Yoon Suk Yeol: Darurat Militer 6 Jam, Pemakzulan, dan Akhir di MK

TL;DR

1. Malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Sekitar pukul 01.00, parlemen memilih 190–0 untuk mencabutnya. Umurnya kira-kira enam jam.
2. Parlemen memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi Korea memutus 8–0: Yoon diberhentikan.
3. Kasus pidananya jalan sendiri. Vonis 7 tahun di satu perkara sudah final. Vonis seumur hidup untuk pemberontakan masih banding.

Scene 1 · Cold open

Pidato malam yang nggak ada di jadwal

Selasa malam, 3 Desember 2024, Seoul. Sekitar pukul setengah sebelas, Presiden Yoon Suk Yeol muncul di televisi tanpa pemberitahuan.

Ia mengumumkan darurat militer (martial law). Yoon menuduh oposisi melumpuhkan pemerintahan dengan "aktivitas antinegara" dan berjanji menyingkirkan "kekuatan antinegara". Ini darurat militer pertama sejak Korea Selatan menjadi demokrasi pada 1987.

Kalau ini K-drama, penulis naskahnya mungkin dibilang lebay. Lewat tengah malam, pasukan khusus turun dari helikopter di kompleks parlemen. Staf dan anggota dewan membarikade pintu pakai perabot kantor.

Scene 2 · 01.00 dini hari

190 suara, nol penolakan

Konstitusi Korea punya tombol darurat untuk parlemen. Pasal 77 ayat (5): kalau mayoritas anggota Majelis Nasional meminta darurat militer dicabut, presiden wajib menurut.

Sekitar pukul 01.00 dini hari 4 Desember, sidang pleno dibuka. Hasilnya 190–0. Semua yang ikut memilih setuju darurat militer dicabut. Angka itu jauh di atas batas mayoritas dari 300 kursi.

Sekitar pukul 04.30, Yoon kembali tampil di televisi dan menyatakan menerima tuntutan parlemen. Kabinet lalu menyetujui pencabutan. Malam itu selesai, tapi ceritanya baru mulai.

Scene 3 · Percobaan kedua

Pemakzulan: gagal sekali, lolos dengan 204 suara

Di Korea, usul pemakzulan presiden harus diajukan mayoritas anggota parlemen dan disetujui dua pertiga dari total anggota. Artinya minimal 200 dari 300 kursi.

Voting pertama, 7 Desember, gagal. Partai Yoon walk out, sehingga syarat 200 suara tidak tercapai. Percobaan kedua, Sabtu 14 Desember 2024, lolos: 204 setuju, 85 menolak.

Begitu itu terjadi, kekuasaan Yoon dibekukan (Pasal 65 ayat 3). Perdana Menteri Han Duck-soo mengambil alih tugas presiden. Bola pindah ke Mahkamah Konstitusi, yang punya waktu paling lama 180 hari.

Scene 4 · Jumat, 11.22

Delapan hakim, satu suara

Jumat, 4 April 2025. Penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae membacakan putusan yang disiarkan ke seluruh negeri. Pukul 11.22, amarnya keluar.

“Order: The respondent, President Yoon Suk Yeol, is hereby removed from office.”

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, 4 April 2025 (terjemahan Inggris via The Korea Times)

Putusannya bulat, 8–0. Menurut MK, syarat material untuk menyatakan keadaan darurat tidak terpenuhi. Yoon juga memerintahkan menteri pertahanan mengirim militer ke parlemen.

Sengketa politik, kata MK, harus diselesaikan lewat jalur politik, kelembagaan, atau pengadilan. Bukan dengan mengerahkan tentara. MK menyimpulkan manfaat melindungi konstitusi lebih besar daripada kerugian nasional akibat mencopot presiden.

Yoon jadi presiden kedua yang dicopot lewat pemakzulan, setelah Park Geun-hye pada 10 Maret 2017. Konstitusi mewajibkan pemilu pengganti dalam 60 hari. Pada 3 Juni 2025, Lee Jae-myung menang dan dilantik keesokan harinya.

Six hours of martial law. Four months to lose the job.

Scene 5 · Babak dua: ruang pidana

Dicopot itu satu hal. Dipidana itu cerita lain.

Pemakzulan cuma soal jabatan. Pasal 65 ayat (4) konstitusi Korea menegaskan, putusan pemakzulan tidak membebaskan pejabat dari tanggung jawab perdata atau pidana.

1. 3 Des 2024, ±22.30Yoon mengumumkan darurat militer.
2. 4 Des 2024, ±01.00Parlemen memilih 190–0 untuk mencabutnya. Sekitar 04.30, Yoon mengumumkan pencabutan.
3. 14 Des 2024Pemakzulan lolos 204–85. Yoon nonaktif.
4. 15 Jan 2025Yoon ditangkap. Sebelas hari kemudian, ia didakwa memimpin pemberontakan (insurrection).
5. 8 Mar 2025Yoon dilepas setelah pengadilan membatalkan surat penahanannya.
6. 4 Apr 2025MK Korea, 8–0: Yoon diberhentikan dari jabatan presiden.
7. Juli 2025Yoon kembali ditahan.
8. 19 Feb 2026Pengadilan Distrik Pusat Seoul memvonis penjara seumur hidup karena memimpin pemberontakan. Jaksa menuntut hukuman mati.
9. 9 Jul 2026Mahkamah Agung menguatkan vonis 7 tahun di kasus menghalangi penangkapan dan penyalahgunaan wewenang. Final.
10. 26 Jan 2027 · JadwalPengadilan Tinggi Seoul dijadwalkan membacakan putusan banding kasus pemberontakan.

Perhatikan status hukumnya, karena beda tiap perkara. Di kasus menghalangi penangkapan, vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap: Yoon terpidana. Ini yang pertama final dari delapan perkara yang ia hadapi.

Di kasus pemberontakan, Yoon masih terdakwa. Di tingkat banding, tim jaksa khusus kembali menuntut hukuman mati. Yoon tetap bilang deklarasinya bukan pemberontakan, melainkan peringatan untuk oposisi yang menurutnya menyalahgunakan kekuasaan legislatif.

Scene 6 · Dunia bilang

Di sana gimana, di sini gimana

Korea Selatan dan Indonesia sama-sama republik presidensial. Presidennya dipilih langsung, dan dua-duanya menaruh Mahkamah Konstitusi di tengah proses pemakzulan. Bedanya ada di siapa yang memegang kata terakhir.

Detailnya penting. Di Indonesia, MPR baru bisa memutus dalam rapat yang dihadiri minimal tiga perempat anggota, dengan persetujuan minimal dua pertiga yang hadir. Pasal 7A dan 7B juga tidak mengenal penonaktifan sementara seperti di Korea.

Seoul's court ends the story. Jakarta's court is only act two.

Scene 7 · Previously on Indonesia

Kenapa Indonesia belum pernah mencopot presiden lewat MK?

Jalur DPR → MK → MPR lahir lewat Perubahan Ketiga UUD 1945, yang ditetapkan 9 November 2001. Perubahan yang sama juga memuat dasar konstitusional Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) dan Pasal 7C: presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.

Plot twist-nya: sekitar tiga bulan sebelumnya, Indonesia sudah mencopot presiden. Pada 23 Juli 2001, beberapa jam setelah Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan keadaan darurat dan mencoba membubarkan parlemen, MPR memberhentikannya. Megawati dilantik hari itu juga.

Prosesnya murni politik, tanpa pengadilan yang menilai tuduhannya. Sejak aturan baru lahir, jalur lewat MK belum pernah dipakai sampai tuntas.

Kenapa? Bacaan kami: ada tiga lapis persetujuan, dan dua di antaranya politik. DPR harus mengumpulkan dua pertiga suara. Setelah MK memutus, MPR harus mengulang dengan kuorum tiga perempat. Korea cuma butuh satu voting dan satu putusan hakim.

Scene 8 · So what

Pelajarannya buat kita

• Parlemen yang cepat itu rem darurat. Pasal 77 ayat (5) berfungsi karena 190 anggota berhasil masuk ruang sidang tengah malam.
• Jabatan dan pidana itu dua jalur. Dicopot belum tentu dipenjara, dan sebaliknya. Status Yoon pun beda di tiap perkara.
• Di Indonesia, MK bukan babak akhir. Ini relevan sekarang: sejumlah fraksi DPR berencana memakai hak menyatakan pendapat terhadap Wapres Gibran. Itu baru langkah pertama dari tiga.

Checks and balances aren't a theory. They're a 1 a.m. vote.

Sumber

1. Constitute Project, Korea (Republic of) 1948 (rev. 1987) Constitution (Pasal 65, 68, 71, 77, 111, 113)
2. Setjen MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2020; Pasal 7A, 7B, 7C, 24C)
3. AP via KATV, South Korean parliament swiftly overturns President Yoon's martial law declaration (Desember 2024)
4. AP via OPB, South Korea's lawmakers vote to lift president's martial law declaration (3 Desember 2024)
5. AFP via Dawn, 24 hours of chaos: South Korea's short-lived martial law (4 Desember 2024)
6. CBS News, South Korean President Yoon Suk Yeol impeached by parliament 2 weeks after short-lived martial law decree (14 Desember 2024)
7. The Korea Times, Timeline: from martial law declaration to Yoon's removal (4 April 2025)
8. The Korea Times, Full transcript of Yoon Suk Yeol's impeachment ruling (4 April 2025)
9. Korea.net, Court upholds impeachment motion against President Yoon (4 April 2025)
10. Korea JoongAng Daily, Korean President Yoon Suk Yeol ousted from office after unanimous Constitutional Court ruling (4 April 2025)
11. NBC News, Liberal Lee Jae-myung wins South Korean presidency, ending months of political turmoil (Juni 2025)
12. Al Jazeera, South Korea's ex-President Yoon gets life in prison for insurrection (19 Februari 2026)
13. Kyunghyang Shinmun, Supreme Court finalizes a seven-year prison term for Yoon Suk-yeol over ‘obstruction of arrest’… first among eight cases (9 Juli 2026)
14. The Korea Times, Supreme Court upholds 7-year prison term for ex-President Yoon for obstruction of justice (9 Juli 2026)
15. Korea JoongAng Daily (Yonhap), Appeals court to rule on ex-President Yoon's martial law case on Jan. 26 (5 November 2026)
16. The Korea Times (Yonhap), Appeals court to rule on ex-President Yoon's martial law case on Jan. 26 (5 November 2026)
17. Al Jazeera, Impeached S Korean leader restored (14 Mei 2004)
18. ABC News, Indonesia: Megawati Replaces Sacked Wahid (23 Juli 2001)
19. NU Online, 23 Juli, Saat Presiden Gus Dur Dilengserkan secara Politis
20. The Jakarta Post, Impeachment and democratic consolidation (opini Andi Widjajanto, 12 Oktober 2026)
21. Winasis Yulianto & Dyah Silvana Amalia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Januari 2024)
22. Antara, Palace confirms Gibran's intention to resign from vice presidency (10 November 2026)