UMP 2027 Belum Diketok: Jadwal, Formula, dan Kenapa Angkanya Beda

TL;DR

1. Angka 9,5% yang beredar adalah batas atas usulan KSPI dan Partai Buruh (7,5–9,5%). Bukan keputusan pemerintah.
2. Tenggatnya tergantung aturan yang dibaca: PP menyebut 21 November untuk UMP dan 25 November untuk UMK. Kemnaker menargetkan “akhir November”.
3. Pemerintah belum satu suara soal dasar hitungnya: PP 49/2025 atau UU 27/2026 yang berlaku sejak 28 Oktober.

Scene 1 · Cold open

Angka 9,5% itu belum keputusan

Kamu mungkin sudah lihat angka 9,5% di timeline, lengkap dengan tabel “UMP 2027 provinsimu”. Tahan dulu.

Angka itu batas atas usulan KSPI dan Partai Buruh, disampaikan Said Iqbal pada 13 Oktober. Rentang lengkapnya 7,5% sampai 9,5%.

Statusnya masih usulan. Belum ditetapkan, apalagi berlaku. Sampai 9 November, Menaker Yassierli belum menyebut persentase apa pun.

Scene 2 · Kalender

Kapan diketok? Tergantung aturan mana yang kamu baca

Ada beberapa “tenggat” yang beredar, dengan sumber yang beda-beda.

1. 6 Oktober 2026DPR dan pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di rapat paripurna.
2. 13 OktoberKSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5–9,5%. Mereka juga menyebut penetapan UMP dijadwalkan 1 November.
3. 21 OktoberKemnaker: upah minimum 2027 “tetap mengacu” PP 49/2025. Di hari yang sama, Menaker bilang poin-poinnya ikut UU baru.
4. 28 OktoberUU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan. Berlaku hari itu juga.
5. 9 November · Plot twistMenaker: “Kan undang-undang barunya sudah keluar.” Soal rumus upah, katanya, tinggal dilihat di UU itu.
6. 21 NovemberBatas pengumuman UMP menurut PP 36/2021 Pasal 29. Jatuh hari Sabtu, jadi tidak bergeser.
7. 25 NovemberBatas pengumuman UMK menurut PP 49/2025 Pasal 35.
8. Akhir NovemberTarget Kemnaker merampungkan evaluasi, lalu berlanjut ke dewan pengupahan.
9. 1 Januari 2027Upah minimum baru mulai berlaku.

Perhatikan bentroknya. Menurut PP, UMP paling lambat diumumkan 21 November. Kemnaker menargetkan evaluasi awalnya rampung pekan terakhir November. Tanggal 1 November versi KSPI sudah lewat tanpa penetapan.

Bisakah tenggat digeser? Pernah. Untuk UMP 2026, PP 49/2025 memuat aturan peralihan yang menggeser tenggat ke 24 Desember 2025. Untuk 2027, kami belum menemukan aturan serupa.

Disnakertrans Kaltim, misalnya, tetap memegang 21 November. Mereka meminta gubernur mengumumkan UMP pada 20 November.

Scene 3 · Rumusnya

Rumusnya pendek: inflasi + (pertumbuhan × alfa)

Di PP 49/2025, persentase kenaikan = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa). Hasilnya dikalikan upah minimum tahun ini.

• Inflasi: seberapa cepat harga barang naik. Bagian ini menjaga daya beli upahmu.
• Pertumbuhan ekonomi: seberapa besar “kue” ekonomi daerahmu bertambah.
• Alfa (α): seberapa besar potongan kue itu yang dianggap jatah pekerja. Rentangnya 0,50–0,90.

Datanya wajib dari lembaga statistik resmi. Kalau hasilnya nol atau minus, upah minimum tidak turun. Nilainya sama dengan tahun berjalan.

Coba pakai upah fiktif Rp3.000.000, dengan inflasi 3,20% dan pertumbuhan 5,43% (angka yang dipakai KSPI):

• Alfa 0,5: naik sekitar 5,9%, jadi kira-kira Rp3.177.000.
• Alfa 0,9: naik sekitar 8,1%, jadi kira-kira Rp3.243.000.

Selisihnya sekitar Rp65 ribu per bulan, cuma dari satu angka alfa. Makanya alfa jadi medan tarik-menarik.

Pasal yang dibahas

Diringkas dengan bahasa Wetta, bukan kutipan resmi. Cek teks aslinya di dokumen sumber.

• PP 36/2021 jo. PP 49/2025 · Pasal 26 ayat (4)–(9)Rumus penyesuaian upah minimum. Alfa 0,50–0,90 ditentukan dewan pengupahan, dengan menimbang kepentingan pekerja dan pengusaha serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
• PP 36/2021 jo. PP 51/2023 · Pasal 29UMP ditetapkan lewat Keputusan Gubernur, diumumkan paling lambat 21 November, berlaku 1 Januari tahun berikutnya.
• PP 36/2021 jo. PP 49/2025 · Pasal 35 ayat (2)UMK ditetapkan lewat Keputusan Gubernur, diumumkan paling lambat 25 November.
• UU 27/2026 · Pasal 139Upah minimum dihitung pakai rumus atau KHL. Indeksnya 0,5 sampai 1. Yang dipakai adalah nilai tertinggi antara hasil rumus dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Rinciannya diatur PP.
• UU 27/2026 · Pasal 310 & 312Aturan pelaksana UU lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Aturan pelaksana UU baru wajib terbit paling lama setahun.

Scene 4 · Plot twist

Masalahnya: ada UU baru dengan aturan main yang beda

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober. Rumusnya mirip, tapi ada dua beda penting.

Pertama, batas atas indeks naik jadi 1. Kedua, hasil rumus wajib diadu dengan kebutuhan hidup layak (KHL, biaya hidup wajar seorang pekerja). Yang lebih tinggi yang dipakai.

KHL versi UU ini harus dari survei lembaga statistik. Rencana surveinya dibahas dulu bersama Dewan Pengupahan Nasional. Detail teknisnya menunggu PP dan Peraturan Menteri.

Jadi PP 49/2025 masih berlaku? Pasal 310 bilang aturan lama tetap jalan “sepanjang tidak bertentangan”. Bagian mana yang bertentangan, belum dijelaskan pemerintah secara tertulis.

Pernyataan pejabatnya juga bergeser. Awal Oktober, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri bilang tahun depan “masih pake PP yang sekarang”. Pada 21 Oktober, Kemnaker menegaskan PP 49/2025. Pada 9 November, Menaker menunjuk UU baru.

One formula. Two rulebooks. That's where the numbers split.

Scene 5 · Siapa yang ngetok

Yang menetapkan bukan menteri, tapi gubernur

Kemnaker menyiapkan arah kebijakan lewat LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Angka akhirnya ditetapkan gubernur.

Untuk UMP, dewan pengupahan provinsi menghitung, lalu merekomendasikan ke gubernur lewat dinas tenaga kerja. Untuk UMK, dewan pengupahan kabupaten/kota menghitung, bupati atau wali kota mengusulkan, gubernur menetapkan.

Dewan pengupahan itu forum campuran: pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar. Soal usulan 9,5%, Menaker menyerahkannya ke gubernur dengan masukan dewan pengupahan provinsi.

Scene 6 · Tarik-menarik

Kenapa angkanya bisa beda-beda

Setidaknya ada empat sumber perbedaan:

• Daerah: tiap provinsi dan kabupaten/kota punya inflasi dan pertumbuhan sendiri.
• Alfa: dipilih dewan pengupahan masing-masing, dalam rentang yang ditentukan aturan.
• Dasar hukum: PP 49/2025 dan UU 27/2026 punya rentang indeks dan mekanisme KHL yang beda.
• Cara hitung: media melaporkan hitungan KSPI sekitar 7,8%. Dengan rumus PP apa adanya, angka yang sama memberi sekitar 8,1%.

Scene 7 · So what

Yang perlu kamu cek nanti

• Keputusan gubernur, bukan tabel viral. Angka resmi ada di Keputusan Gubernur provinsimu.
• UMP atau UMK? Kalau kabupaten/kotamu punya UMK, nilainya wajib lebih tinggi dari UMP.
• Masa kerja. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun. Upah di atasnya ditetapkan lewat kesepakatan dengan pengusaha atau serikat.
• Komponen gaji. Kalau gajimu berupa upah pokok plus tunjangan tidak tetap, upah pokoknya sendiri minimal setara upah minimum.
• Kerja di usaha mikro atau kecil? UU baru mengecualikan mereka. Upahnya berdasarkan kesepakatan, minimal 50% dari upah minimum.
• Perusahaan bilang tidak mampu? Pengusaha dilarang membayar di bawah upah minimum. Pengecualiannya harus diajukan ke gubernur, dengan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.

Yang belum jelas (pantengin ini)

• Dasar hitung final UMP 2027: PP 49/2025, UU 27/2026, atau gabungan. Kami belum menemukan aturan teknis tertulisnya.
• Apakah data KHL hasil survei lembaga statistik sudah siap untuk 2027. Per akhir Oktober, Kemnaker disebut masih menghitung estimasi KHL.
• Tenggat: tetap 21 dan 25 November sesuai PP, atau digeser lewat aturan baru seperti tahun lalu.
• Nilai alfa atau indeks yang dipilih dewan pengupahan di tiap daerah.

The formula is public. The inputs are the fight.

Kalau mau diceritain ulang: UMP 2027 belum ada. Yang ada baru usulan, rumus, dan perdebatan soal aturan mana yang dipakai.

Sumber

1. JDIH Kemensetneg, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (disahkan dan diundangkan 28 Oktober 2026)
2. Peraturan.go.id, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan (17 Desember 2025)
3. Peraturan.go.id, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
4. Kontan, Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Akhir November (14 Oktober 2026)
5. Kompas.com, Kemnaker Targetkan Evaluasi Awal UMP 2027 Rampung Akhir November (27 Oktober 2026)
6. CNBC Indonesia, Bocoran Terbaru Soal Upah Minimum 2027 dari Menaker, Jadi Naik 9,5%? (21 Oktober 2026)
7. CNBC Indonesia, Muncul Angka Upah Minimum 2027 7,5%-9,5%, Ini Hitungan Said Iqbal (13 Oktober 2026)
8. Antara, Said Iqbal usul UMR 2027 naik 7,5-9,5 persen ikuti inflasi-perekonomian (13 Oktober 2026)
9. Antara, Soal UMP 2027, Menaker sebut aturan sesuai UU baru (9 November 2026)
10. Antara Sultra, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 (9 November 2026)
11. CNN Indonesia, Begini Rincian dan Formula UMP 2027 (10 November 2026)
12. Beritasatu, UU Ketenagakerjaan Disahkan, Bagaimana Nasib UMP 2027? (7 Oktober 2026)
13. Kontan, Apindo Minta Kenaikan UMP 2027 Pertimbangkan Inflasi dan Produktivitas (22 Oktober 2026)
14. Kaltim Post, UMP Kaltim 2027 Berharap Naik, Disnakertrans Targetkan Diumumkan Gubernur 20 November (10 November 2026)
15. Lexone, Kapan Upah Minimum 2027 Diumumkan? (30 Oktober 2026)