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Pejabat yang ditunjuk, seperti penjabat atau pelaksana tugas, tidak termasuk.

They asked for a door. MK built a bigger one.

Scene 4 · Lima lawan empat

Majelis terbelah, dan satu hakim menyebutnya "aneh"

Hitungannya tipis. Tiga hakim mendukung rumusan amar: Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Manahan M.P. Sitompul.

Dua hakim, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, ikut mengabulkan dengan alasan berbeda (concurring opinion). Menurut mereka, pengalamannya mestinya sebatas gubernur.

Empat hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan ingin permohonan ditolak: Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.

“…baru kali ini saya mengalami peristiwa ‘aneh’ yang ‘luar biasa’ dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar…”

Saldi Isra, hakim konstitusi, dalam pendapat berbeda Putusan 90/PUU-XXI/2023 (16 Oktober 2023)

Menurut Saldi, MK berubah pendirian “hanya dalam sekelebat”. Ia dan Arief Hidayat juga menyorot satu hal. Ketua MK tidak hadir di rapat hakim 19 September 2023 yang memutus tiga perkara usia lain, tapi ikut memutus perkara 90. Menurut Arief, alasan yang belakangan disampaikan adalah kesehatan.

Scene 5 · Paman di kursi ketua

Sidang etik: ketuanya dicopot, putusannya jalan terus

Masalah terbesar ada di kursi ketua. Anwar Usman adalah ipar Presiden Joko Widodo. Artinya, ia paman Gibran.

Anwar membantah ada lobi. “Enggak ada, lobi-lobi gimana? Sudah baca putusannya belum?” katanya kepada wartawan, 31 Oktober 2023.

Laporan etik tetap berdatangan. Majelis Kehormatan MK (MKMK) dibentuk: Jimly Asshiddiqie sebagai ketua, dengan anggota Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih.

Selasa, 7 November 2023, MKMK membacakan Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023. Anwar dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Salah satunya karena tidak mengundurkan diri dari perkara 90, yang melanggar prinsip ketakberpihakan dan integritas. Sanksinya:

• Diberhentikan dari jabatan Ketua MK, tapi tetap hakim konstitusi.
• Tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya habis.
• Tidak boleh ikut memeriksa sengketa hasil pemilu yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Anggota MKMK Bintan Saragih berbeda pendapat. Menurutnya, sanksinya mestinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim. Anwar sendiri menanggapi singkat: “jabatan milik Allah.” Pada 9 November, para hakim memilih Suhartoyo, salah satu dissenter di perkara 90, sebagai Ketua MK.

Lalu bagaimana nasib Putusan 90? Kesimpulan MKMK tegas: “Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi.”

The judge was sanctioned. The ruling stayed.

Scene 6 · Final means final

Kenapa putusan bermasalah etik tetap berlaku?

Karena desainnya memang begitu. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebut MK mengadili di tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya final. Nggak ada banding.

UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) memang mewajibkan hakim mundur kalau punya kepentingan dengan perkara. Tapi MKMK menyimpulkan, aturan soal "putusan tidak sah" di Pasal 17 ayat (6) dan (7) tidak berlaku untuk uji undang-undang di MK.

Ada yang mencoba jalur lain. Mahasiswa Brahma Aryana meminta frasa hasil Putusan 90 dipersempit jadi gubernur atau wakil gubernur. Pada 29 November 2023, MK menolak (Putusan 141/PUU-XXI/2023). Kata MK, Putusan 90 “tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

KPU juga kena. Pada 5 Februari 2024, DKPP menjatuhkan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena melanggar etik saat menerima pendaftaran Gibran. Pencalonan tetap jalan, dan Gibran dilantik sebagai wapres 20 Oktober 2024.

Scene 7 · Previously on Indonesia

Dari 2023 ke 2026: pasal yang sama, huruf berikutnya

Tiga tahun kemudian, nama Gibran kembali ke ruang sidang. Kali ini bukan soal usia, tapi soal pendidikan, syarat yang diatur di Pasal 169 huruf r.

1. 3 Agustus 2023Almas mengajukan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
2. 16 Oktober 2023Putusan 90: dikabulkan sebagian, dengan empat hakim berbeda pendapat.
3. 25 Oktober 2023Prabowo–Gibran mendaftar ke KPU di hari terakhir pendaftaran.
4. 7 November 2023MKMK: Anwar Usman melanggar etik berat, dicopot dari kursi Ketua MK.
5. 29 November 2023Putusan 141: upaya mempersempit Putusan 90 ditolak.
6. 5 Februari 2024DKPP: Ketua KPU dapat peringatan keras terakhir soal pendaftaran Gibran.
7. 20 Oktober 2024Gibran dilantik sebagai wakil presiden.
8. 6 Oktober 2026MK: gugatan soal syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. MK tak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negerinya dan menilai KPU lalai.
9. 30 Oktober 2026MA (742 K/TUN/2026): surat penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
10. 10 November 2026 · Plot twistIstana: Gibran menyampaikan niat mundur. DPR menyebut belum melihat surat resminya.

Satu hal penting: Putusan 90 nggak ikut goyah. Putusan MK dan MA tahun ini menyangkut dokumen pendidikan, bukan usia.

Tapi polanya mirip. Di 2023, syarat usia berubah beberapa hari sebelum masa pendaftaran capres-cawapres dibuka. Di 2026, MK bilang status calon Gibran berakhir saat pelantikan, jadi MK tak bisa mendiskualifikasinya.

Scene 8 · Takeaway

Pelajarannya

• Final itu benar-benar final. Putusan MK cuma bisa "dikoreksi" lewat uji materi baru, atau oleh DPR dan Presiden yang mengubah undang-undangnya.
• Etika hakim itu pagar pertama. Karena putusan nggak bisa dibatalkan, pengaman paling efektif adalah hakim yang mundur sejak awal saat ada kepentingan keluarga.
• Verifikasi syarat calon itu pekerjaan KPU. Di 2026, MK sendiri menilai KPU lalai mengecek dokumen pendidikan seorang calon.

Yang belum jelas

• Panja RUU Pemilu Komisi II DPR dibentuk 29 September 2026. Belum jelas apakah syarat usia dan pendidikan akan ditulis ulang.
• Surat pengunduran diri resmi Gibran: per 10 November, DPR menyatakan belum melihatnya.
• Apakah fraksi-fraksi DPR benar-benar memakai hak menyatakan pendapat.

Paperwork decides elections long before ballots do.

Menurutmu, syarat calon pejabat sebaiknya diatur lewat putusan hakim atau lewat DPR? Kasih tahu kita di @wetta.id.

Sumber

1. Mahkamah Konstitusi, Salinan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (15 Agustus 2023)
2. Pasal.id, Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 — Dikabulkan Sebagian (teks lengkap putusan termasuk alasan dan pendapat berbeda, bersumber dari mkri.id; diakses 11 November 2026)
3. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 (29 November 2023)
4. Setjen MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2020)
5. Detik, Ini Amar Putusan Lengkap MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres Mahasiswa Unsa (16 Oktober 2023)
6. Detik, Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres (16 Oktober 2023)
7. Al Jazeera, Indonesian court rules on presidential candidate eligibility (16 Oktober 2023)
8. CNBC Indonesia, Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming, Cawapres Termuda RI (24 Oktober 2023)
9. The Jakarta Post, Competitive three-horse race takes shape as Prabowo-Gibran register (25 Oktober 2023)
10. Merahputih, Jawaban Ketua MK Anwar Usman saat Putusan Dikaitkan dengan Gibran (31 Oktober 2023)
11. Hukumonline, Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK (7 November 2023)
12. Republika, MKMK Putuskan tak Berwenang Campuri Putusan MK (7 November 2023)
13. Antara Kaltim, Anwar Usman kena sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK (8 November 2023)
14. Katadata, Lima Poin Pelanggaran Etik Berujung Pencopotan Ketua MK Anwar Usman (8 November 2023)
15. Antara Bengkulu, Anwar Usman usai sanksi MKMK: Jabatan milik Allah (8 November 2023)
16. Antara Bengkulu, Suhartoyo jadi Ketua Mahkamah Konstitusi gantikan Anwar Usman (9 November 2023)
17. Antara Kupang, DKPP vonis Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar kode etik terima pendaftaran Gibran (5 Februari 2024)
18. Detik Jogja, DKPP Sanksi Ketua-Anggota KPU RI soal Pendaftaran Gibran (5 Februari 2024)
19. NU Online, MK: Permohonan Sengketa Ijazah Gibran Tidak Dapat Diterima (6 Oktober 2026)
20. Katadata, Poin MK Soal Status Pendidikan Gibran: Tak Ada Bukti Ijazah SMA, Nilai KPU Lalai (7 Oktober 2026)
21. Hukumonline, Pelajaran PHPU Gibran untuk RUU Pemilu (20 Oktober 2026)
22. Kompas, Kronologi Putusan Gugatan Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran yang Dikabulkan MA (30 Oktober 2026)
23. Antara, Palace confirms Gibran's intention to resign from vice presidency (10 November 2026)
24. Liputan6, Gibran Berniat Mundur dari Wapres, DPR Tunggu Surat Resmi (10 November 2026)