Penyadapan Sah vs Ilegal: Siapa yang Boleh Nyadap HP-mu?

TL;DR

1. Bareskrim menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal periode 2025–2026. Sasarannya disebut termasuk nomor Presiden. Status mereka tersangka, bukan terpidana.
2. Penyadapan bisa sah, tapi cuma kalau dilakukan lembaga yang diberi wewenang undang-undang, untuk tujuan dan dengan prosedur yang diatur.
3. Di luar itu, menyadap atau menyebarkan hasil sadapan bisa kena Pasal 258 KUHP baru: penjara sampai 10 tahun. Berlaku juga buat orang biasa.

Scene 1 · Cold open

HP-mu nggak panas, tapi percakapanmu disalin

Bayangin nomor HP kamu dimasukkan ke sebuah server. Sejak itu, percakapanmu ikut tersalin. Baterai nggak boros, nggak ada aplikasi aneh.

Itu cara kerja LIMS (Lawful Interception Management System), sistem resmi yang menghubungkan aparat dengan jaringan operator. Menurut Alfons Tanujaya dari Vaksincom, sadapan lewat LIMS terjadi di jaringan operator. Jadi targetnya nggak bisa tahu.

Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, sistem inilah yang diduga disalahgunakan, tanpa proses penegakan hukum. Targetnya: nomor Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, pimpinan ormas, aktivis LSM, dan pengusaha.

Scene 2 · Yang terjadi

Dari laporan seorang petugas ke empat tersangka

1. 2025–2026Periode dugaan penyadapan. Menurut Bareskrim, sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, lalu disadap.
2. Sekitar Oktober 2026Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan. Seorang petugas mengetahuinya.
3. 30 Oktober 2026Petugas itu membuat laporan polisi.
4. 3 November 2026Bareskrim mengumumkan tiga tersangka. Ketiganya ditahan.
5. 5 November 2026Tersangka keempat ditetapkan. Ia belum ditahan karena sakit pascastroke, kata Dirtipidsiber Brigjen Suhermanto.
6. 8 November 2026Kabareskrim membantah kabar di media sosial soal dua mantan Kapolri ikut jadi tersangka: “Infonya tidak benar.”

Menurut laporan media, keempatnya jenderal polisi. Deskripsi jabatan mereka tidak seragam antar-media, jadi kami tidak merinci identitasnya.

Pasal yang disangkakan: Pasal 258 KUHP (penyadapan), Pasal 332 KUHP (akses ilegal), dan pasal UU ITE soal data elektronik. Soal pasal UU ITE-nya, laporan berbeda: sebagian menyebut Pasal 32 ayat (1), sebagian lagi Pasal 31 ayat (1).

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menyebut perbuatan ini mengarah ke makar. Bareskrim bilang masih mendalami. Sejauh ini belum ada pasal makar yang disangkakan.

“Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini.”

Kuasa hukum salah satu tersangka, dikutip CNN Indonesia (7 Nov 2026)

Kuasa hukum yang sama bilang kliennya didampingi sejak diperiksa sebagai saksi dan tidak diintimidasi. Kami belum menemukan tanggapan dari pihak tersangka lain.

Scene 3 · Aturan main

Pada dasarnya, menyadap itu dilarang

UU Telekomunikasi melarang penyadapan jaringan telekomunikasi “dalam bentuk apapun” sejak 1999. Pengecualiannya sempit: untuk proses peradilan pidana dan, lewat UU lain, untuk intelijen.

Tahun 2011, lewat Putusan 5/PUU-VIII/2010, MK membatalkan pasal UU ITE yang menyerahkan tata cara penyadapan ke Peraturan Pemerintah. Alasannya, penyadapan membatasi hak privasi. Pembatasan hak harus diatur undang-undang.

Poin pentingnya: pelakunya aparat tidak otomatis bikin sah. Kabareskrim sendiri menyebut dugaan penyadapan ini dilakukan tanpa prosedur di aturan internal Polri, Perkap 5/2010.

A badge is not a warrant. Procedure is.

Jadi, siapa yang boleh menyadap?

• KPK, untuk penyelidikan dan penyidikan korupsi (UU 19/2019, Pasal 12). Sejak Putusan MK 70/PUU-XVII/2019 (4 Mei 2021), nggak perlu izin Dewan Pengawas. Cukup memberi tahu, paling lambat 14 hari kerja.
• BIN, untuk fungsi intelijen, atas perintah Kepala BIN, paling lama 6 bulan dan bisa diperpanjang. Kalau sasarannya sudah punya bukti permulaan cukup, wajib ada penetapan ketua pengadilan negeri (UU 17/2011, Pasal 31–32).
• Penyidik, termasuk Polri. KUHAP baru membolehkan penyadapan untuk penyidikan, tapi detailnya dilempar ke UU Penyadapan, yang belum ada.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej bilang, sebelum UU itu ada, penyidik tidak boleh menyadap, “kecuali terhadap korupsi atau terorisme.” Di sisi lain, UU Narkotika juga punya pasal penyadapan sendiri: izin tertulis ketua pengadilan, maksimal 3 bulan. Tafsirnya belum seragam. Ini salah satu alasan UU khusus dibutuhkan.

Pasal yang dibahas

Diringkas dengan bahasa Wetta, bukan kutipan resmi. Cek teks aslinya di dokumen sumber.

• KUHP (UU 1/2023) · Pasal 258 ayat (1)–(2)Secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Menyebarkan hasilnya juga kena. Maksimal 10 tahun penjara atau denda kategori VI (Rp2 miliar).
• KUHP (UU 1/2023) · Pasal 258 ayat (3)Nggak berlaku bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan (Pasal 31 dan 32 KUHP).
• UU ITE · Pasal 31 & 47Larangan intersepsi di ayat (1)–(2) dan ancaman pidananya (Pasal 47) dicabut KUHP baru lewat Pasal 622 ayat (1) huruf r. Pengecualian untuk penegakan hukum di ayat (3) tetap ada.
• UU 36/1999 (Telekomunikasi) · Pasal 40, 42 ayat (2), 56Penyadapan jaringan telekomunikasi dilarang, ancamannya sampai 15 tahun. Operator boleh merekam untuk peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kapolri, atau penyidik untuk tindak pidana tertentu.
• KUHAP (UU 20/2025) · Pasal 136Penyidik dapat menyadap untuk penyidikan. Ketentuannya diatur dengan undang-undang tentang penyadapan. Berlaku sejak 2 Januari 2026.

Scene 4 · Status

Kasusnya baru di tahap kedua

Tersangka belum berarti bersalah. Status terdakwa baru muncul saat perkara disidangkan. Terpidana baru ada setelah putusannya berkekuatan hukum tetap.

Scene 5 · So what

Ini artinya buat kamu

• Pasal 258 berlaku buat “setiap orang”. Menyadap WhatsApp pasangan, anak, atau karyawan diam-diam juga bisa kena.
• Ikut menyebarkan juga bisa kena. Ayat (2) mengancam orang yang menyiarkan hasil sadapan. Pikir dua kali sebelum forward “rekaman bocor”.
• Bukti sadapan ilegal bisa gugur. Sejak Putusan MK 20/PUU-XIV/2016, rekaman elektronik jadi alat bukti kalau diperoleh atas permintaan aparat penegak hukum.
• Merasa disadap? Untuk kasusmu sendiri, konsultasi ke advokat atau LBH terdekat.

Yang belum jelas (pantengin ini)

• Hasil pendalaman dugaan makar. Bareskrim bilang tim masih bekerja.
• Pasal UU ITE yang persis disangkakan: Pasal 31 atau 32. Laporan media berbeda.
• Sidang kode etik untuk keempat perwira. Jadwalnya belum ditentukan.
• Permohonan perlindungan enam saksi ke LPSK. Per 8 November, LPSK masih menelaah.
• RUU Penyadapan sudah masuk Prolegnas Prioritas 2026, tapi belum dibahas. Ketua Komisi III Habiburokhman memperkirakan pembahasan mulai Desember 2026.

Wiretaps can be legal. Shortcuts never are.

Kasus ini mungkin soal nomor Presiden. Tapi pertanyaannya soal kita semua: kalau aturan penyadapan masih tersebar, siapa yang mengawasi para pengawas?

Sumber

1. detikNews, Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo (3 Nov 2026)
2. CNN Indonesia, Fakta-fakta Terbaru soal Kasus Penyadapan terhadap Prabowo (7 Nov 2026)
3. CNN Indonesia, Pengacara: Tak Ada Intimidasi ke Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan (7 Nov 2026)
4. CNN Indonesia, Bareskrim Dalami Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo (8 Nov 2026)
5. CNN Indonesia, Kabareskrim Bantah 2 Eks Kapolri Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo (8 Nov 2026)
6. CNN Indonesia, Fakta Terbaru Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo (9 Nov 2026)
7. Katadata, Pakar IT Ingatkan Risiko Penyalahgunaan LIMS, Pengguna HP Bisa Tak Sadar Disadap (5 Nov 2026)
8. Kompas.com, Soal RUU Penyadapan, DPR Tunggu Dinamika Usai Masa Reses (6 Nov 2026)
9. Wikisumber, UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2)–(3)
10. Wikisumber, UU 1/2023, daftar pasal UU ITE yang dicabut (Pasal 622)
11. Pasal.id, UU 36/1999 Pasal 40, Pasal 56, dan Putusan MK 94/PUU-XVI/2018 (memuat Pasal 42 ayat (2))
12. Pasal.id, UU 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 77
13. JDIH Kemenkeu, UU 17/2011 tentang Intelijen Negara
14. Hukumonline, Penyadapan dan Penggeledahan Data Digital dalam KUHAP Baru (12 Okt 2026)
15. Hukumonline, Menyadap WhatsApp Pacar Diam-diam, Bisa Dipidana? (20 Okt 2026)
16. Hukumonline, Dasar Hukum Penyadapan Telepon oleh KPK (21 Jun 2023)
17. Hukumonline, Delapan Substansi Ini Perlu Diatur dalam RUU Penyadapan (6 Apr 2026)
18. Katadata, Putusan MK: KPK Bisa Geledah, Sadap dan Sita Tanpa Izin Dewan Pengawas (4 Mei 2021)
19. Business Law BINUS, Penyadapan dalam Rekam Jejak Mahkamah Konstitusi (31 Okt 2016)
20. Metro TV, Wamenkum: Penyadapan di Luar Kasus Korupsi dan Terorisme Tunggu UU (6 Jan 2026)