KUHP Baru Udah Berlaku: 7 Hal yang Sekarang Bisa Bikin Kamu Dipidana

TL;DR

1. KUHP nasional (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Kami pilih tujuh pasal yang paling dekat sama keseharianmu.
2. Pasal yang paling ramai, seperti zina, kumpul kebo, dan menyerang kehormatan Presiden, adalah delik aduan. Tanpa aduan dari orang tertentu, perkaranya nggak bisa jalan.
3. Teksnya juga bergerak. UU 1/2026 mengubah pasal hoaks, dan MK sudah menghapus pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara.

Scene 1 · Cold open

Aturan main pidanamu udah ganti

2 Januari 2026. Hari itu KUHP nasional mulai berlaku, bareng KUHAP baru. Kasus sebelum tanggal itu tetap pakai aturan lama. Yang terjadi sesudahnya pakai aturan baru.

Sebelum masuk daftar, kenalan dulu sama dua istilah. Delik aduan artinya tindak pidana yang baru bisa diproses kalau ada pengaduan dari pihak tertentu. Tanpa aduan, polisi nggak bisa jalan.

Kedua, denda kategori. KUHP nggak nulis angka rupiah di tiap pasal. Besarnya diatur di Pasal 79: kategori II Rp10 juta, III Rp50 juta, IV Rp200 juta, V Rp500 juta.

Scene 2 · Daftarnya

7 hal yang bisa bikin kamu dipidana

Setiap nomor pasal di bawah kami cek ke naskah UU 1/2023, plus perubahan lewat UU 1/2026 dan putusan MK yang kami temukan.

1. Seks di luar nikah

   Bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrimu. Ancamannya penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Delik aduan. Yang boleh mengadu cuma suami atau istri (kalau pelakunya terikat perkawinan), atau orang tua atau anak (kalau belum menikah). Jangan panik: tetangga, Pak RT, atau ormas nggak masuk daftar pengadu. Aduan juga bisa ditarik selama sidang belum dimulai.

   UU 1/2023 · Pasal 411

2. Tinggal bareng tanpa nikah

   Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, alias kohabitasi. Ancamannya penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II. Delik aduan, dengan daftar pengadu yang sama persis seperti pasal zina. Jangan panik: aduannya juga bisa ditarik sebelum sidang dimulai.

   UU 1/2023 · Pasal 412

3. Menyerang kehormatan Presiden atau Wapres

   Di muka umum, ancamannya penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV. Kalau disebar lewat teknologi informasi, misalnya medsos, paling lama 4 tahun. Delik aduan. Sejak Putusan MK 275/PUU-XXIII/2025 (12 Agustus 2026), yang boleh mengadu cuma Presiden dan/atau Wapres sendiri, langsung atau lewat kuasa hukum. Relawan dan pendukung nggak bisa. Jangan panik: bukan penyerangan kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

   UU 1/2023 · Pasal 218–220

4. Demo tanpa pemberitahuan yang bikin onar

   Pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan atau tempat umum tanpa pemberitahuan ke pihak berwenang. Syaratnya, aksi itu mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Ancamannya penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II. Bukan delik aduan. Jangan panik: lewat Putusan 271/PUU-XXIII/2025 (2 Maret 2026), MK menegaskan unsurnya kumulatif. Sudah memberi tahu? Pasal ini nggak bisa dipakai. Nggak memberi tahu tapi tertib? Juga nggak bisa dipidana dengan pasal ini.

   UU 1/2023 · Pasal 256

5. Ngaku punya kekuatan gaib buat mencelakai orang

   Menyatakan diri punya kekuatan gaib, lalu memberi tahu, memberi harapan, menawarkan, atau memberi jasa ke orang lain. Isinya: perbuatannya bisa menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Ancamannya penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Bisa ditambah sepertiga kalau untuk cari untung, atau jadi mata pencaharian atau kebiasaan. Bukan delik aduan. Jangan panik: kata “santet” nggak ada di pasalnya. Yang dirumuskan adalah klaim dan tawarannya, bukan bukti bahwa sihirnya manjur.

   UU 1/2023 · Pasal 252

6. Nyebar hoaks yang bikin rusuh

   Ini versi setelah diubah UU 1/2026. Menyiarkan berita yang kamu tahu bohong, lalu mengakibatkan kerusuhan: paling lama 6 tahun atau denda kategori V. Berita tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang kamu tahu mengakibatkan kerusuhan: paling lama 2 tahun atau kategori III. Bukan delik aduan. Jangan panik: unsur “patut diduga” sudah dihapus. Putusan MK 170/PUU-XXIV/2026 (29 Juni 2026) menegaskan kerusuhannya harus benar-benar terjadi dan dibuktikan sebab-akibatnya.

   UU 1/2023 jo. UU 1/2026 · Pasal 263–264

7. Mencemarkan nama baik orang

   Menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan menuduhkan suatu hal, supaya diketahui umum. Secara lisan, ancamannya paling lama 9 bulan atau denda kategori II. Lewat tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempel di tempat umum, paling lama 1 tahun 6 bulan atau kategori III. Delik aduan, dan yang mengadu harus korbannya sendiri. Jangan panik: tidak dipidana kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

   UU 1/2023 · Pasal 433 & 440

Most of these need a complaint. Not a viral thread.

Scene 3 · Plot twist

Satu pasal yang udah nggak bisa dipakai

Dulu, daftar ini biasanya memuat “menghina pemerintah atau lembaga negara”. Sekarang nggak lagi.

Lewat Putusan 282/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan permohonan sembilan mahasiswa untuk seluruhnya. Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Adies Kadir mengingatkan bahwa menghina itu berbeda dengan kritik, yang merupakan hak berekspresi dan berdemokrasi.

Kenapa teksnya terus bergerak

Pasal hoaks adalah contoh paling jelas. Versi awal KUHP ikut menjerat orang yang “patut diduga” tahu beritanya bohong. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana mencoret unsur itu.

Di sidang uji materi MK, 13 April 2026, anggota Komisi III Rudianto Lallo mewakili DPR. Menurutnya, perubahan semacam ini menindaklanjuti putusan MK sebelumnya.

Pelajarannya: kalau kamu baca ringkasan KUHP dari 2023, cek lagi. Sebagian isinya sudah basi.

Ini artinya buat kamu

• Lihat dulu siapa yang boleh mengadu. Di pasal zina, kumpul kebo, dan penghinaan Presiden, daftarnya tertutup dan sempit.
• Mau demo? Kirim pemberitahuan ke pihak berwenang. Dengan begitu, Pasal 256 nggak bisa dipakai.
• Sebelum forward berita heboh, cek dulu. Pasal hoaks memang menyempit, tapi bukan berarti hilang.
• Kritik kebijakan dan fakta yang bisa kamu tunjukkan lebih aman daripada tuduhan ke pribadi. Pasal pencemaran tetap delik aduan, dan bisa dipakai korban mana pun.
• Untuk kasusmu sendiri, konsultasi ke advokat atau LBH terdekat.

Yang belum jelas

• UU 1/2026 disebut mengubah 55 poin di KUHP. Dari daftar ini, laporan yang kami baca hanya menyebut perubahan di pasal hoaks. Daftar lengkapnya ada di naskah resmi UU 1/2026.
• Pasal-pasal KUHP masih terus diuji di MK. Sepanjang 2026 saja, MK sudah memutus perkara soal demo, hoaks, penghinaan Presiden, dan penghinaan pemerintah.
• Penerapan di lapangan. KUHP baru berlaku sepuluh bulan, jadi pola putusan pengadilan untuk pasal-pasal ini masih terbentuk.

Sumber

1. JDIH BPK, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Wikisumber, naskah UU 1/2023: Pasal 79, Pasal 218–219, Pasal 252, Pasal 252 (lanjutan), Pasal 256, Pasal 411, Pasal 411–412, Pasal 433, Pasal 440, Pasal 624
3. Kemensetneg, KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru (5 Jan 2026)
4. ANTARA, MK kabulkan sebagian uji materiil KUHP pasal penghinaan presiden (12 Agu 2026)
5. NU Online, Putuskan UU KUHP, MK: Penghinaan Presiden Hanya Dapat Dituntut Berdasarkan Aduan Presiden-Wapres (13 Agu 2026)
6. ANTARA, MK tolak uji materi KUHP soal pasal demo harus pemberitahuan (2 Mar 2026)
7. Kompas.com, Gugatan Dikabulkan, MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah dalam KUHP (28 Agu 2026)
8. ANTARA Babel, MK nyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP bertentangan dengan UUD (28 Agu 2026)
9. Pasal.id, Putusan MK 170/PUU-XXIV/2026 (memuat Pasal 263–264 setelah UU 1/2026, diputus 29 Jun 2026)
10. Dandapala, Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan! (6 Jan 2026)
11. Metro TV, Uji Materi KUHP Baru, DPR Sebut Pasal Zina hingga Penghinaan Presiden Kini Lebih Jelas (13 Apr 2026)
12. Hukumonline, Mengulas Pembuktian Delik Santet di KUHP Baru (9 Des 2025)