Hak Menyatakan Pendapat DPR: Cara Kerja dan Statusnya di Kasus Gibran

TL;DR

1. Hak menyatakan pendapat (HMP) adalah “tombol” DPR untuk resmi menilai Presiden atau Wapres. Ini pintu awal pemakzulan.
2. Jalannya panjang: DPR, lalu MK (maks. 90 hari), lalu MPR (maks. 30 hari). Di DPR saja butuh dua pertiga anggota hadir dan dua pertiga yang hadir setuju.
3. Usulnya sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Gibran baru menyampaikan niat mundur, belum surat resmi. Pengusul bilang HMP jalan terus.

Scene 1 · Cold open

Satu hari, dua pintu kebuka

Selasa, 10 November 2026. Siang itu, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS bilang surat usul hak menyatakan pendapat sudah sampai ke pimpinan DPR.

Beberapa jam kemudian, Istana mengumumkan Wapres Gibran menyampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo.

Dua jalan keluar terbuka di hari yang sama: mundur sendiri, atau diberhentikan lewat DPR. Artikel ini membedah jalan kedua.

Scene 2 · Kamus Wetta

Apa itu hak menyatakan pendapat?

Konstitusi kasih DPR tiga hak besar: interpelasi (minta keterangan), angket (menyelidiki), dan menyatakan pendapat. Ketiganya ada di Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

HMP adalah cara DPR mengeluarkan sikap resmi sebagai lembaga. UU MD3 Pasal 79 ayat (4) membaginya jadi tiga jenis. Yang lagi dibahas adalah jenis ketiga: dugaan Presiden atau Wapres melanggar hukum, atau tidak lagi memenuhi syarat.

Alasan “tidak lagi memenuhi syarat” juga tertulis di Pasal 7A UUD 1945. Para pengusul berpijak pada putusan kasasi MA No. 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026). Putusan itu menyatakan surat penyetaraan SMA Gibran No. 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah.

Scene 3 · Aturan main

Tiga level bos, dan tiap level bisa game over

Bayangin game dengan tiga level bos: DPR, MK, MPR. Kalah di satu level, game selesai. Nggak ada tombol continue.

1. Langkah 1 · UsulMinimal 25 anggota DPR meneken usul, lengkap dengan materi dan bukti (UU MD3 Pasal 210 ayat 1–2).
2. Langkah 2 · Paripurna DPRUsul baru jadi HMP kalau rapat dihadiri minimal 2/3 anggota DPR dan disetujui minimal 2/3 yang hadir. Kalau ditolak, usul itu tak bisa diajukan lagi (Pasal 210 ayat 3, Pasal 212 ayat 3).
3. Langkah 3 · PansusDPR membentuk panitia khusus dari semua fraksi. Pansus wajib melapor ke paripurna paling lama 60 hari (Pasal 212–213).
4. Langkah 4 · Paripurna lagiKalau laporan pansus diterima, keputusan DPR dikirim ke MK. Ambangnya tetap 2/3 hadir dan 2/3 setuju (Pasal 214; UUD 1945 Pasal 7B ayat 3).
5. Langkah 5 · MKMK wajib memutus paling lama 90 hari. Kalau MK bilang tidak terbukti, usul pemberhentian berhenti di sini (Pasal 7B ayat 4; UU MD3 Pasal 215).
6. Langkah 6 · MPRKalau terbukti, DPR meneruskan usul ke MPR. MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari. Keputusan butuh 3/4 anggota MPR hadir dan 2/3 yang hadir setuju, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menjelaskan (Pasal 7B ayat 5–7).

Twenty-five signatures start it. Two-thirds keep it alive.

Kalau semua tenggat dipakai penuh, pansus 60 hari, MK 90 hari, MPR 30 hari. Totalnya 180 hari, kira-kira enam bulan. Itu belum termasuk jeda jadwal rapat di antaranya.

Pasal yang dibahas

Diringkas dengan bahasa Wetta, bukan kutipan resmi. Cek teks aslinya di dokumen sumber.

• UUD 1945 · Pasal 20A ayat (2)DPR punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
• UUD 1945 · Pasal 7APresiden/Wapres bisa diberhentikan MPR atas usul DPR, antara lain kalau terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
• UUD 1945 · Pasal 7B ayat (1)–(7)DPR wajib lewat MK dulu. Kuorum 2/3 di DPR, MK maks. 90 hari, MPR maks. 30 hari dengan kuorum 3/4.
• UU 17/2014 (MD3) · Pasal 79 ayat (4), 210–216Jenis HMP, syarat 25 pengusul, pansus 60 hari, pengiriman ke MK. Rinciannya di Tata Tertib DPR.

Scene 4 · Flashback 2011

Dulu syaratnya malah lebih berat

UU MD3 versi lama (UU 27/2009) pernah mensyaratkan persetujuan tiga per empat anggota DPR untuk HMP. Pada 12 Januari 2011, MK menyatakan syarat itu bertentangan dengan UUD 1945.

Sejak itu, untuk urusan pemberhentian Presiden atau Wapres, ambangnya mengikuti konstitusi: dua pertiga. Itulah angka yang berlaku sekarang.

Scene 5 · Hari ini

Di mana posisi HMP soal Gibran sekarang?

Nama Mardani Ali Sera ada di urutan pertama dokumen usulan. Angka tanda tangan yang ia sebut beda-beda di tiap media:

• Foto dokumen di detikcom memuat 12 tanda tangan. Mardani lalu bilang “lebih dari 25”.
• Ke Kompas.com: 48, “hampir 50”, dua belas di antaranya dari PKS.
• Ke CNN Indonesia: “50-an anggota, enam fraksi.”

Daftar namanya belum dibuka. Anggap angka ini klaim pengusul, bukan data resmi DPR.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini.”

Puan Maharani, Ketua DPR, kepada wartawan di Senayan, dikutip Kompas.com (10 November 2026)

Puan juga menegaskan, “Pak Wapres, Mas Gibran masih wapres.” Istana menyerahkan prosesnya ke DPR. “Kalau proses di DPR itu kan tergantung masing-masing partai,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Lalu gimana dengan niat mundur? Pengusul belum mau ngerem. “Insya Allah hak menyatakan pendapat jalan terus,” kata Mardani, Selasa siang, saat kabar mundur masih spekulasi.

Politikus PKB dan Golkar di DPR juga menilai niat belum cukup untuk menghentikan proses. “Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi,” kata Indrajaya dari Fraksi PKB.

Sikap tiap partai kami rangkum terpisah di Siapa ngomong apa.

Scene 6 · So what

Ini artinya buat kamu

• Nggak ada pemilu ulang. Lewat pintu mana pun, kalau kursi wapres kosong, penggantinya dipilih MPR dari dua nama usulan Presiden.
• Penilaian politik diuji hukum dulu. Jalur HMP wajib lewat MK. Pendapat DPR harus dibuktikan di pengadilan sebelum sampai ke MPR.
• Pantau angka 387. Tanda tangan di atas kertas belum berarti apa-apa sampai paripurna mencapai kuorum dua pertiga.

Yang belum jelas (pantengin ini)

• Kapan pimpinan DPR membawa usul ini ke Badan Musyawarah dan paripurna.
• Jumlah dan nama resmi penandatangan. Angka 12, “lebih dari 25”, 48, dan “50-an” semuanya dari pengusul.
• Apakah usul harus datang dari lebih dari satu fraksi. Kapoksi PKB Komisi II Muhammad Khozin menyebut minimal dua fraksi. Teks Pasal 210 UU MD3 yang kami baca hanya menyebut 25 anggota.
• Apakah HMP otomatis dihentikan kalau surat pengunduran diri resmi masuk. Belum ada keputusan pimpinan DPR soal ini.
• Hasil upaya Gibran membuktikan dokumennya lewat PTUN.

Signatures are cheap. Quorums are not.

Takeaway-nya: HMP memang tombol besar. Tapi tombol itu harus ditekan barengan oleh dua pertiga DPR, diuji MK, lalu diputus MPR.

Sumber

1. Wikisource, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 7A, 7B, 8, 20A)
2. Wikisource, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (Pasal 79, 210–216)
3. Pasal.id, UU 17/2014 Pasal 210
4. Hukumonline, Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya (28 Februari 2024)
5. Hukumonline, MK Hapus Norma Syarat Kuorum Hak Menyatakan Pendapat (12 Januari 2011)
6. Hukumonline, Wacana Pemakzulan Gibran, Begini Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR (10 November 2026)
7. Kompas.com, Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran: Hampir 50 Anggota DPR Tanda Tangan (10 November 2026)
8. detikcom, Sudah 50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran (10 November 2026)
9. CNN Indonesia, Gerindra Belum Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran (10 November 2026)
10. kumparan, Respons Puan soal Kapan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran Akan Diproses (10 November 2026)
11. kumparan, Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat yang Didorong DPR untuk Pemakzulan Gibran? (10 November 2026)
12. Suara.com, Sudah Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Istana Pilih Tak Cawe-cawe Proses Pemakzulan Gibran di DPR (10 November 2026)
13. Inilah.com, Di Tengah Munculnya Spekulasi Gibran Mundur, Mayoritas Anggota DPR Sudah Teken Pengajuan HMP (10 November 2026)
14. Antara, Doli sebut niat mundur Gibran tak hentikan proses HMP di DPR (10 November 2026)
15. Antara, PKB sebut HMP tetap berjalan sebelum Wapres Gibran resmi mundur (11 November 2026)
16. kumparan, PKB soal Gibran Mau Mundur: Itu Kan Baru Niat, Mekanisme Politik di DPR Tetap Berjalan (11 November 2026)
17. Liputan6, Gibran Berniat Mundur dari Wapres, DPR Tunggu Surat Resmi (10 November 2026)