UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: 8 Hal yang Berubah buat Kamu

TL;DR

1. UU No. 27 Tahun 2026 diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026. Isinya 313 pasal, mencabut UU 13/2003 dan klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
2. Yang paling kerasa: kontrak maksimal 4 tahun total, outsourcing dikunci ke 4 jenis jasa penunjang, dan cuti bersama nggak boleh memotong cuti tahunan.
3. Banyak detail, dari iuran dana cadangan pesangon sampai aturan ojol, masih nunggu aturan turunan. Tenggatnya 28 Oktober 2027.

Scene 1 · Cold open

Kontrakmu diperpanjang lagi? Hitung dulu.

Bayangin kamu udah tiga tahun jadi karyawan kontrak. HR bilang, "Diperpanjang setahun lagi, ya." Di bawah PP 35/2021, kontrak seperti itu boleh jalan sampai lima tahun.

Sejak 28 Oktober 2026, hitungannya beda. Dan itu baru satu dari banyak hal yang berubah.

Scene 2 · Kenapa sekarang

UU ini lahir dari perintah MK

Akarnya Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menurut penjelasan UU ini, MK menilai aturan kerja kita berantakan. UU 13/2003 sudah diuji 37 kali, dan isinya terbelah dengan UU Cipta Kerja.

MK lalu minta pembentuk UU bikin UU ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Cipta Kerja. Waktunya paling lama dua tahun.

1. 6 Oktober 2026DPR dan pemerintah menyetujui RUU di rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani.
2. 28 Oktober 2026Presiden Prabowo mengesahkan UU 27/2026, diundangkan di hari yang sama (LN 2026 No. 179). Langsung berlaku.
3. 9 November 2026Menaker Yassierli mengumumkan naskahnya bisa diunduh publik lewat JDIH Setneg.

Liputan6 menyebut tenggat dari MK jatuh 31 Oktober 2026. UU ini diundangkan tiga hari sebelumnya.

Scene 3 · Isi pasal

8 hal yang berubah

Kami baca naskah resminya dari JDIH BPK. Setiap nomor pasal di bawah dicek langsung ke teks UU.

1. Kontrak maksimal 4 tahun, termasuk perpanjangan

   PKWT (kontrak waktu tertentu) paling lama 2 tahun, bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Totalnya 4 tahun. Rencana perpanjangan wajib diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak habis. PKWT nggak boleh pakai masa percobaan dan wajib dicatatkan ke pemerintah dalam 3 hari kerja.

   UU 27/2026 · Pasal 82 ayat (2)–(3), Pasal 86, Pasal 87 ayat (3)

2. Outsourcing dikunci ke 4 jenis pekerjaan

   Alih daya cuma boleh untuk jasa penunjang: kebersihan, makanan pekerja, satpam, dan angkutan pekerja. Tambang, migas, dan BUMN harus lewat anak perusahaan. Kalau pekerja outsourcing dipakai di proses produksi inti, demi hukum dia jadi karyawan perusahaan pemberi kerja. Ganti vendor? Masa kerjamu dihitung kumulatif, selama pekerjaannya sama.

   UU 27/2026 · Pasal 95–99

3. Cuti bersama nggak boleh motong cuti tahunan

   Cuti tahunan tetap minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja. Yang baru: kalau perusahaan menerapkan cuti bersama dari pemerintah, hak cuti tahunanmu nggak berkurang. Selama ini, di swasta, cuti bersama biasanya memotong jatah cuti tahunan, merujuk surat edaran Menaker.

   UU 27/2026 · Pasal 118 ayat (5)–(6)

4. Pesangon pakai kata "paling sedikit"

   Pesangon minimal 1 sampai 9 bulan upah sesuai masa kerja. Uang penghargaan masa kerja 2 sampai 10 bulan, mulai masa kerja 3 tahun. Pengali terendah yang kami temukan di naskah adalah 1 kali, misalnya untuk perusahaan tutup karena rugi dua tahun atau pailit. Talenta mencatat PP 35/2021 dulu memakai pengali 0,5 untuk alasan tertentu.

   UU 27/2026 · Pasal 232 ayat (2)–(3), Pasal 237, Pasal 240

5. Wajib ada dana cadangan pesangon

   Pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Tujuannya menjamin hak pekerja saat PHK. Usaha mikro dan kecil dikecualikan. Yang nggak patuh bisa kena sanksi sampai pencabutan izin usaha.

   UU 27/2026 · Pasal 253

6. UMP wajib, UMK opsional, rumusnya masuk UU

   Gubernur wajib menetapkan UMP. Upah minimum kabupaten/kota boleh ditetapkan, asal lebih tinggi dari UMP. Hitungannya pakai formula (pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks 0,5–1) atau survei kebutuhan hidup layak, ambil nilai tertinggi yang disepakati dewan pengupahan daerah. Usaha mikro dan kecil boleh di bawah upah minimum, tapi paling rendah 50%.

   UU 27/2026 · Pasal 137–139, Pasal 144

7. Ijazah nggak boleh ditahan

   Pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan. Pengecualiannya cuma ijazah dari pelatihan yang dibiayai perusahaan, dengan perjanjian tertulis. Pelanggar kena sanksi administratif dan tetap wajib mengembalikan dokumennya.

   UU 27/2026 · Pasal 78–79

8. Ojol dan pekerja platform masuk radar

   UU ini mengakui "hubungan pekerjaan tertentu", termasuk kemitraan lewat platform digital. Mereka berhak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial. Tapi detail kemitraannya diserahkan ke undang-undang tersendiri.

   UU 27/2026 · Pasal 102–103

Bonus singkat: cuti melahirkan 3 bulan, bisa ditambah 3 bulan untuk kondisi khusus (Pasal 121). Suami dapat cuti pendampingan 2 hari (Pasal 124). Perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1%, instansi pemerintah dan BUMN/BUMD minimal 2% (Pasal 105).

Two years. Plus one. Plus one. That's the ceiling.

Scene 4 · Dua kubu

Buruh dan pengusaha bilang apa

Scene 5 · Status

Sudah berlaku, tapi belum lengkap

Banyak pasal masih berbunyi "diatur dalam Peraturan Pemerintah". Selama aturan baru belum ada, aturan pelaksana UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja tetap dipakai, sepanjang nggak bertentangan dengan UU ini (Pasal 310).

Yang belum jelas

• Aturan turunan wajib terbit paling lama setahun sejak diundangkan, artinya 28 Oktober 2027 (Pasal 312).
• Besaran iuran dan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Nunggu PP (Pasal 253 ayat 5).
• Besaran uang kompensasi saat kontrak berakhir. Nunggu PP (Pasal 88 ayat 3).
• Nasib kontrak yang sudah jalan. Bab peralihan cuma mengatur outsourcing (wajib menyesuaikan dalam setahun, Pasal 306). Tidak ada pasal khusus untuk PKWT yang sedang berjalan.
• Kriteria perusahaan "belum mampu" bayar upah minimum. Syaratnya kesepakatan bipartit dan audit eksternal, tapi definisinya tidak dirinci (Pasal 140 ayat 6–8).
• UU khusus kemitraan platform digital. Belum ada.

Ini artinya buat kamu

• Karyawan kontrak: cek kontrakmu sudah perpanjangan keberapa. Kamu berhak pegang satu rangkap perjanjian kerja (Pasal 77 ayat 4).
• Pekerja outsourcing: cek apakah pekerjaanmu termasuk empat jasa penunjang tadi.
• HR dan pemilik usaha: kontrak vendor outsourcing perlu disesuaikan paling lambat setahun sejak 28 Oktober 2026.
• Kalau ada sengketa: jalurnya mulai dari perundingan bipartit. Untuk kasusmu sendiri, konsultasi ke serikat, LBH, atau advokat.

Sumber

1. JDIH BPK, UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (naskah dan metadata, diundangkan 28 Okt 2026)
2. ANTARA Sultra, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 (9 Nov 2026)
3. ANTARA Sumbar, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi terbit, bisa diakses publik (9 Nov 2026)
4. detikNews, DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aspirasi Buruh Berujung Solusi (6 Okt 2026)
5. Liputan6, Terima UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Buruh Sorot 3 Pasal (7 Okt 2026)
6. ANTARA, Apindo buka suara soal UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru (8 Okt 2026)
7. CNBC Indonesia, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti-Pesangon (7 Nov 2026)
8. CNN Indonesia, UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti Bersama Tak Kurangi Cuti Tahunan (8 Nov 2026)
9. Fortune IDN, UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK (9 Nov 2026)
10. Hukumonline, Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT (3 Okt 2023)
11. Hukumonline, Penggabungan Cuti Tahunan dan Cuti Bersama (8 Apr 2022)
12. Talenta, UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Isi Pokok & Aturan Baru